TANAH DATAR, BeritaSumbar.com — Polemik dugaan ijazah palsu dalam proses seleksi perangkat Nagari Tanjung, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, akhirnya mendapat penjelasan resmi dari Wali Nagari Tanjung, Ridwan. Ia menegaskan bahwa sejak awal tidak pernah ada ijazah palsu dalam persoalan tersebut.
Menurut Ridwan, masalah yang terjadi bukan terkait pemalsuan dokumen, melainkan karena ijazah yang bersangkutan terlanjur keluar lebih cepat. Persoalan itu, kata dia, telah dibahas dalam rapat bersama sejumlah unsur terkait dan disepakati untuk diselesaikan secara musyawarah.
“Dari awal ambo manyampaikan tidak ada ijazah palsu. Cuma tacapek kaluanyo. Kini dari hasil sidang Senin patang bersama wali nagari, camat, pansel, yayasan, peserta seleksi, BPRN, dan tokoh masyarakat, yayasan menarik kembali ijazah yang bersangkutan. Telah setuju kedua belah pihak,” ujar Ridwan.
Keterangan tersebut menjadi titik terang atas polemik yang sebelumnya berkembang di tengah masyarakat. Dalam rapat yang digelar pada Senin sore itu, hadir unsur Pemerintahan Nagari, pihak kecamatan, panitia seleksi, yayasan, peserta seleksi, BPRN, serta tokoh masyarakat. Forum itu kemudian menghasilkan kesepakatan bahwa yayasan menarik kembali ijazah milik pihak yang bersangkutan.
Dengan adanya kesepakatan tersebut, persoalan yang sempat memicu perhatian publik dinyatakan telah diselesaikan secara bersama-sama. Penarikan kembali dokumen oleh yayasan juga disebut telah diterima oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam persoalan tersebut.
Pernyataan Wali Nagari ini sekaligus meluruskan informasi yang sebelumnya beredar mengenai dugaan penggunaan ijazah palsu dalam seleksi perangkat nagari. Ia menegaskan, istilah yang tepat dalam kasus itu bukanlah ijazah palsu, melainkan dokumen yang terbit lebih cepat dan kemudian ditarik kembali oleh pihak yayasan.
Meski demikian, kejadian ini tetap menjadi catatan penting dalam proses seleksi perangkat nagari, khususnya terkait ketelitian verifikasi administrasi dan kehati-hatian lembaga pendidikan dalam menerbitkan dokumen. Sebab, persoalan administrasi sekecil apa pun dapat memicu kesalahpahaman dan polemik di tengah masyarakat bila tidak dijelaskan secara terbuka sejak awal.
Sejumlah warga berharap, ke depan, seluruh pihak yang terlibat dalam proses seleksi jabatan publik dapat memperkuat koordinasi dan memastikan seluruh dokumen peserta benar-benar lengkap serta sesuai ketentuan sebelum dinyatakan lolos secara administrasi.
Dengan penjelasan resmi dari Wali Nagari Tanjung dan hasil musyawarah yang telah disepakati bersama, polemik yang sempat berkembang diharapkan dapat berakhir dan tidak lagi menimbulkan tafsir liar di tengah masyarakat. (McD)