24 C
Padang
Senin, Januari 18, 2021
Beritasumbar.com

PERKEMBANGAN PERBANKAN DI INDONESIA
P

Kategori -

Oleh : Syaiful Anwar

Dosen FE Unand Kampus II Payakumbuh

Sejarah Perbankan Indonesia

  1. Periode I : Zaman penjajahan Belanda sampai kependudukan Jepang

 Banyak beroperasinya bank-bank milik Belanda (De Java Bank, De Nederlandsche Handel Maatschappij, De Nationale Handelsbank dan Escompto Bank) dan bank-bank lain yang berasal dari Inggris, Australia dan Cina. Namun ada juga bank milik pribumi yaitu Bank Desa, Lumbung Desa dan Alegemene Volkscredietbank AVB).

  • Periode II : Pada tahun pertama pendududkan Jepang

Kantor-kantor bank ditutup, pada tanggal 20 Oktober 1942 semua bank Belanda, Inggris dilikwidasi namun AVB tidak dilikwidasi.

  • Periode III : Dibukanya Bank Industri Negara

Bergerak di bidang pembelanjaan pembangunan khususnya industri dan pertambangan.

  • Periode IV : Periode Orde Baru

Dimana perekonomian terpimpin diganti menjadi perekonomian yang lebih demokratis. Bank-bank pemerintah pun dikembalikan menjadi bank umum dengan tugas khusus.

Perkembangan Perbankan Indonesia

Dari waktu ke waktu kondisi dunia perbankan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan. Selain disebabkan oleh perkembangan internal dunia perbankan, juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan di luar dunia perbankan, seperti sektor riil dalam perekonomian, politik, hukum, dan sosial. Perkembangan faktor internal dan external tersebut menyebabkan kondisi perbankan di Indonesia dapat dikelompokan dalam empat periode. Masing-masing periode mempunyai ciri khusus yang tidak dapat disamakan dengan periode lainnya. Deregulasi di sektor riil dan moneter yang dimulai sejak tahun 1980-an serta terjadinya krisis ekonomi di Indonesia sejak akhir tahun 1990-an adalah dua peristiwa utama yang telah menyebabkan munculnya empat periode kondisi perbankan di Indonesia sampai dengan tahun 2000.

Keempat periode itu adalah :

  1. Kondisi perbankan di Indonesia sebelum serangkaian paket – paket deregualsi di sektor riil dan moneter yang dimulai sejak tahun 1980-an.
  2. Kondisi perbankan di Indonesia setelah munculnya deregulasi sampai dengan masa
  3. Sebelum terjadinya krisis ekonomi pada akhir tahun 1990-an.
  4. Kondisi perbankan di Indoneisa pada masa krisis ekonomi sejak akhir tahun 1990-an.
  5. Kondisi perbankan di Indonesia pada saat sekarang ini.

Pada 1983, tahap awal deregulasi perbankan dimulai dengan penghapusan pagu kredit, bank bebas menetapkan suku bunga kredit, tabungan, dan deposito, serta menghentikan pemberian Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) kepada semua bank kecuali untuk jenis kredit tertentu yang berkaitan dengan pengembangan koperasi dan ekspor. Pada tahun 1988, pemerintah bersama BI melangkah lebih lanjut dalam deregulasi perbankan dengan mengeluarkan Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88) yang menjadi titik balik dari berbagai kebijakan penertiban perbankan 1971–1972.

Memasuki tahun 1990-an, BI mengeluarkan Paket Kebijakan Februari 1991 yang berisi ketentuan yang mewajibkan bank berhati-hati dalam pengelolaannya. Pada 1992 dikeluarkan UU Perbankan menggantikan UU No. 14/1967. Sejak saat itu, terjadi perubahan dalam klasifikasi jenis bank, yaitu bank umum dan BPR.

Berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tersebut diatur kembali struktur perbankan, ruang lingkup kegiatan, syarat pendirian, peningkatan perlindungan dana masyarakat dengan jalan menerapkan prinsip kehati-hatian dan memenuhi persyaratan tingkat kesehatan bank, serta peningkatan profesionalisme para pelakunya. Dengan undang-undang tersebut juga ditetapkan penataan badan hukum bank-bank pemerintah, landasan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip bagi hasil (syariah), serta sanksi sanksi ancaman pidana terhadap yang melakukan pelanggaran ketentuan perbankan.

