Suasana keakraban dan keceriaan tergambar dalam rapat paripurna DPRD Kota Payakumbuh, dengan agenda penyampaian nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Payakumbuh, Tahun 2014. Ketua DPRD YB. Dt. Parmato Alam, yang memimpin rapat paripurna itu, menyampaikan apresiasi kepada Walikota Riza Falepi dan jajarannya atas suksesnya kota ini meraih opini WTP dari hasil pemeriksaan LKPD 2014 yang dilakukan BPK. Gedung utama DPRD pagi itu bergemuruh dengan tepuk tangan, karena baru pertama kali kota ini memperoleh opini WTP.
“Prestasi ini harus dipertahankan dan ditingkatkan terus,” ucap Ketua DPRD YB. Dt. Parmato Alam, di depan Walikota Riza Falepi yang akan menyampaikan LKPJ-nya. Paripurna DPRD itu dihadiri seluruh anggota dewan, anggota Muspida, Asisten Setdako, pimpinan SKPD, pimpinan ormas, orpol, OKP dan elemen masyarakat lainnya.
Di podium, Walikota Riza Falepi dengan tenang membacakan LKPJ 2014, diawali dengan ucapan terimakasih kepada seluruh anggota dewan dan pimpinan SKPD yang telah banyak membantu, sehingga Payakumbuh memperoleh opini WTP dari BPK Perwakilan Sumatera Barat.
Ada tujuh misi yang dilakukan pemko dalam mewujudkan visinya, sepanjang 2014. Yaitu memacu Payakumbuh sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis ekonomi kerakyatan di Sumatera Barat, Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional dan bebas KKN.
Kemudian, mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama ditengah masyarakat sesuai dengan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Selain mewujudkan pendidikan yang merata, berkualitas dan berkarakter.
Di samping meningkatkan kualitas kesehatan dan pelayanan kesehatan masyarakat, juga melakukan revitalisasi nagari dan memberdayakan kelembagaan masyarakat adat lokal dalam membangun masyarakat, serta mengoptimalkan pembangunan infrastruktur publik dan fasilitas umum.
Untuk mewujudkan tujuh misi itu, sepanjang 2014, pemko telah mempertanggungjawabkan APBD 2014, dengan rincian, untuk pendapatan daerah, ditargetkan sebesar Rp65.708.976.743, terealisasi sebesar Rp 64.902.106.314,33, (98,77%).
Pendapatan daerah itu meliputi, pajak daerah, ditargetkan sebesar Rp 9.911.730.533, terealisasi sebesar Rp 10.591.499.818 (106,85%). Retribusi daerah, ditargetkan Rp 8.617.125.118, terealisasi Rp7.010.407.507 (81,35%). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, ditargetkan Rp8.189.308.625, terealisasi Rp7.984.857.567 ((97,50%). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, ditargetkan Rp38.990.812.467 terealisasi Rp 39.315.341.422,33 (100,83%).
Dana perimbangan ditargetkan Rp 485.916.713.513 terealisasi Rp 458.987.086.435 (100,01%). Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, ditargetkan sebesar Rp13.483.729.513, terealisasi Rp13.554.102.435 (100,52). Dana alokasi umum, ditargetkan sebesar Rp412. 929.814.000 terealisasi Rp 412.929.814.000 (100%). Dana alokasi khusus, ditargetkan Rp 32.503.170.000 terealisasi Rp32.503.170.000 (100%).
Lain-lain pendapatan daerah yang sah, ditargetkan Rp 78.959.250.530 terealisasikan Rp78.754.449.530 (99,74%), pendapatan hibah, ditargetkan sebesar Rp1.000.000.000 terelisasi Rp1.000.000.000. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah lainnya, ditargetkan Rp17.601.171.530 realisasi Rp17.601.171.530 (100%). Dana penyesuaian dan otonomi khusus, ditargetkan sebesar Rp60.016.744.000 realisasikan Rp60.016.744.000 (100%). Bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, ditargetkan Rp341.335.000 realisasi Rp136.534.000 (40%).
Sementara itu, belanja daerah sepanjang 2014 direncanakan sebesar Rp 653.771.350.803 realisasi Rp593.640.727.396 (90,80%), meliputi belanja tidak langsung, ditargetkan sebesar Rp 351.476.732.558 dan sampai tahun anggaran berakhir terealisasi Rp320.539.283.713 (90,20%). Kemudian, belanjang langsung ditargetkan sebesar Rp302.294.618.245 dan direalisasikan Rp273.101.443.683 (90,34%)