Lubuk Sikaping – Pemerintah Kabuepaten Pasaman, Sumatera Barat, menyatakan, terbitnya Undang ? Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, merupakan tantangan bagi pemerintah untuk dapat mengelola sumber dana demi kesejahteraan masyarakat.
Bupati Pasaman, Benny Utama, di Lubuk Sikaping, Sabtu, mengatakan, dengan adanya undang-undang desa, dan telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, merupakan tantangan yang besar bagi pemerintahan tingkat nagari, untuk dapat mengelola, dan juga mewujudkan masyarakat yang sejehtera.
“Dengan adanya dana desa yang besar, tidak otomatis akan lansung terwujud kesejahteraan, apabila pemerintah nagari tidak dapat untuk mengelola anggaran yang ada dengan baik,” kata Benny.
Ia menambahkan, agar terwujud pembangunan nagari yang efektif dan efesien, dibutuhkan perencanaan yang matang, dengan memperhitungkan potensi yang dimiliki, tim kerja yang profesional, pola pelaksanaan pembangunan yang tepat, pengawasan dari kebocoran dan penyimpangan, serta perlunya sistem pelaporan dan evaluasi yang transparan dan akuntabel.
Berdasarkan data yang ada untuk daerah setempat tahun 2015 mendapat kucuran dana desa dari pemerintah pusat sebesar Rp5,4 miliar yang akan dibagikan kepada 37 nagari (desa adat) di Kabupaten Pasaman.
Untuk dapat mengelola dana tersebut dengan baik, maka pemkab Pasaman, meminta wali nagari, untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMN) enam tahun mendatang, yang ditetapkan dalam peraturan nagari, yang sejalan dengan RPNMD kabupaten itu.
Perlunya penyusunan tersebut, menurut pemkab Pasaman, untuk mendukung perekonomian ditingkat nagari, dan juga membina kehidupan masyarakat, agar tujuan bantuan dana desa dapat tepat sasaran.
Dalam prioritas pemberdayaan masyarakat, dana desa juga ditujukan untuk pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan, pelatihan teknologi tepat guna, serta peningkatan kapasitas masyarakat termasuk kelompok usaha ekonomi, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, dan kelompok perempuan.
Sumber: Antara/Oleh: Eko Fajri
