Jakarta – Wakil Presiden RI Jusuf Kalla membuka Rakornas Kepegawaian yang diadakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Ruang Ballroom Grand Sahid Jaya Jakarta, Rabu (10/6). Ikut hadir dalam kegiatan ini Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddi Chrisnandi, dan Ketua Komisioner ASN Sofian Effendi.
Rakornas bertema Reformasi Birokrasi Menuju ASN yang Profesional dan Berdaya Saing Global ini diikuti Sekretaris daerah dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) se-Indonesia, serta Sekretaris Jenderal dari seluruh Kementerian/Lembaga di Indonesia.
Dalam Kesempatan ini Bapak Jusuf Kalla menjelaskan bahwa pada dewasa ini kemajuan suatu bangsa selalu dicapai dengan berbagai inovasi. Oleh sebab itu, tiap daerah perlu mempunyai inovasi-inovasi yang dikembangkan dengan optimal. Daerah maritim, misalnya, harus meningkatkan inovasi di bidang perikanan dan teknologi pendukungnya.
Pada konteks ini, PNS berperan memfasilitasi dan melayani masyarakat, sehingga birokrasi dan pelayanan publik dapat berjalan dengan prima.
Dalam Rakornas Kepegawaian ini, Jusuf Kalla menyerahkan BKN Awards kepada instansi pemerintah yang berprestasi di bidang kepegawaian.
BKN Awards adalah wujud semangat pengelola kepegawaian guna menyajikan excellent service (layanan prima) kepada masyarakat. Sejumlah kategori BKN Awards diperebutkan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten /Kota, termasuk untuk kategori Pengelola Kepegawaian Terbaik. Sementara, BKN Awards untuk kategori Pengelola Kepegawaian Terbaik bagi Pemerintah Kabupaten/Kota diperoleh Kota Padang, Kabupaten Sleman dan Wajo.
Pada Kesempatan ini BKN Awards untuk Pemerintah Kota Padang diterima oleh Asisten Administrasi Ibu Ir. Corri Saidan, M.Si yang diserahkan lansung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Jusuf Kalla.
Penilaian BKN Awards untuk Pengelola Kepegawaian Terbaik ini terdiri dari beberapa komponen penilaian, diantaranya adalah (1) Pengelolaan Data-data Tenaga Honorer (K1 dan K2) (2) Penerimaan CPNS dari Pelamar Umum (3) Pengelolaan Kenaikan Pangkat setiap periode (4) Pelaksanaan Seleksi Pimpinan Tinggi secara terbuka (5) Pelaksanaan Seleksi menggunakan Computer Asissted Test (CAT) dan (6) Pengelolaan Data Kepegawaian.
Dari 6 (enam) komponen tersebut yang dinilai oleh BKN, saat ini Pemerintah Kota Padang sudah melakukan pengelolaan kepegawaian secara baik, untuk itu diharapkan dimasa-masa yang akan datang Pemko Padang dan BKD khususnya agar lebih meningkatkan pengelolaan kepegawaian ini, dan jadikanlah penilaian ini merupakan standar minimal yang harus dipenuhi dalam pelayanan kepegawaian. (EK-BKD)
Oleh: EK/BKD Padang