Padang – Sekitar sembilan ribu massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Minangkabau Anti Lippo Group, akan melakukan unjuk rasa ke Kantor DPRD Kota Padang pada Kamis (28/11).
Diberitakan oleh Haluan, aksi unjuk rasa itu dilakukan untuk meminta Walikota Padang Fauzi Bahar dan DPRD Kota Padang mencabut izin pendirian Rumah Sakit Kristen Siloam, Sekolah Pelita Harapan, hotel, dan mall milik misionaris kawakan James T Riady, yang akan dibangun di Jalan Khatib Sulaiman, Kota Padang.
Koordinator Lapangan Yudilfan Habib mengatakan, sampai saat ini pihaknya telah menerima laporan massa dari masing-masing ormas dengan total 4.200 orang dari 25 ormas Islam, dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sumbar.
Dimana, HTI 500 orang, MMI 200 orang, KAMMI 200 orang, Unand 100 orang, IAIN 200 orang, FPI 500 orang, Tarbiyah 100 orang. Kemudian, Muhammadiyah 500 orang, NU 100 orang, Tilatang Kamang 300 orang, Payakumbuh 500 orang, dan lainnya.
Selain dari berbagai ormas Islam tersebut, Bupati Pasaman Barat Baharuddin R, dengan membawa massa sekitar 500 orang, akan langsung ikut dalam aksi tersebut.
“Berdasarkan informasi yang kami terima, Bupati Pasaman Barat akan ikut langsung dalam aksi. Beliau (Baharuddin R-red) sebelumnya dengan tegas telah menentang pembangunan proyek super blok ini. Selain itu, para perantau juga telah banyak yang datang, dan siap menyuarakan penentangan pembangunan Rumah Sakit Siloam ini,” ujarnya saat melakukan konfrensi pers di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Selasa (26/11).
Tampak hadir dalam acara tersebut Ketua MUI Sumbar Prof Dr Syamsul Bahri Khatib, Sekretaris MUI Prof Dr Edi Syafri, Ketua Fatwa MUI Gusrizal Gazahar, perantau Minang dari Tanggerang Harlizon, Edi Sujana, Oyon, Ridwandi dari Jakarta, dan Dayat dari Pekanbaru,
Ketua Fatwa MUI Sumbar Gusrizal Gazahar mengatakan, aksi yang akan dilakukan oleh ribuan massa ini, tidak terlepas dari kekecewaan massa terhadap keputusan yang dibuat oleh DPRD Kota Padang yang memberikan persetujuan pembangunan proyek Super Blok milik Lippo Group.
Selain itu sikap Walikota Padang Fauzi Bahar yang lebih mementingkan kepentingan probadi dari pada masyarakat, juga menjadi salah satu penyebabnya.
“Ormas telah berupaya menyelesaikan permasalahan ini melalui musyawarah, namun tidak diindahkan. Begitu juga dengan DPRD Kota Padang, yang tidak mendengar suara umat. Dengan demikian, mereka telah menyulut api. Kalau api sudah disulut, maka ia akan membesar, dan akan membakar,” tukasnya.
Gusrizal menegaskan, pihak berwajib harus jeli melihat situasi yang ada dalam aksi nanti. Jika pada aksi FMMK nanti, ada demo tandingan, maka pihak berwajib harus bertindak tegas.
“Peraturannya, tidak boleh ada demo tandingan. Karena, kalau ada pihak yang membuat demo tandingan, maka pihak tersebut telah berupaya membuat suatu kekacauan dalam suatu wilayah,” katanya.
Salah seorang perantau dari Jakarta Oyon mengatakan, ia bersama dengan para perantau lainnya, sengaja datang ke Kota Padang hanya untuk menyuarakan keinginan umat, dan para perantau.
“Keinginan kami hanya satu, cabut izin Siloam. Namun, kalau tidak ditanggapi, kami akan berbuat yang lebih jauh lagi. Kami tegaskan, membawa para perantau ke Padang ini tidak sulit. Ini bukan ancaman, namun harus disikapi oleh walikota,” pungkasnya.
Ketua MUI Sumbar Prof Dr Syamsul Bahri Khatib mengatakan, keputusan MUI memberikan restu kepada ormas Islam untuk melakukan aksi, tidak terlepas dari tindakan Pemko Padang yang arogan.
“Ormas Islam telah terang-terangan menentang pendirian RS Siloam dan Super Blok Lippo Group. Namun, penolakan itu, tidak diindahkan oleh Pemko Padang. Dan DPRD Kota Padang malah memberikan persetujuan atas pendirian super blok tersebut,” tuturnya.
Ia berharap, dalam melakukan aksi, massa tidak boleh terprovokasi dengan pihak lain, dan harus fokus pada tujuan aksi. “Akan banyak pihak-pihak yang menginginkan terjadinya kerusuhan. Oleh karena, itu kami berharap para demonstran bisa jeli melihat situasi, sehingga tidak terjebak ke dalam provokasi pihak yang menginginkannya,” tegasnya.
Sweeping Forkan
Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Anak Nagari (Forkan) Padang menolak kedatangan pentolan Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Syihab, di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Selasa (26/11) dengan melakukan aksi sweeping.
Kapolsek BIM mengaku terkejut ada aksi sweeping di pintu masuk BIM tanpa izin dari dia. Sementara Ketua FPI Sumbar, Muhammad Busyra Al Khatib menegaskan, Habib Rizieq tidak memiliki agenda ke Padang pada bulan ini. Ia menilai aksi tersebut hanya akal-akalan Forum Anak Nagari saja untuk mengalihkan isu aksi demo yang akan dilakukan ormas Islam ke DPRD Padang.
Ia juga mempertanyakan kenapa Habib Rizieq disangkut-pautkan dengan penolakan Siloam, padahal Habib tidak ada hubungannya dengan itu.
Muhammad Busyra merasa heran terhadap aksi sweeping Forkan yang beralasan menghalangi Habib Rizieq meresmikan FPI Pasaman Barat. Padahal FPI Pasaman Barat sudah diresmikan oleh FPI Sumbar beberapa waktu lalu. Selain itu, meresmikan FPI tingkat kabupaten/kota bukan tugas Ketua FPI Pusat, melainkan tugas FPI Provinsi.(Haluan)
