26 C
Padang
Senin, Januari 25, 2021
Beritasumbar.com

Riau Klaim 100 Persen PAP PLTA Koto Panjang Masuk PAD Riau, Ini Tanggapan Tokoh Masyarakat Limapuluh Kota
R

Limapuluh Kota,BeritaSumbar.com,- Beredar berita di beberapa media di provinsi Riau tentang pernyataan Ketua DPRD Provinsi Riau Tentang Pajak Air Permukaan PLTA Koto Panjang Kampar sudah full masuk ke PAD Riau. Selama ini berbagi dengan provinsi Sumbar.
Hal ini mendapat reaksi dari masyarakat Limapuluh Kota yang merupakan kawasan hulu dari aliran sungai di PLTA Koto Panjang Kampar Riau tersebut.
Deni Asra Ketua DPRD Limapuluh Kota kepada awak media mengatakan Kita sangat menyayangkan sikap DPRD provinsi Riau yang dengan bangganya menyampaikan itu dalam rapat paripurna terbuka. Okey, ada aturan berupa UU 28 tahun 2009. UU ini sudah ada sejak 11 tahun yang lalu dan bagi hasil pajak ini juga sudah berjalan. Kenapa selama ini baik baik saja. Harusnya dalam melakukan proses ini juga melibatkan pemprov dan DPRD propinsi sumatera barat.
Ingat, PLTA koto panjang itu aliran airnya dari mana ??? Banjir kiriman ke wilayah kabupaten lima puluh kota itu dari mana?. Kalau seperti caranya, saya tegas menyampaikan TIDAK FAIR.  Ini cara cara yang tidak baik..kita daerah tetangga.
Selama ini propinsi Sumatera barat sudah “bersahabat” dengan riau terutama masalah tapal batas. Kita juga menginginkan ketegasan pemprov sumatera barat terkait tapal batas Sumbar – Riau ini. Kami akan segera koordinasikan dengan ketua DPRD propinsi sumatera barat dan Gubernur Sumbar terkait masalah PAP PLTA koto panjang ini.
Kalau secara kelembagaan, tentu kami bawa dlu ke rapat pimpinan fraksi.
Tapi menurut saya sebagai ketua DPRD, kita akan kaji kembali aturan terkait ini. Saya sudah kontak Ketua DPRD Sumbar dan Wakil Gubernur Sumbar terkait hal ini. Pemprov akan ambil sikap tegas dalam hal ini. Akan duduk bersama di propinsi terutama dengan OPD teknis.
Namun di luar itu, ada 2 hal yang harus di desak oleh DPRD lima puluh kota :
1. Jika pembahasan terkait PAP PLTA koto panjang ini TIDAK melibatkan pemprov sumatera barat, kita mintak PEMPROV bertindak tegas. Ini tidak beretika dan wajib kita gugat. Limapuluh kota yang menjadi wilayah perbatasan dengan riau SIAP berada di depan menyuarakan ini sampai ke Riau.
2. Jika pembahasan terkait ini SUDAH melibatkan pemprov Sumbar, maka DPRD 50 kota mendesak Pemprov Sumbar menjelaskan ke masyarakat sumbar kenapa ini bisa terjadi.
Sesuai UU 28 tahun 2009 pasal 23, jelas daya tawar kita sebagai sumber air bisa menjadi dasar kita utk bertahan mendapatkan PAP ini. 2 hal ini menurut Deni Asra wajib kita dapatkan informasi terlebih dahulu.
Dalam kesempatan ini, kita juga mendesak PEMPROV SUMBAR untuk tegas mengenai Tapal Batas Sumbar dengan Riau. Hal ini juga berlaku bagi Pemda 50 Kota, cek kembali setiap jengkal tapal batas kita dengan Riau baik di pangkalan, kapur 9 maupun di Ampalu.
Sementara itu Marsanova Andesra anggota DPRD Limapuluh Kota dari Fraksi PAN Minta Provinsi Riau untuk uji data. Apakah hanya Riau Yang berhak di PLTA Koto Panjang tersebut. Sementara Sumbar dengan Kabupaten Limapuluh Kota nya tidak ada pengorbanan buat PLTA tersebut.
Marsanova Andesra Juga mengatakan yang berhak di PLTA itu dua provinsi dan terbesar itu Sumbar dengan Limapuluh Kota sebagai hulu sungai yang di bendung di Kampar.
Jangan seenaknya saja pemprov bersama DPRD Riau mengklaim itu sepenuhnya milik mereka. tahun 2002 kita sudah tantang pemprov Riau untuk jelaskan hal ini waktu pertemuan di Hotel Merdeka Pekanbaru waktu itu, Ujar Andes panggilan Kader PAN ini kepada awak media pada Selasa 28/7 sore.