Pada masa itu mulai bermunculan bank baru, dan dalam mendirrikan bank terdapat aturan yang harus ditaati diantarnya aturan pendirian bank :

  1. Bank dan lembaga keuangan bukan bank bisa menerbitkan sertifikat deposito dan tanpa perlu izin.
  2. Semua bank dapat meyelenggarakan tabanas dan tabungan lain. Paket 28 Pebruari 1991, berisi tentang : Penyempurnaan paket sebelumnya menuju penyelenggaraan lembaga keuangan dengan prinsip kehati-hatian, sehingga dapat tetap mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan.

UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Paket 29 Mei 1993 yang berisi tentang penyempurnaan aturan kesehatan bank meliputi :

  1. CAR (Capital Adequacy Ratio)
    1. Batas Maksimum Pemberian Kredit
    1. Kredit Usaha Kecil
    1. Pembentukan cadangan piutang
    1. Loan to Deposit Ratio

Pada periode 1992-1993, perbankan nasional mulai menghadapi permasalahan yaitu meningkatnya kredit macet yang menimbulkan beban kerugian pada bank dan berdampak keengganan bank untuk melakukan ekspansi kredit. BI menetapkan suatu program khusus untuk menangani kredit macet dan membentuk Forum Kerjasama dari Gubernur BI, Menteri Keuangan, Kehakiman, Jaksa Agung, Menteri/Ketua Badan Pertahanan Nasional, dan Ketua Badan Penyelesaian Piutang Negara. Selain kredit macet, yang menjadi penyebab keengganan bank dalam melakukan ekspansi kredit adalah karena ketatnya ketentuan dalam Pakfeb 1991 yang membebani perbankan. Hal itu ditakutkan akan mengganggu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka, dikeluarkanlah Pakmei 1993 yang melonggarkan ketentuan kehati-hatian yang sebelumnya ditetapkan dalam Pakfeb 1991. Berikutnya, sejak 1994 perekonomian Indonesia mengalami booming economy dengan sektor properti sebagai pilihan utama. Keadaan itu menjadi daya tarik bagi investor asing.

Pakmei 1993 ternyata memberikan hasil pertumbuhan kredit perbankan dalam waktu yang sangat singkat dan melewati tingkat yang dapat memberikan tekanan berat pada upaya pengendalian moneter. Kredit perbankan dalam jumlah besar mengalir deras ke berbagai sektor usaha, terutama properti, meski BI telah berusaha membatasi. Keadaan ekonomi mulai memanas dan inflasi meningkat.

Nilai kurs sejak tahun 1990 – 1997. Sejak tahun 1990 sampai dengan minggu ke dua Juli 1997 nilai tukar rupiah cukup stabil dan wajar. Pada akhir Desember 1990 kurs antara rupiah dengan dolar Amerika Serikat (kurs tengah) adalah Rp 1.901,00 dan kurs ini mengalami penyesuaian menjadi Rp 2.383,00 pada akhir tahun 1996. kestabilan nilai kurs rupiah berlanjut sampai dengan 11 Juli 1997 dimana nilai kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp. 2.440,00. Namun dalam minggu kedua Juli 1977 gonjangan terhadap nilai kurs rupiah mulai dirasakan, yang bermula dari jatuhnya mata Uang Bath Thailand. Pemerintah pada tanggal 14 Agustus 1997 melepas bata-batas kurs intervensi.

Dengan pelepasan batas-batas kurs intervensi, pemerintah meninggalkan sistem tukar upiah yang mengambang terkendali menjadi sistem nilai tukar mengambang murni sehingga nilai tukar kurs rupiah ditentukan sepenuhnya oleh kekuatan pasar. Walaupun demikian, pemerintah dapat mempengaruhi nilai kurs rupiah baik secara langsung maupun secara tidak langsung, yaitu melalui kebijaksaan fiskal dan moneter.

Jalan Berliku Perbankan Indonesia di 2008-2009 Perjalanan perekonomian Indonesia di tahun 2008 penuh dengan tantangan dan kendala yang harus dihadapi, sehingga memaksa para pelaku usaha dan pengusaha dari berbagai sektor merevisi target pendapatan, pertumbuhan dan rencana bisnis investasinya. Pasalnya siapa yang menduga, krisis keuangan global terjadi di tahun ini dan akibatnya dampak tersebut mulai dirasakan negara berkembang, khususnya Indonesia.

