Payakumbuh,BeritaSumbar.com,-Beredar berita tentang Pernyataan pemprov Riau mengenai Pajak Air Permukaan PLTA Koto Panjang Kampar menuai riak ditengah tengah toko masyarakat Sumbar khusus Limapuluh Kota. Apalagi disalah satu media online Riau membuat judul Sukses Putus Aliran Pitih Sanang Ke Sumbar Pimpinan DPRD Riau Apresiasi Komisi III.

Berbagai komentarpun dilontarkan para tokoh masyarakat Luak Limopuluah melalui media masa online maupun cetak. Seperti yang direlis BeritaSumbar pada Selasa 28/7 sore kemaren.

Baca Juga: Riau Klaim 100 Persen PAP PLTA Koto Panjang Masuk PAD Riau, Ini Tanggapan Tokoh Masyarakat Limapuluh Kota

Rabu 29/7 BeritaSumbar.com mencoba menghubungi Hardianto SE wakil ketua DPRD Riau yang namanya di tulis di media online tersebut untuk mekonfirmasi masalah perkataan Pitih Sanang dan PAP PLTA sudah 100 persen masuk PAD Riau.

Melalui sambungan telepon Hardianto SE Politisi dari Gerindra tersebut mengatakan tidak ada dia menyebut kata kata pitih sanang tersebut. Dan dia sendiri tidak pernah diwawancarai lansung oleh awak media yang membuat berita tentang sukses putus aliran pitih sanang ke Sumbar itu.

Hardianto mengaku baru tahu akan berita tersebut setelah dihubungi Irwan Patah salah seorang anggota DPRD Riau yang juga berasal dari Sumbar. Jujur saya pribadi tidak tahu arti pitih sanang. Baru diterangkan Bang Irwan saya tahu, Ujar hardianto. Dan hal itu sudah saya klarifikasi ke wartawan yang menulis berita itu lansung ujar hardianto.

Masalah Pajak Air Permukaan itu memang murni dari Perjuangan Komisi III DPRD Riau. Secara daerah kami sebagai wakil Rakyat Riau tentu memperjuangkan pemasukan buat daerah. Apalagi saat ini PAD provinsi Riau Menurun. tentu perlu kajian sumber baru untuk hal tersebut. cerita Wakil ketua DPRD Riau ini.

Salah satunya adalah dengan pemasukan melalui pajak. Mengingat Hamparan atau lokasi PLTA ada di Kabupaten Kampar tentu kami wakil rakyat Riau berjuang untuk bisa mendapatkan pemasukan buat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Alhasil perjuangan ini direstui oleh kemendagri.

Dengan munculnya riak di Sumbar akan hal ini kita secara pribadi dan institusi DPRD Riau tadi pagi (Rabu 29/7) sudah komunikasi dengan Supardi Ketua DPRD Provinsi Sumbar. Dalam pembicaraan tersebut kita sampaikan tentang berita yang viral dari malam tadi. Sebelum berita tentang tanggapan warga Sumbar masalah PAP muncul kita memang baru usai bertemu Ketua DPRD Sumbar. Dan tidak ada membahas hal tersebut.

Dengan timbulnya gejolak ini kita lansung menawarkan kepada Pak Supardi untuk segera menyurati Pemrov dan DPRD Riau untuk duduk semeja membahas hal ini. Dan Ketua DPRD Sumbar inipun menyatakan siap untuk duduk semeja dan akan membahas hal ini bersama instasi terkait di Pemprov Sumbar. Tidak hanya soal Pajak Air Permukaan saja, tapi juga dampak lingkungan,dampak sosial kepada masyarakat sekitar waduk PLTA Koto Panjang ini, Serta sebagai sumber air waduk Sumbar tentu juga berhak atas Usaha PLTA ini. bagaimanpun PLTA ini adalah bisnis. Kita dari Riau siap untuk duduk semeja dengan pemprov Sumbar dalam membahas lanjutan. Juga siap membackup kepentingan Sumatera Barat sampai ke kementerian nantinya dalam memperjuangkan hak hak Warga Limapuluh Kota khususnya maupun Sumbar umumnya.

Bagaimanpun Riau Dan Sumbar daerah satu rumpun tidak akan mungkin terpisahkan dalam segala segi. Mari kita duduk satu meja membahas kepentingan daerah ini. Banyak yang bisa kita kerjasamakan dalam membangun daerah ini. Tutur Hardianto kepada BeritaSumbar.

Sementara itu Ady Surya SH MH praktisi hukum Sumbar meminta Bupati,DPRD Limapuluh Kota serta DPRD dan Gubernur Sumbar bergerak cepat dalam menindaklanjuti pelecehan hak Luak lima puluh kota ini. Hak Limapuluh Kota khususnya Sumbar pada umumnya harus di tuntut kepada PLN atas pengoperasian PLTA Kota Panjang yang sudah lama beroperasi ini.(*)

loading...