Sementara itu Syafaruddin Dt Bandaro Rajo kepada beritasumbar.com mengatakan bahwa Pajak air permukaan PLTA Koto Panjang harusnya milik kita Sumbar lebih banyak dari Riau , karena Sumber Airnya dan chatman Areanya secara keseluruhan dari Sumbar,
Tapi atas berita ini kita akan bicarakan di DPRD Sumbar dan Pemprov Sumbar untuk menelusuri permasalahan ini , sehingga tidak ada pihak yang dirugikan apalagi Sumbar , begitu juga PLTA seyogianya memberikan konpensasi berupa CSR ( corpotate sosial resposability ) untuk nagari Daerah Aliran Sungai terutama yang Terdampak genangan. Dan ini merupakan tanggung jawab perusahaan untuk kelestarian lingkungan. Ujar mantan Ketua DPRD Limapuluh Kota yang saat ini duduk di DPRD Provinsi Sumbar.
Sementara itu Prof Syafrudin Karimi Tokoh Masyarakat Limapuluh Kota yang juga Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Andalas saat diminta tanggapannya mengatakan, bahwa dia  tidak percaya dengan klaim sepihak dari seorang anggota DPRD Riau soal pajak air PLTA Koto Panjang bakal 100% hanya untuk Riau. Itu klaim tidak masuk akal. Tidak mungkin PLN akan setuju dengan itu. Namun pihak berwenang di Sumbar, mulai dari DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Kota, Bupati Limapuluh Kota Kota, DPRD Sumbar dan Gubernur Sumbar perlu minta klarifikasi ke PLN.
Yuldifan Habib Dt Munti dari Forum Peduli Luak Limopuluah menyayangkan pernyataan DPRD Riau yang seakan tidak tahu sejarah tentang berdirinya PLTA Koto Panjang. Dan meminta Pemprov Riau memahami betul regulasi tentang pengelolaan PLTA tersebut. Dan juga tahu tentang kondisi lingkungan yang ada genangan waduk PLTA Koto Panjang tersebut. Yuldifan Habib juga mengatakan bahwa selama ini Yang berjuang untuk keadilan akan dampak pembangunan PLTA Tersebut hanya masyarakat Sumbar khususnya Masyarakat tanjuang balik dan Koto Panjang Pangkalan Koto Baru Limapuluh Kota.
Sementara itu Bayu Vesky menanggapi, Pertama sekali, kita ingin memastikan, benar atau tidak, wakil rakyat di Riau tersebut bicara demikian seperti yang beredar di sejumlah media online hari ini.
Jika benar, ada kalimat “pitih sanang”, ini sangat merendahkan, menghinakan dan tendensius.
Sebagai anak nagari Sumatera Barat, sekaligus Presidium Rumah Kerja Jokowi , kami minta agar Wakil Ketua DPRD yang bersangkutan belajar sejarah.
Selain itu, perlu dicatat. Sejak PLTA berdiri, banjir terjadi di Pangkalan.
Sejak 1998, sejak pengoperasian PLTA Koto Panjang, Pangkalan jadi langganan banjir. Rakyat sengsara. Ini apa tidak dikaji
“Tau tidak, dia itu sejarah PLTA Koto Panjang? Berapa dusun , desa yang hilang dan tenggelam di sana? Jangan bicara seperti tak bersekolah,” kata Muhammad Bayu Vesky
Catat, ada air mata dan darah masyarakat Sumbar khususnya Pangkalan Koto Baru, Limapuluh Kota di sana. Kami selama ini menganggap kita dengan Riau bersaudara. Jangan sampai, bahasa Wakil Ketua DPRD Riau ini merusak tatanan yang ada. Saya akan laporkan hal ini ke Ketum Partainya, percayalah,” ujar Muhammad Bayu Vesky.
Jika ada lontaran kata Pitih sanang yang dilontarkan Ketua DPRD Provinsi Riau tersebut seperti di judul berita di salah satu media Online Riau Arya Gusman Tokoh Muda Luak Limopuluah meminta kepada yang bersangkutan meminta maaf kepada Masyarakat Sumatera Barat karena ungkapan pitih sanang tersebut sangat menyayat hati dan sudah terlalu merendahkan harga diri Masyarakat Sumbar pada umumnya.
Sementara itu Supardi Ketua DPRD Sumbar belum bisa diminta tanggapannya sampai berita ini diturunkan karena sedang ada tamu kata ajudannya. (*)