Berikut ini akan dijelaskan secara singkat sejarah bank-bank milik pemerintah, yaitu :

  1. Bank Sentral. Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia (BI) berdasarkan UU No 13 Tahun 1968. Kemudian ditegaskan lagi dnegan UU No 23 Tahun 1999.Bank ini sebelumnya berasal dari De Javasche Bank yang di nasionalkan di tahun 1951.
    1. Bank Rakyat Indonesia dan Bank Expor Impor

Bank ini berasal dari De Algemene Volkscrediet Bank, kemudian di lebur setelah menjadi bank tunggal dengan nama Bank Nasional Indonesia (BNI) Unit II yang bergerak di bidang rural dan expor impor (exim), dipisahkan lagi menjadi:

  1. Yang membidangi rural menjadi Bank Rakyat Indonesia dengan UU No 21 Tahun 1968.
  2. Yang membidangi Exim dengan UU No 22 Tahun 1968 menjadi Bank Expor Impor Indonesia.
  3. Bank Negara Indonesia (BNI ’46). Bank ini menjalani BNI Unit III dengan UU No 17 Tahun 1968 berubah menjadi Bank Negara Indonesia ’46.
  4. Bank Dagang Negara (BDN). BDN berasal dari Escompto Bank yang di nasionalisasikan dengan PP No 13 Tahun 1960, namun PP (Peraturan Pemerintah) ini dicabut dengan diganti dengan UU No 18 Tahun 1968 menjadi Bank Dagang Negara. BDN merupakan satu-satunya Bank Pemerintah yangberada diluar Bank Negara Indonesia Unit.
  5. Bank Bumi Daya (BBD). BBD semula berasal dari Nederlandsch Indische Hendles Bank, kemudian menjadi Nationale Hendles Bank, selanjutnya bank ini menjadi Bank Negara Indonesia Unit IV dan berdasarkan UU No 19 Tahun 1968 menjadi Bank Bumi Daya.
  6. Bank Pembangunan Daerah (BPD). Bank ini didirikan di daerah-daerah tingkat I. Dasar hukumnya adalah UU No 13 Tahun 1962.
  7. Bank Tabungan Negara (BTN). BTN berasal dari De Post Paar Bank yang kemudian menjadi Bank Tabungan Pos tahun 1950. Selanjutnya menjadi Bank Negara Indonesia Unit V dan terakhir menjadi Bank Tabungan Negara dengan UU No 20 Tahun 1968.
  8. Bank Mandiri. Bank Mandiri merupakan hasil merger antara Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) dan Bank Expor Impor Indonesia (Bank Exim). Hasil merger keempat bank ini dilaksanakan pada tahun 1999.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), industri perbankan menunjukkan kinerja yang semakin solid sebagaimana tercermin pada tingginya rasio kecukupan modal (CAR/Capital Adequacy Ratio) yang berada jauh di atas minimum 8,0 persen dan terjaganya rasio kredit bermasalah (NPL/Non Performing Loan) gross di bawah 5,0 persen.

Sementara itu, intermediasi perbankan juga terus membaik, tercermin dari pertumbuhan kredit yang hingga akhir Mei 2012 mencapai 26,3 persen. Kredit investasi tumbuh cukup tinggi, sebesar 29,3 persen, dan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas perekonomian. Sementara itu,

kredit modal kerja dan kredit konsumsi masing-masing tumbuh sebesar 28,9 persen dan 20,3 persen.

Baca Juga: SEKILAS TENTANG BANK

- Advertisement -
- Advertisement -

BERITA PILIHAN

Komisi IV DPRD Serta Dinas LH Sumbar Sambangi PLTMH Lintau,Kami Tidak Menemukan Pelanggaran

Anggota Komisi IV DPRD Beserta Dinas Lingkungan Hidup (LH) Provinsi Sumatera Barat menyambangi Proyek PLTMH Kalo Kalo di Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar,Selasa 12/10/2016.
- Advertisement -

Ini Pesan Dewan Kehormatan PWI Sumbar Didepan Peserta KLW

Sebanyak 35 orang wartawan muda Tanah datar mengikuti kegiatan karya latihan wartawan ( KLW) yang diselenggarakan oleh PWI Tanah datar di pendopo Indojalito Kamis (14/01) kemarin.

