25.9 C
Padang
Rabu, Januari 26, 2022
spot_imgspot_img
Beritasumbar.com

TERANCAM TENGGELAM
T

Kategori -
- Advertisement -

Artikel Berseri:

Seribu Asa untuk Bahagia

(ABSAB)

Seri19/1000

“TERANCAM TENGGELAM,

OH, JAKARTA”

———————————————————————————-

Oleh : H. Nofrijal, MA

 Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Utama/IV-e

Issu perkiraan tenggelamnya Ibu Kota Negara Indonesia Jakarta, bukanlah isapan jempol atau hoax, akan tetapi muncul dari seorang Presiden Amerika Serikat Joe Biden dimarkas kantor strategis Badan Intelijen Negara. Dalam waktu yang bersamaan sudah dirampungkan Grand Design perpindahan ibu kota negara (IKN) Indonesia ke Kalimantan Timur, yang ground-breaking pembangunannya akan dimulai tahun 2021.

Berdasarkan catatan sebagai contoh, kepadatan penduduk Jakarta Utara sudah mendekati angka 20.000 jiwa/km, dapat dibayangkan 10 tahun ke depan. Ini yang diduga salah satu alasan Joe Biden Presiden Amerika Serikat menyatakan bahwa Jakarta Ibu Kota Indonesia terancam tenggelam dalam kurun waktu 10 tahun mendatang. Disampaikan pada forum penting, di Kantor Direktur Intelijen Nasional, Amerika Serikat pada hari Selasa (27/7/2021). Joe Biden mengingatkan kembali perubahan iklim dan pemanasan global, pemanasan global bisa berdampak pada mencairnya es di kutub yang menyebabkan naiknya permukaan laut. Disinggung juga bahwa perpindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan menjadi sangat rasional. Ancaman Jakarta akan tenggelam, tidak hanya disebabkan oleh pemanasan global akibat pencairan gunung es di kutub utara, akan tetapi akibat pemakaian air tanah yang tidak terkendali ikut memicu terjadinya penurunan permukaan tanah di Jakarta.

The New York Times pada tanggal 21/12/2017, membeberkan bagaimana kota Jakarta yang menjadi serbuan kaum urban tersebut menghadapi ancaman tenggelam oleh perubahan iklim. Dengan perubahan iklim, level laut Jawa meningkat dan cuaca Jakarta menjadi ekstrem. Pemanasan global bukan menjadi satu-satu nya penyebab banjir Jakarta, akan tetapi penataan kependudukan; pemukiman dan pelestarian lingkungan ikut memberi andil perkiraan tenggelamnya kota Jakarta.

Ancaman akan terendamnya Jakarta, menjadi alarm kependudukan yang nyata bagi pulau Jawa dan Bali, terutama konsentrasi penduduk perkotaan dan pedesaan yang berada di pantai bagian utara (Pantura). Pulau Jawa sudah lama punya posisi kontras dalam penataan kependudukan nasional. Berdasarkan hasil SP 2020  proporsi penduduk yang yang tinggal di Pulau Jawa mencapai 56,10 % mendiami geografis wilayah hanya 7 %, sudah sejak zaman penjajahan konsentrasi penduduk Indonesia di wilayah ini baik oleh karena posisi tengah, faktor kesuburan dan perdagagan memicu penduduk tumbuh dan berkembang di pulau Jawa.

Penduduk Jakarta tahun 2020 adalah sebesar 10.562.088, terdiri dari laki-laki 5.334.781 dan perempuan 5.227.307, dengan rasio kelamin sebesar 102, artinya dari 100 orang perempuan terdapat 102 orang laki-laki. Penduduk sebesar tersebut adalah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yang resmi, belum dihitung penduduk yang melakukan kerja di siang hari dan kembali pada malam hari cukup besar. Perkiraan komuniter kota Jakarta  menurut hasil survey tahun 2019 adalah sebesar 1.094.691 orang atau sekitar 12 % dari penduduk Jakarta.

