29.1 C
Padang
Saturday, December 5, 2020
Beritasumbar.com

Pengamat Sebut Revisi UU Bukan Berarti Mengembosi KPK
P

Kategori -

Jakarta,-Sebenarnya tidak semua patsal dalam revisi UU KPK No 30 Tahun 2002 itu kurang afdol. Kalau ada yang dirasa perlu direvisi bukan berarti digembosi atau dilemahkan.

Memang publik dikejutkan suddenly atau tiba-tiba DPR mengambil langkah seribu untuk merevisi UU ini kendati sudah diusulkan pada 2017 lalu. Ini terlalu dilematis saat seleksi capim KPK sedang dilakukan. Ada berapa yang penting juga direvisi tapi untuk soal penyadapan lebih baik tetap saja jangan di korek atau diobok-obok lagi aturannya.

Yang perlu di perkuat yakni peran KPK sebagai lembaga adhoc. Bagi saya perlu juga ada lembaga pengawas yang mengawasi tugas KPK. Sebab selama ini tak ada yang mengawasi lembaga ini. Bukan tidak mungkin ada permainan di tubuh KPK sendiri.

Jadi ada dewan pengawas yang kerjanya mengawasi bahkan kalau perlu memeriksa KPK jika terlibat gratifikasi, suap dan menyalah-gunakan kekuasaan.

Yang penting juga saat OTT uang itu kemanakan? Perlu juga transparansi dalam hal ini. Apalagi saat menyita uang dan barang-barang si koruptor harus diketahui Kejagung, kepolisian, OJK, LSM, Wartawan agar bisa menyampaikan ke publik.

Tapi saya tak setuju jika lembaga ini dilemahkan. Untuk usulan ini perlu dikaji mana patsal yang perlu dan tidak.

Saya lihat tanpa controlling maka kinerja KPK tak maksimal untuk Auxiliary State Body perlu ada pengawas. Bisa ada dua opsi libatkan mantan pimpinan KPK ataupun pensiunan polri, kejaksaan ataupun MA. Polri saja ada yang mengawasi yakni Kompolnas apalagi KPK.

Sebetulnya ke depan yang perlu digodok dan kaji hal yang substansial yakni LSM anti korupsi jadi mitra KPK dan juga membuka network di setiap daerah. Bahkan kalau bisa penyidik KPK jangan ditampilkan di publik lantaran bisa terancam keselamatanya. Dan juga penyelidikan dan penyidikan untuk TIPIKOR di serahkan ke KPK. Saat ini di Polri sab Kejaksaan pun punya kewenangan sebagai penyidik kasus korupsi.

Bagi saya bahaya jika penyadapan dipersulit. Begitu pula laporan kasus korupsi disejumlah daerah jika ada laporan dan alat bukti maka tim KPK jangan menunggu lama untuk action. Jika sudah ada 2 alat bukti bisa menetapkan sebagai tersangka yang tertuang dalam Pasal 184 KUHAP.Tapi Presiden juga sangat menentukan akan revisi UU KPK ini.

ASN korupsi diperiksa KPK, Polisi korupsi diperiksa KPK tapi seandainya KPK melakukan korupsi siapa yang periksa, dewan pengawas yang akan memeriksanya.

Dr Jerry Massie PhD (Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies)

- Advertisement -

BERITA PILIHAN

Kapolres Sijunjung Himbau masyarakat Jaga Kamtibmas di Pilkada Serentak 2020

Sijunjung, BeritaSumbar.com, -Jaga Netralitas, Indepedensi apatatur negara, hindari persoalan sekecil apapun, jauh konflik kepentingan. Jangan coba-coba untuk melakukan kesalahan yang berhubungan dengan...

Peringati Hari Bhakti ke-75, Dinas PUPR Kota Payakumbuh Lakukan Program Berbagi dan Ganjar ASN Dan THL Dijajarannya

Payakumbuh ,BeritaSumbar.com,— Sejarah mencatat peringatan Hari bakti PU ini berawal dari kisah heroik para pegawai PU tak lama setelah Proklamasi 17 Agustus...