Taruko Menuju Kampung Wisata

Mengawali tahun 2021, Kota Payakumbuh mencoba siapkan destinasi unggulan untuk menarik wisatawan datang. Destinasi tersebut berada di Taruko, Kelurahan Ikua Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh.
- Advertisement -

Bupati Limapuluh Kota Serahkan Bantuan Kepada Korban Kebakaran Di Simalanggang

Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi memberikan bantuan korban kebakaran rumah semi permanen, Selasa(12/1) di Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh.

Irfendi Arbi Serahkan APD Bantuan Donatur

Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi menyerahkan bantuan mesin hand sprayer, cairan desinfektan, masker dan hand sanitizer serta vitamin bagi sekolah-sekolah, kantor wali nagari, kantor camat dan lainnya di Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota. Ia berharap bantuan donatur yang disalurkan melalui forum peduli Sumatera Barat itu mampu mencegah penyebaran Covid-19 di daerah ini.
- Advertisement -

Tulisan Terkait

Yakin diminati warga, MS Glow hadir di Payakumbuh

Payakumbuh, BeritaSumbar.com - Salah satu produk skin care dan kosmetik yang banyak digemari di pasar daring, toko MS Glow hadir di Kota Payakumbuh, Sumatera...

Ketua DPRD Sumbar Sebut Pasar Ekraf Geliatkan Ekonomi

Payakumbuh, BeritaSumbar.com - Ketua DPRD Sumbar Supardi menilai kehadiran pasar ekonomi kreatif (ekraf) merupakan salah satu upaya untuk menghidupkan kembali Usaha Mikro Kecil Menengah...

Nasrul Abit Apresiasi Pasar Ekraf di Payakumbuh

Payakumbuh BeritaSumbar.com - Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abid menilai Pasar Ekonomi Kreatif (Ekraf) yang digelar di Kota Payakumbuh merupakan salah satu langkah untuk kembali...

Gaji THL di Payakumbuh dipastikan berkurang pada 2021

Payakumbuh, BeritaSumbar.com - Meski sempat mendapatkan penolakan dari seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), gaji Tenaga Harian Lepas di Kota Payakumbuh dipastikan akan...

Pasar Ekraf Payakumbuh Berikan Peluang Bagi Pelaku Kuliner Tradisional Saat Pandemi Covid-19

Payakumbuh, Beritasumbar.com - Pasar ekonomi kreatif (ekraf) di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat tidak hanya untuk promosi wisata, tapi juga berdampak kepada pelaku kuliner tradisional...

Menanam Bunga Krokot, Hobi Membawa Berkah Ditengah Pandemi Covid-19

Padang,BeritaSumbar.com,- Di masa pandemi Covid-19, banyak orang yang boring akan keadaan yang tak lazimnya seperti saat ini, hanya berdiam dan hampir semua aktivitas dilakukan...

Di Hari Pahlawan Para Kooperator Indonesia Gelar Diskusi Daring Dengan Tema “Inisiasi Pendirian dan Deklarasi Partai Koperasi di Indonesia”

Bertepatan dengan Hari Pahlawan pada Selasa, 10 November 2020, pukul 20.00-22.00 WIB, sejumlah aktivis koperasi atau yang biasanya disebut sebagai kooperator di Indonesia menyelenggarakan...

Padang Panjang Latih Koperasi Mengelola Pembiayaan Berbasis Syariah

Padang Panjang, www.beritasumbar.com - Pemerintah Kota Padang Panjang ke depannya akan menerapkan sistem perekonomian syariah, untuk itu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM menggelar...

APBD Payakumbuh 2021 Defisit, Ini Penyebabnya

Payakumbuh , www.beritasumbar.com - Perintah Kota Payakumbuh mulai bahas Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Tahun 2021 bersama dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) setempat dalam...

Kolaborasi Noka dan ALKO Berdayakan Petani Kerinci di Tengah Pandemi

Kedai kopi asal Bandung, Noka Coffee, meluncurkan outlet kedua mereka di kota Padang, Sumatera Barat Sabtu 9 Oktober 2020. Sebagai brand yang mengedepankan tema...
- Advertisement -