Polemik POP Kemendikbud Bukti Pemuda Belum Terlalu Didengar Dalam Pemerintahan

BeritaSumbar.com,-Baru baru ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI mengalami polemik internal yang mana sasaran utama nya adalah Nadiem Makarim. Sebagaimana yang diketahui, Nadim bersama kementerian yang dipimpinnya menggagas sebuah program yaitu POP (Program Organisasi Penggerak), program ini cukup baru yang mana masuk dalam episode Merdeka Belajar.

Coba kita kaji kembali terkait pendidikan di Indonesia. Pendidikan Indonesia cukup mengalami penurunan, terbukti dari peringkat pendidikan Indonesia yang masih rendah. Berdasarkan skor PISA, dari 72 negara yang disurvei, Indonesia berada di peringkat tiga terbawah. Penurunan kualitas pendidikan ini tidak lain dan tidak bukan dikarenakan masih banyak permasalahan yang dialami Indonesia terutama dalam hal kualitas pendidikan itu sendiri, fasilitas, akses pendidikan, kuantitas tenaga pengajar yang tidak balance dengan kualitas yang diharapkan dan masih banyak lagi.

Ketika pendidikan Indonesia seperti ini saja atau stagnan dan tidak adanya perkembangan yang signifikan, Presiden Jokowi menunjuk salah satu anak muda berbakat untuk mengisi kursi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Nadiem Makarim. Nadiem yang terbiasa bekerja kreatif, high pressure dan visioner selama di Go-Jek, langsung tancap gas ketika ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, salah satu gagasan nya adalah POP (Program Organisasi Penggerak).

Program POP (Program Organisasi Penggerak) merupakan program yang mendorong hadirnya Sekolah Penggerak yang mana program ini melibatkan partisipasi langsung organisasi untuk meningkatkan kompetensi 50.000 guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan di 5.000 PAUD, SD dan SMP. Akan tetapi program ini menjadi polemik ketika 3 organisasi memutuskan keluar dari program ini.

Organisasi tersebut adalah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU), dan Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI). Keluarnya 3 organisasi ini dilandaskan atas kehadiran 2 organisasi CSR yang lolos untuk mendapatkan dana pada program POP ini, yaitu Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation. Tidak hanya itu, 3 organisasi yang keluar juga beranggapan program ini tidak jelas dan tidak transparan.

Direktur enderal Tenaga Guru dan Kependidikan Kemendikbud Iwan Syahril mengatakan pihaknya tidak ikut campur dalam teknis seleksi peserta Organisasi Penggerak. Kemendikbud sendiri melibatkan lembaga independen yaitu SMERU Research Institute dalam menyaring secara ketat organisasi-organisasi yang layak untuk lolos dan objektif tanpa memandang asal organisasi tersebut. Sehingga ini tidak ada intervensi dari kemendikbud. Tidak hanya itu, Dalam hal pelaksanaan Kemendikbud juga melibatkan ITJEN dan KPK dalam hal pengawasan yang menggunakan anggaran negara ini. Sehingga anggaran tersebut tepat guna dan tepat sasaran tanpa ada celah sama sekali untuk dipermainkan. Kemendikbud juga telah mengkonfirmasi kalau 2 organisasi CSR itu tidak mendapatkan dana dari Kemendikbud, mereka menggunakan skema mandiri dan hanya menjadi bagian dari program support dari Kemendikbud.

Dari sini sudah jelas, harus sama sama diketahui. Sebelum-sebelumya jabatan Kementerian tersebut merupakan jabatan politis yang mana untuk menduduki sebuah jabatan menteri harus ada pengaruh keterlibatan dalam proses pemenangan penguasa cukup kental. Jadi tidak heran beberapa organisasi mengeluarkan diri dalam program ini. Latar belakang Nadiem Makarim yang bukan non partai ditambah sosok anak muda, selalu dianggap remeh oleh segelintir orang. Nadiem bermaksud untuk merubah kebiasaan lama yang mana selama ini dana-dana pendidikan diberikan kepada organisasi yang itu-itu saja yang dekat dengan penguasa dan tanpa adanya keterbukaan informasi atau transparansi.

Kebijakan Nadiem yang membuka seleksi untuk POP ini ditentang habis oleh banyak kalangan, Nadiem dianggap tidak paham sejarah dan kurang menghargai organisasi-organisasi lama yang sudah bermain dalam bidang ini. Sedangkan dari sisi lain, ini menjadi awal yang baik, ketika semua organisasi di Indonesia yang memiliki profil dan track reccord yang jelas dan sesuai dengan kriteria yang ketat dari Kemendikbud mendapatkan hak yang sama untuk bertarung gagasan secara baik dan terbuka.

Bukan tidak menghargai organisasi lama, ini lebih berbicara secara luas, yaitu Kolaborasi. Pendidikan Indonesia itu butuh kolaborasi antar pihak, tidak bisa hanya mengandalkan yang sudah ada saja. Indonesia pantas bersyukur, memiliki banyak pemuda yang bergerak bersama organisasinya diakar rumput untuk fokus pada peningkatan kualitas pendidikan yang jauh dari media dan bahkan tidak mendapatkan suntikan dana pemerintah.

Mereka bergerak secara terstruktur dan mengedepankan jiwa kesukarelawan. Ini menjadi penting karena terbukti pemuda di Indonesia tidak cukup mendapatkan tempat dalam sistem itu sendiri. Terbukti ketika Nadiem ingin merubah kebiasaan lama, tapi ia malah mendapatkan cercaan dari berbagai pihak yang mana harusnya sama-sama mendukung dan berkolaborasi. Disisi lain ini bisa juga menjadi auto kritik bagi Nadiem adalah, harusnya organisasi yang berafiliasi dengan perusahaan khususnya perusahaan rokok tidak bisa terlibat dalam program ini. (*)

Oleh: Hari Novar
Founder I-YES & Inisiator Sambilan Creative Hub

loading...