Indonesia Records Rilis Kolaborasi Revemayuzumi, Santy, Arthur Gibrananto, dan Aurel Larasati di Project N I WANT U

Untuk eksplorasi lebih dalam dengan penerapan konsep musik kekinian, kolaborasi Revemayuzumi, Santy, Arthur Gibrananto, dan Aurel Larasati yang dibentuk oleh Indonesia Records merilis ulang lagu N I Want U yang pernah dipopularkan Santy. Lagu N I Want U versi terbaru tersebut dirilis pada Selasa 1 Desember 2020 di kanal YouTube Napak Boemi Indonesia.

Sastrawan Iyut Fitra Harapkan Formula Seperti Pasar Ekraf 2020 Untuk Hidupkan Gairah Pelaku Seni Kedepan

Payakumbuh ,BeritaSumbar.com,- Komunitas Tanah Rawa dan Sanggar Rajo Batuah tampil dalam pasar ekonomi kreatif (Ekraf) 2020 di Agam Jua Art and Culture...

Terkait Bocornya Tanki Penyimpanan BBM SPBU Parit Rantang, ini Komentar Hamdi Agus

Payakumbuh,BeritaSumbar.com, – Terkait Tumpahnya atau diduga ada kebocoran bahan bakar minyak (BBM) SPBU di drainase Kelurahan Parik Rantang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Sabtu...
- Advertisement -

Tulisan Terkait

BNPT Lakukan Koordinasi Dalam Rangka Penyelidikan dan Pemulihan Korban Aksi Terorisme di Sigi

Melalui siaran pers yang kami terima dari Humas BNPT, Kamis (3/12/2020), BNPT yang diwakili Direktur Perlindungan, Brigjen Pol. Herwan Chaidir beserta Wakil Ketua LPSK, Dr. Ahmadi pada Selasa (1/12/2020), melakukan koordinasi dengan pihak Polda Sulawesi Tengah dan Korem Sulawesi Tengah. Hal ini dilakukan guna mengumpulkan informasi tentang korban, fakta lapangan, informasi kondisi sosial dan geografis di lapangan, sebelum mengunjungi langsung tempat kejadian perkara.

7 Pelaku Yang Mengumandangkan Seruan Jihad Minta Maaf

Jawa Barat,- Sempat viral di media sosial akhirnya 7 orang pelaku yang mengubah seruan azan minta maaf. Mereka diketaui dari hasil gerak...

DPD Hipakad Jambi, Konsisten Jalankan Organisasi dibawah Komando Ketum DPP Hariara Tambunan

JAKARTA - Dengan adanya Informasi yang berkembang, desas desus yang menyatakan Masa periode Ketum DPP Hipakad Hariara Tambunan sudah habis, membuat Ketua...

DPP Surosowan Indonesia Bersatu, Apresiasi dan Dukung Komjen Pol Boy Rafli Amar Jadi Kapolri

JAKARTA - Dengan Akan memasuki masa Pensiun, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis terus melakukan Reformasi Birokrasi di tubuh Kepolisian, namun bursa calon...

Satgas Covid-19: Pengalaman Libur Panjang Sebelumnya Jadikan Pelajaran

JAKARTA - Mendekati akhir tahun, libur panjang menjadi hal yang ditunggu-tunggu masyarakat. Namun Satgas Penanganan Covid-19 meminta masyarakat belajar dari pengalaman pada...

Pembelajaran Tatap Muka Harus Cegah Klaster Institusi Pendidikan

JAKARTA - Pembukaan kembali pembelajaran tatap muka dalam masa pandemi Covid-19 harus dilakukan dengan mengutamakan pencegahan penularan. Menurut Juru Bicara Satgas Penanganan...

Dicokok KPK, Ini Sepak Terjang Edhy Prabowo di KKP

Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membenarkan hal tersebut. "Iya...

KPK Menyerahkan Aset BMN Untuk Mendukung Operasional Kantor KASN

Bertempat di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (24/11/20) diselenggarakan acara serah terima penetapan status penggunaan barang milik negara yang berasal dari...

Tak Kunjung Penuhi Panggilan Polisi, HY Dijemput Paksa

Riau,- Akhirnya Oknum ustad kondang HY Resmi ditahan oleh unit Reskrim Polsek kota Pekanbaru pada 22 November 2020 dimapolsek kota Pekanbaru...

Tak berhenti di Laporan, Riset Harus Tersambung Dengan Industri

Jakarta, - Pemerintah terus mendorong hilirisasi riset yang dilakukan oleh semua lembaga litbang. Salah satu upayanya yaitu dengan pemberian anugerah Hak Kekayaan...
- Advertisement -