Sijunjung, BeritaSumbar.com,–Walaupun kondisi keuangan sulit saat ini, Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Ranah Lansek Manih, tetap melakukan berbagai kegiatan.
Seperti yang dilakukan KPU Sijunjung pada Rabu (19/8).
Pada kesempatan tersebut KPU mengadakan sosialisasi tentang tugas pokok dan fungsi serta sinergitas KPU Kabupaten Sijunjung dengan Jurnalis dari Media cetak maupun elektronik, di ruang pertemuan kantor KPU Kabupaten Sijunjung.
Pertemuan ini dipimpin oleh Juni Wandri, SH, M. Kn ( Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM ). Menurut Wandri beberapa bulan belakangan ini, KPU Sijunjung telah menjalankan sejumlah kegiatan penting yang merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab dalam menjaga kualitas demokrasi, sesuai regulasi dalam rangka Pemutakhiran Data pemilih.
KPU Sijunjung juga mendapat mandat untuk meningkatkan pendidikan dan partisipasi pemilih, khususnya pemilih pemula dan kelompok rentan.
Untuk sosialisasi pemilih pemula telah dilakukan di sejumlah sekolah, kataJuni.
Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sijunjung, Bayu Agung Perdana, menyampaikan bahwa pihaknya juga terus melakukan langkah preventif untuk meminimalkan potensi persoalan hukum, termasuk melalui kerja sama dengan Kejaksaan.
Program strategis nasional tetap kita jalankan meskipun saat ini berada di masa non-tahapan. Sumber daya dan anggaran yang ada kita maksimalkan untuk menjalankan program prioritas,” katanya.
Bayu juga menegaskan pentingnya hubungan antara KPU dan jurnalis, merupakan mitra strategis dalam menyampaikan informasi kepemiluan kepada masyarakat.
Kami berharap komunikasi dan kolaborasi tetap terjaga. Jadikan KPU sebagai rumah kedua bagi kawan jurnalis untuk berdiskusi maupun berkolaborasi, harapnya.
Meski saat ini tahapan belum sepadat pelaksanaan Pemilu dan Pilkada sebelumnya, KPU Sijunjung mulai mempersiapkan diri menghadapi tahapan berikutnya yang diperkirakan akan semakin padat.
KPU Sijunjung memastikan bahwa setelah Pemilu bukan berarti berhenti bekerja. Justru dimasa belum memasuki tahapan menjadi momentum untuk membenahi data pemilih, meningkatkan pendidikan politik masyarakat, memperkuat kelembagaan dan membangun kolaborasi sebelum memasuki tahapan Pemilu berikutnya,” jelas Bayu.
Sementara itu Ria Meilani dalam penjelasanya, pembaruan dilakukan terhadap berbagai kategori data, termasuk warga yang meninggal dunia maupun perubahan status warga yang sebelumnya memiliki batasan tertentu dalam menggunakan hak pilih.
Jumlah total DPT pada Pilkada serentak tahun 2024 yang lalu berjumlah sebanyak 173.347 orang yang tersebar di 8 kecamatan dan 62 Nagari dan satu desa.
Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) selama triwulan I tahun 2026 berjumlah 180.145 orang, dan untuk triwulan II tahun 2026 berjumlah 181.257 orang yang tersebar di 8 kecamatan dan 62 Nagari dan satu desa jelas Ria.(Alim)
