28 C
Padang
Kamis, Juli 29, 2021
Beritasumbar.com

Shidarta: Euforia Pembatalan Status Tersangka BG Salah Kaprah
S

Kategori -

Euforia pasca putusan praperadilan hakim tunggal Sarpin Rizaldi masih terasa bagi para pendukung Komjen (Pol) Budi Gunawan. Mereka menganggap dengan adanya putusan praperadilan yang membatalkan penetapan tersangka Budi Gunawan, jenderal bintang tiga Kepolisian ini sudah tidak berstatus tersangka.

Padahal, Hakim Sarpin hanya mengatakan penetapan tersangka tidak sah karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berwenang menangani perkara Budi Gunawan karena UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK mengatur secara limitatif kewenangan KPK dalam menangani perkara korupsi.

Pasal 11 UU KPK mengatur KPK hanya berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan untuk perkara korupsi yang melibatkan penyelenggara negara, penegak hukum, mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1 miliar.

Mengingat jabatan Budi Gunawan saat menjadi Kepala Biro Pembinaan dan Karir Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Mabes Polri bukan termasuk penyelenggara negara dan aparat penegak hukum, serta kasus Budi Gunawan bukan kategori meresahkan dan merugikan negara Rp1 miliar, KPK dinilai tidak berwenang.

Pengajar Filsafat Hukum Universitas Bina Nusantara (Binus) DR Shidarta, SH, MH mengatakan, dalam kasus ini, KPK hanya dianggap tidak berwenang menangani dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Budi Gunawan. Bukan berarti KPK tidak memiliki bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka. Berikut kutipan wawancara hukumonline dengan DR Sidharta SH, MH, Rabu (18/2):

Sekarang ini ada euforia Budi Gunawan “lepas” dari status tersangka. Bagaimana tanggapan Anda mengenai status tersangka Budi Gunawan pasca putusan praperadilan?

Tidak bisa begitu. Berdasarkan Pasal 6 UU KPK, KPK mempunyai tugas koordinasi dan supervisi terhadap instansi lain yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi. Nah, dalam hal ini, KPK hanya dinyatakan tidak berwenang menangani, bukan berarti tindak pidananya tidak ada. Jadi, KPK bisa melakukan koordinasi dengan melimpahkan penanganan perkara itu kepada institusi penegak hukum lain.

Institusi penegak hukum mana yang dimaksud?

Institusi penegak hukum lain yang saya maksud adalah Kejaksaan atau Kepolisian. KPK dapat mengambil start awal penetapan tersangka dengan estimasi KPK sudah memiliki bukti permulaan yang cukup. Kalau ternyata di kemudian hari, KPK dianggap tidak berwenang, KPK dapat melimpahkan ke Kepolisian atau Kejaksaaan.

Kalau ke Kepolisian, apa tidak khawatir “bertabrakan” karena kini sedang terjadi kisruh KPK-Polri?

Kita jangan melihat KPK dan Kepolisian sebagai dua institusi yang bertabrakan. Kedua institusi itu justru bekerja secara berdampingan karena sama-sama penegak hukum. Dengan ini, sebetulnya yang penting KPK sudah mempunyai bukti awal yang cukup. Silakan saja kalau kemudian KPK melakukan tugas koordinasinya dengan melimpahkan perkara itu ke Kepolisian atau Kejaksaan.

Ada contoh lain KPK bisa melimpahkan perkara?

Misalnya begini, KPK menangani suatu perkara korupsi yang estimasi awalnya diduga merugikan keuangan negara Rp1 miliar. Namun, setelah investigasi lebih lanjut, ternyata kerugian negara tidak sebesar itu. Dalam hal ini, bukan berarti tindak pidana korupsinya tidak ada. Hanya saja, KPK tidak berwenang menangani perkara korupsi di bawah Rp1 miliar. Dengan demikian, KPK bisa melimpahkan perkara itu ke Kejaksaan atau Kepolisian untuk tetap jalan dan disidik.

Kalau nanti setelah dilimpahkan tidak disidik dan dibiarkan menggantung?

Justru sesuai UU KPK, selain menjalankan tugas koordinasi, KPK juga memiliki tugas supervisi. Filosofi kenapa KPK itu didirikan adalah karena lembaga Kepolisian dan Kejaksaan dianggap tidak bergerak sesuai ekspektasi masyarakat. Kalau KPK menganggap instansi tersebut tidak bergerak, KPK bisa mengambil alih sebagai inisiator untuk bergerak.

Jadi, KPK bisa saja mengawali penetapan tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan estimasi bahwa perkara itu merupakan kewenangannya?

Bisa saja. Contohnya, dalam perkara Ratu Atut Chosiyah. (Walau bermula dari dugaan suap M Akil Mochtar), belakangan KPK menemukan dugaan korupsi lain menyangkut kerugian negara (dalam kasus alat kesehatan). KPK juga menemukan dan menyita harta Atut lainnya (yang terkait dugaan pencucian uang). Bisa saja dalam kasus Budi Gunawan ini, KPK kemudian menemukan unsur kerugian negara.

Berarti sah-sah saja KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka sebagai langkah awal?

Dalam tahap ini, KPK kan hanya mengumpulkan bukti minimal (Sesuai ketentuan KUHAP, penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu perkara pidana,-red). Perkembangan berikutnya, seiring dengan penetapan tersangka, dari situ terkumpul bukti-bukti lain. Menurut saya itu step berikutnya. Akumulasi dari kerugian negara bisa ditentukan setelah itu.

