Bukittinggi, beritasumbar.com – Pemerintah Kota Bukittinggi bersama Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) Universitas Andalas menggelar Konsultasi Publik I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bukittinggi Tahun 2025–2045 di Balaikota Bukittinggi pada Selasa, (12/08/2025).
Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, menyampaikan bahwa konsultasi publik ini merupakan salah satu tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk menjaring isu-isu strategis lingkungan hidup yang akan menjadi dasar penyusunan KLHS dalam revisi RTRW.
“Penyusunan KLHS bertujuan mencegah kerusakan lingkungan akibat pembangunan yang tidak terkendali, serta memastikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan,” ujarnya.
Ibnu Asis menjelaskan bahwa RTRW memiliki peran strategis sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). KLHS menjadi instrumen penting dalam pembangunan berkelanjutan, dengan enam aspek utama, yaitu integrasi, fokus pada keberlanjutan, akuntabilitas, partisipasi, dan sifat iteratif dalam perencanaan.
RTRW Kota Bukittinggi awalnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011, kemudian direvisi pada 2017 melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017. Memasuki lima tahun pelaksanaannya, perubahan kembali dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan internal dan eksternal kota.
Wawako menambahkan bahwa proses revisi RTRW ini masih panjang, termasuk pembahasan di Forum Penataan Ruang Provinsi, pembahasan dengan DPRD, serta pembahasan lintas sektor di tingkat pusat.
“Hal ini tentu melibatkan berbagai kementerian, sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah yang baru,” kata Ibnu Asis.
Dengan konsultasi publik ini, Pemko Bukittinggi berharap dapat memperoleh masukan dan saran dari masyarakat untuk menyusun RTRW yang lebih baik dan berkelanjutan. (Mta)