Sijunjung, BeritaSumbar.com,– Bupati Sijunjung Benny Dwifa Yuswir melakukan audiensi dengan Plt. Dirjen PPKTrans, pada Jumat, (16/12) di Ruang Rapat Lantai 1, Gedung C, Ditjen PPKTrans Jakarta. Pada audiensi tersebut bupati menyampaikan kondisi UPT Padang Tarok SP 1 saat ini.
UPT Padang Tarok SP.1 Pada saat ini sudah dibangun sebanyak 240 unit dari daya tampung 300 KK, yang terdiri dari Penempatan tahun 2016 sebanyak 30 KK Padang Tarok sebanyak diantaranya 12 KK Kulon Progo (Prov.DI Yogyakarta) sebanyak 5 KK, Jawa Tengah (Klaten) sebanyak 5 KK Korban Gempa Sumatera Barat (Padang Pariaman dan Agam) sebanyak 8 KK. Penempatan tahun 2018 sebanyak 210 KK dengan rincian, Provinsi Jawa Tengah 100 KK (dana sharing Jawa Tengah) Provinsi Jawa Tengah 20 KK (Dana APBN) Prov.DI Yogyakarta sebanyak 10 KK (Dana APBN) Padang Tarok sebanyak 61 KK Suku Anak Dalam sebanyak 19 KK namun gagal. Sesuai hasil monitoring yang disampaikan ke Jawa Tengah sebanyak 165 KK yang menetap, 23 KK yang keluar masuk lokasi dan 33 KK yang diusulkan untuk pencabutan.
Dari 33 KK diharapkan untuk alokasi Transmigrasi Penduduk Setempat (TPS) yang berasal dari Padang Tarok sebanyak 5 KK, diantaranya, 2 KK merupakan Guru SD 1 KK merupakan Tenaga Kesehatan 2 KK merupakan warga setempat atau unsur Ninik Mamak yang sudah mendiami rumah. Sarana dan prasarana yang perlu kita adakan
Pembangunan Gedung PAUD, Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung SD Pembangunan Fasilitas Olahraga, Pemeliharaan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) dan Fasilitas, Penempatan 19 KK Rehab Balai Desa
Pembangunan Drainase Lingkungan, Pembangunan Jalan Lingkungan Rehab Jembatan Pembangunan Pasar
Fungsionalisasi Jalan Desa Permasalahan yang disampaikan Akses Jalan Poros dari Nagari Padang Tarok ke UPT Padang Tarok sepanjang ± 13 Km masih kondisi jalan tanah. Apabila hujan tidak bisa dilalui
Banyaknya rumah yang ditinggalkan warga (rumah kosong) sehingga menjadi sarang hama tanaman dan menghambat perkembangan UPT Padang Tarok Kekurangan lokal SD, yang kondisi sekarang baru 3 lokal
Tidak adanya sinyal untuk komunikasi Hasil koordinasi kepala Dinas dengan sesditjen Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTRANS)
Bahwa pada tahun 2023 akan dianggarkan untuk penempatan atas penggantian transmigran.
dan Koordinasi dengan Direktur Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk bapak Wibowo.
Segera dibuat SK Bupati tentang Pencabutan/Pembatalan status Transmigran, sebagai dasar penggantian transmigran yang akan ditempatkan baru.
Segera memfungsionalkan Sarana Air Bersih (SAB) di rumah transmigran Memproses pembatalan Sertifikat transmigran yang akan dicabut dan koordinasi dengan BPN Sijunjung. Koordinasi dengan Direktur Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan Pàk Rasyid, terkait dengan Anggaran 2023 :
Rencana penambahan anggaran untuk ternak kambing sebanyak 4 kelompok (@ Rp.60 juta/kelompok)
Rencana penambahan anggaran alat gamelan Rencana penambahan anggaran rehab fasilitas umum
Anggaran jalan desa sepanjang 2,5 Km, jelas Sugeng sekretaris Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Sijunjung. ( Alim)