- Advertisement -
- Advertisement -

BERITA PILIHAN

Angka Positif Covid-19 Naik Lagi Di Kalangan Guru, Pemko Payakumbuh Gencar Sidak Sekolah

Masih didominasi tenaga pendidik, Payakumbuh terus mendapatkan peningkatan kasus positif Covid-19. Prediksi dinas kesehatan setempat akan terus bertambah, karena saat ini baru setengah dari target 3600 guru dan tenaga pendidik yang dites swab.
- Advertisement -

Pemko Payakumbuh Ikuti Meeting Zoom Dengan Kemendagri

Menindaklanjuti Surat Edaran Mendagri Nomor 903/145/SJ TGL 12 Januari 2021 tentang percepatan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, Pemerintah Kota Payakumbuh mengikuti kegiatan Webbinar yang digelar melalui via zoom meeting, Rabu(20/1).

Pemko Payakumbuh Ubah Kebijakan Terkait Sekolah Tatap Muka

Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Pendidikan mengeluarkan kebijakan baru dengan telah menerbitkan surat pemberitahuan Nomor 421.2/55/Dikdas/PYK/2021 tanggal 22 Januari 2021. Hal ini merupakan tindak lanjut hasil rapat Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Payakumbuh pada 20 Januari 2021 lalu,
- Advertisement -

Kadis Kominfo Payakumbuh Positif Covid-19 Bersama 15 Orang Lainnya

Di akhir pekan ini, Sabtu (23/1), Kota Payakumbuh kembali mengumumkan penambahan kasus Positif Covid-19. Sebanyak 16 orang dikonfirmasi terpapar virus corona. Diantaranya adalah satu pejabat di pemerintah daerah setempat, yakni Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh.

Sekolah TK dan Paud Dimasa Pandemi, Ini Komentar Bunda Paud Payakumbuh

Guna memutus mata rantai penyebaran wabah Covid 19 dan aktifitas masyarakat bisa berjalan, Pemerintah telah membolehkan masyarakat beraktifitas dengan ketentuan tetap menjalani protokol kesehatan.
- Advertisement -

Tulisan Terkait

DPD PKS Limapuluh Kota Kukuhkan Pengurus di 13 Kecamatan dan 79 Nagari

Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Limapuluh Kota gelar Musyawarah Cabang (Muscab) serentak se-Limapuluh Kota di Aula Hotel Sago Bungsu, Tanjung Pati, Ahad (24/1).

FPL Pasbar Rilis Buku Antologi Puisi ‘Indonesia Sakti, Pusaka Kusayang’ Karya 75 Pelajar se-Pasaman Barat

Sejak Forum Pegiat Literasi Pasaman Barat (FPL Pasbar) berdiri, aktivitas literasi di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat makin kelihatan, terutama pada generasimudanya. Terbukti dengan peluncuran buku antologi puisi ‘Indonesia Sakti, Pusaka Kusayang’ karya 75 Pelajar se-Pasaman Barat yang dirilis oleh FPL Pasbar lewat sebuah acara yang digelar pada Sabtu sore (23/1) di Cafe Seven, Simpang Empat, Pasaman Barat.

KPU Limapuluh Kota Tunjuk Pengacara Untuk Menghadapi Sidang PHP Di MK

Tanjung Pati, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Limapuluh Kota menunjuk pengacara Sudi Prayitno,S.H., LL.M. sebagai perwakilannya menghadapi sidang gugatan dari pasangan calon Darman Sahladi-Maskar...

Kunjungi Maek, Anggota DPRD Sumbar Siap Bantu Proses Pemekaran Nagari

Limapuluh Kota, beritasumbar.com - Anggota DPRD Provinsi Sumbar, Muhammad Ridwan kunjungi Nagari Maek, Kabupaten Limapuluh Kota, Jumat (22/1). Kunjungan itu dalam rangka menjemput aspirasi masyarakat...

Hadir MPP Payakumbuh, PAM Tirta Sago Siap Maksimalkan Pelayanan Kepada Pelanggan

Payakumbuh, beritasumbar.com - Perumda Air Minum Tirta Sago (PAM Tigo) Kota Payakumbuh, Sumatera Barat telah hadir di Mal Pelayanan Publik (MPP) daerah setempat sehingga...

Mobil Damp Truk Terbakar Usai Terjun Kejurang Di Kelok Sembilan

Kamis Malam Sekira jam 01.00 wib satu unit mobil jenis damp truk terjun masuk jurang. Menurut saksi mata dilokasi, Truk jenis Hino BA 9148 OU meluncur dari arah Pekanbaru menuju Payakumbuh.

Lima Kantor Hukum Ajukan Diri Mewakili KPU Lima Puluh Kota di Sidang MK

Tanjung Pati, beritasumbar.com - Menhhadapi sidang persengketaan hasil Pilkada 2020 di Mahkamah Kostitusi, lima kantor hukum mengajukan proposal untuk mewakil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten...

Sidang Di Lokasi Perkara, PN Batusangkar Periksa Objek Sengketa

Tanah Datar, beritasumbar.com - Guna menentukan dan pemeriksaan Objek sengketa,Pengadilan Negeri Batusangkar melakukan sidang di lahan perkara yang terletak di Pinggang Bukik Gunung Seribu...

77 Pejabat Baru Dilantik, Ini Tuntutan Wako Padang Panjang

Padang Panjang, beritasumbar.com - Walikota Padang Panjang H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano melantik 77 pejabat struktural daerah itu di Hall Lantai III...

Disnakerin Payakumbuh: 51 Paket Pelatihan Akan Diselenggarakan Pada 2021

Payakumbuh, beritasumbar.com- Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerperin) Kota Payakumbuh, mengemukakan pada tahun 2021 akan  ada 51 pelatihan keterampilan dari berbagai bidang yang akan...
- Advertisement -