- Advertisement -
- Advertisement -

BERITA PILIHAN

Kapolres Sijunjung Pimpin Gelar Patroli Skala Besar Pembagian Bansos Malam Ini

Sijunjung, BeritaSumbar.com,--Dalam rangka menggelar Patroli Skala Besar Pembagian Bansos pada malam hari ini Kamis malam, sesuai dengan Instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada seluruh Polda dan Polres se-Indonesia untuk menggelar Apel dengan dilanjutkan melakukan patroli skala besar pembagian bantuan sosial (bansos).
- Advertisement -

Pemko Payakumbuh Apresiasi kegiatan Rehab Rumah Dari Alumni SMEA Negeri Payakumbuh Milenial

Payakumbuh,BeritaSumbar.com, — Atas dasar solidaritas dan kemanusiaan, Ikatan Alumni SMEA Negeri Payakumbuh (Snepa) laksanakan kegiatan bedah/rehab rumah bagi salah seorang alumni mereka yang kurang mampu yang berdomisili di kelurahan Padang Data Tanah Mati, kecamatan Payakumbuh Barat.

ACT Cabang Pasaman Barat Salurkan 10 Ekor Sapi Qurban

Pasaman Barat. BeritaSumbar.com,- Aksi Cepat Tanggap ( ACT ) Cabang Pasaman Barat mendistribusikan 10 ekor sapi Qurban untuk masyarakat berbagai daerah di Pasaman Barat. Pendistribusian dilakukan dari tanggal 20 sampai 23 Juli 2021.
- Advertisement -

8 Fungsi Keluarga: dengan Kacamata Baru

Cerita Berseri, Seribu Asa untuk Bahagia #Seri 4/1000 cerita “8 Fungsi Keluarga: dengan Kacamata Baru” Oleh : H. Nofrijal, MA Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Utama (PUMA) IV-e Sebutan 8...

Ada Temaram di Pintu Aging

Cerita Berseri: Seribu Cerita untuk Bahagia Seri 1/1000 “Ada Temaram di Pintu Aging” Oleh : H. Nofrijal, MA  Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Utama/IV-e Sudah biasa dan terbiasa ada kata-kata...
- Advertisement -

Tulisan Terkait

MTsN 5 Padang Pariaman Gelar Kegiatan Madrasah Berbagi di Momen Idul Adha.

Padang Pariaman, beritasumbar.com,- "Bahagia itu bersama, bukan sendiri. Senang itu bersama, bukan sendiri. Bahagia itu sesungguhnya sederhana, ketika digapai bersama". Itulah ungkapan yang terucap, oleh Dra. Lismaini Amir, M.Si. Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 5 Padang Pariaman, ketika disambangi awak media di ruang kerjanya usai penyerahan bantuan paket sembako kepada beberapa murid-muridnya.

MENUJU MEJA MAKAN

Cerita Berseri: Seribu Asa untuk Bahagia #Seri 5/1000cerita Oleh : H. Nofrijal, MA Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Utama (PUMA)IV-e Kembali ke meja makan, pernah menjadi “trendy topic” pada tahun...

8 Fungsi Keluarga: dengan Kacamata Baru

Cerita Berseri, Seribu Asa untuk Bahagia #Seri 4/1000 cerita “8 Fungsi Keluarga: dengan Kacamata Baru” Oleh : H. Nofrijal, MA Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Utama (PUMA) IV-e Sebutan 8...

Pohon Kebahagiaan, Watering..

Cerita Berseri: Seribu Asa untuk Bahagia Seri 3/1000 Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Utama (PUMA) IV-e Di hamparan hijau sawah yang subur, sumber pengairannya berasal dari banyak penjuru mata...

Tua, dalam Keajaibannya (Miracle Life)

Cerita Berseri: Seribu Cerita untuk Bahagia Seri 2/1000 Cerita Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Utama (PUMA)/IV-e Kita semua berhak tahu…! Sebuah penelitian besar di Amerika Serikat menemukan bahwa: Usia...

Ada Temaram di Pintu Aging

Cerita Berseri: Seribu Cerita untuk Bahagia Seri 1/1000 “Ada Temaram di Pintu Aging” Oleh : H. Nofrijal, MA  Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Utama/IV-e Sudah biasa dan terbiasa ada kata-kata...

Kunjungan Wagub Sumbar Ke Sijunjung, Ini Rangkaian Kegiatannya

Sijunjung, beritasumbar.com - Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy mengunjungi Kabupaten Sijunjung pada Kamis, 22/7 dengan sejumlah rangkaian kegiatan bersama pemkab setempat. Selama berada berada...

Sefnat Waicang Sampaikan Aspirasi Masyarakat Grime Nawa ke DPD RI

JAKARTA - Perwakilan Masyarakat yang juga Tokoh Masyarakat yang diberikan kuasa untuk persiapan proses pemekaran Kabupaten Grime Nawa diketuai oleh Sefnat Waicang, S.P dan jajaran melakukan kunjungan ke DPD RI, Senayan, Jakarta pada Jumat (16-07-2021)

Banyaknya Keluhan Tentang Konsumen, DPW LPPKI DKI Jakarta Dibentuk

JAKARTA - LPPKI (Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen Indonesia) terus bergerak melakukan pengembangan organisasi, baik ditingkat Provinsi (DPW), maupun ditingkat Kabupaten Kota (DPC).

Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Laksanakan Sosialisasi Ranperda Tentang Mars Sumatera Barat

Padang,BeritaSumbar.com,-Bertempat di Ruang Rapat Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, 01 Juli 2021. Melalui UPTD Taman Budaya Sumatera Barat dilaksanakan sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) tentang Mars Sumatera Barat yang akan ditetapkan menjadi Mars Daerah dengan judul Mars Sumatera Barat yang diciptakan oleh B. Andoeska.
- Advertisement -