Jakarta dalam beberapa tahun terakhir adalah kota yang tidak mengalami sukses dalam mencapai dan menata program kependudukannya, berdasarkan SDKI 2017 angka kelahiran total (TFR) berada di angka 2,2 perwanita usia subur, pemakai kontrasepsi modern 52 % dan unmet need (wanita yang sudah ingin ber-Kb tetapi tidak mendapat pelayanan), kesertaan KB sebesar 15,7 % sementara angka nasional adalah 10,6 %. Dapat secara khusus disoroti adalah pemakaian kontrasepsi modern dan unmet need, karena dengan fasilitas dan akses pelayanan keluarga berencana yang memadai, capaian yang demikian perlu ditelaah secara mendalam.

Sorotan terhadap TFR adalah, oleh karena rumus pembagi angka kelahiran tersebut dari wanita usia subur, maka DKI sebenarnya diuntunhgkan dengan jumlah wanita usia subur yang lebih banyak, karena konsentrasi anak usia sekolah SLTA dan mahasiswa berada di jakarta, dengan demikian diperkirakan semestinya TFR nya lebih rendah dari 2,2 tersebut. Sorotan kedua adalah prevalensi peserta KB modren yang hanya 52%, nasional dalam waktu yang sama adalah 57,09 %. Sorotan ke tiga adalah angka unmet need yang relatif tinggi untuk ukran program KB di perkotaan, berati akses pelayanan menjadi catatan tersendiri untuk memastikan program KB berjalan dengan baik. Kerjasama penataan kependudukan antar Jakarta dan provinsi atau kota perbatasan dan penyangga memerlukan komitmen yang kuat serta mendapat posisi kebijakan yang strategis dengan dukungan pembiayaan yang memadai.

Untuk mengantisipasi ancaman tenggelamnya Jakarta, tidak ada pilihan kecuali (1) Mengurangi secara bermakna pemakaian air tanah sebagai sumber air mandi, cuci dan kakus (MCK). Pemakaian sumber air minum yang bersumber dari tanah menunjukan betapa besarnya angka kepadatan penduduk Jakarta, pembangunan penampungan air minum menjadi pilihan pemerintah kota. (2) Menata program kependudukan berbasis pengendalian kelahiran di ibu kota, termasuk menata ulang kelembagaan dan organisasi perangkat daerah pengelola kependudukan, keluarga dan keluarga berencana. (3) Penghijauan dan pelestarian lingkungan berbasis keluarga dan RT, aksi Pos Pemberdayaan Keluarga yang terkait dengan penataan dan pelestarian lingkungan menjadi sangat mendesak diaksanakan untuk semua wilayah DKI, terintegrasi dengan intensifikasi dan ekstensifikasi RPTRA (Ruangan Publik Terpadu Ramah Anak), (4) Manajemen emisi kendaraan, untuk mengurangi pemanasan global yang memicu naiknya permukaan laut, (5) Mengatasi pendangkalan sungai, muara dan pantai. Ini juga sangat terkait dengan perubahan prilaku penduduk dan dapat dilakukan dengan pendekatan keluarga dan penegakan hukum.

Terkait dengan penataan program kependudukan dengan fokus pada pengendalian kelahiran dan pemberdayaan keluarga, dapat dilakukan upaya sebagaimana tersebut di bawah:

1/7 Merampungkan GDPK

Grand Design Pembangunan Kependudukan DKI dan Provinsi padat penduduk lainnya, memiliki ciri yang berbeda dengan provinsi dan kab/kota biasa. Lima pilar GDPK menjadi acuan pokok yakni (1) Pengendalian Kuantitas Penduduk, (2) Peningkatan Kualitas Penduduk, (3) Pembangunan Keluarga, (4) Penataan Persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, (5) Penataan administrasi kependudukan. Kelima pilar GDPK ini sudah dimuat dan diperkuat oleh Peraturan Pemerintah nomor 153 tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan.

2/7 Penguatan Kelembagaan

Penanganan masalah kependudukan yang terintegrasi dengan pembangunan keluarga di Provinsi DKI memerlukan organisasi dan kelembagaan yang berdiri sendiri sehingga setiap elemen Bangga Kencana dapat ditangani dengan baik, tertutama dalam rangka menurunkan angka unmet need dan meningkatkan cakupan pemakaian kontrasepsi modern. Kelembagaan yang merger akan menyulitkan dalam merancang kebijakan yang terfokus, pelaksanaan dan capaian yang tidak optimal. Sebaliknya BKKBN Pusat dengan kekuatan dan sumber yang dimiliki dapat melakukan pendekatan khusus kepada Gubernur dan DPRD untuk melakukan pembenahan dan revitalisasi program Bangga Kencana Provinsi DKI Jakarta.

