Sijunjung, BeritaSumbar.com,-Pemerintah Kabupaten Sijunjung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat. WTP tahun 2024 ini, yang kedelapan diterima Pemkab Sijunjung.
Penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK dilaksanakan di ruang rapat BPK Perwakilan Sumatera Barat, Selasa (14/5).
Alhamdulillah, kita kembali memperoleh opini WTP untuk yang kedelapan kalinya pada tahun 2024. Opini WTP tersebut diberikan berdasarkan laporan pertanggungjawabkan keuangan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan selama tahun 2023.
“Artinya laporan keuangan daerah selama tahun 2023 kemarin bisa dipertanggungjawabkan dan berjalan sesuai aturan dan ketentuan yang ada,” kata Bupati.
Bupati berharap agar capaian tersebut bisa tetap dipertahankan kedepannya. “Ini bisa kita pertahankan jika pengelolaan dan laporan keuangan di pemerintah daerah berjalan sesuai ketentuan yang ada dan bisa dipertanggungjawabkan, jelas Bupati.
“Kami berharap kepada BPK untuk terus membina, membimbing kami untuk lebih baiknya pembangunan di Sijunjung,”tutupnya.
Kepala Subauditorat Sumbar I, Nofemris mengatakan Pemeriksaan atas LKPD bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah.
Opini yang diberikan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan dan bukan merupakan jaminan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah sudah terbebas dari adanya tindakan kecurangan lainnya,” ungkapnya.
Sebelum LHP diserahkan, BPK telah meminta tanggapan kepada entitas atas Konsep Hasil Pemeriksaan BPK, termasuk rencana aksi yang akan dilaksanakan. Dengan demikian, rekomendasi BPK atas beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung, sehingga tata kelola keuangannya menjadi lebih akuntabel.
Untuk itu, Selamat atas capaian hasil kerja Kepala Daerah dan jajarannya yang telah berupaya mempertahankan kualitas atas LKPD, dan kiranya dapat menjadi pendorong serta pemacu pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas keuangan secara lebih baik di tahun-tahun mendatang.
Pada kesempatan itu, Bupati juga didampingi Ketua DPRD, Bambang Surya Irawan, Sekretaris Daerah Dr. Zefnihan, Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah, Rahmad Ronaldi Rosman, Kepala Inspektorat Daerah, Wandri Fahrizal, Kakan Kesbangpol Sukardi dan beberapa pejabat lainnya.(Alim)