3/7 Gerakan Baru KB Mandiri

Pelayanan kontrasepsi untuk kota Jakarta lebih tepat diarahkan untuk pelayanan KB berbayar, dengan kata lain mendorong pelayanan KB melalui dokter keluarga, pelayanan KB kerjasama dengan Dokter & Bidan Praktis Konsultasi On-Line. Program lingkaran Biru dan Emas sebagai simbol pelayanan dokter dan bidan praktik swasta dapat dirancang ulang sesuai dengan modernisasi jalur pelayanan kesehatan perkotaan.

4/7 Peningkatan Kapasitas Lapangan

DKI Jakarta membutuhkan tenaga lapangan setidaknya 1000 orang dari yang ada 250 orang, hal ini didasarkan pada perhitungan jumlah keluarga sasaran dan wilayah RT/RW sebagai satuan operasional yang harus mendapatkan pendampingan petugas lapangan keluarga berencana. Ratio PKB untuk DKI Jakarta mesti mengacu kepada jumlah RW/RT, dengan jumlah RW sebanyak 2731 maka setidaknya seorang PKB/PLKB membina dan mendampingi setiap 2-3 PPKBD tingkat RW, kemudian disetiap RT dibutuhkan 1 orang Sub PPKBD yang jumlah RT nya sebesar 30.417 wilayah.

5/7 Kerjasama Wilayah Perbatasan

Aspirasi agar DKI Jakarta memiliki master plan penanganan masalah kependudukan terpadu antar wilayah perbatasan, provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat dan antar kota-kota metropolitan yang mengelilingi Kota Jakarta yakni Bekasi, Depok, Tanggerang dan Bogor serta kab/kota lainnya. Kerjasama menyangkut pengaturan mobilitas penduduk, penanganan kemiskinan, penanganan banjir dengan konsep hulu-hilir dan kerjasama pelayanan administrasi kependudukan bersama.

Telah terjadi bencana di muka bumi, penyebab utamanya adalah karena ulah tangan manusia, Jakarta terancam tenggelam adalah malapetaka yang disebabkan oleh kesalahan manusia, lebih khusus kesalahan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pertumbuhan dan kepadatan penduduk.

6/7 Mengatur Gelombang Urbanisasi

Gelombang urbanisasi (perpindahan penduduk dari desa ke kota) taidak hanya datang pada saat arus kembali setelah libur panjang, akan tetapi urbanisasi berlangsung setiap waktu dengan segala kebutuhan hidup imigran desa. Dengan demikian pemerintah kota Jakarta yang menjadi sektor hilir melakukan kerjasama penanganan urban dengan pemeritah daerah yang perpindahan penduduk ke kota nya relatif tinggi. Kampanye kembali ke desa atau tidak pergi kekota kecuali untuk wisata, menjadi salah satu pendekatan hulu-hilir. BKKBN yang ditugasi menangani pembangunan dan pemberdayaan keluarga kembali mendapat tantangan kerja, setelah percepatan penurunan stunting dan pemberian vaksin Covid-19 ibu hamil dan anak usia 12-17 tahun menjadi tugas baru jajaran BKKBN.

7/7 Memanfaatkan Bonus Demografi

Bonus demografi memerlukan sentuhan management pemerintah dan pihak swasta di level bawah bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan kesadaran tentang produktifitas generasi muda, termasuk dorongan kerja di pedesaan.  Membuka dan mengembangan pelatihan kerja dapat mendorong proses kerjasama pemanfaatan tenaga kerja dengan wilayah “rendah padat penduduk”. Pemanfaatan bonus demografi tidak hanya menguntungkan satu wilayah, akan tetapi dapat bermanfaat bagi semua.

Jakarta tenggelam, tidak menjadi hantu kehidupan tetapi dapat menjadi energi pembenahan. Semoga.

- Advertisement -
- Advertisement -

BERITA PILIHAN

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Tulisan Terkait

- Advertisement -spot_img