Asslamu’alaikum Wr Wb
Berikut kami sampaikan pernyataan pers Fraksi PPP DPR terkait Covid-19.

Opsi Karantina Wilayah Bisa Diambil

1) Berdasarkan data dari pemerintah bahwa hingga Rabu (25/3) jumlah warga yang terserang covid-19 sebanyak 790 orang. Dengan jumlah terbanyak dari DKI Jakarta sebanyaj 463 orang (58%). Sejauh ini penanganan covid-19 terus kejar-kejaran dengan jumlah pasien baru,

2) himbauan dari pemerintah untuk bekerja, belajar dan beribadah dari rumah tidak menjadi kewajiban bagi warga sehingga masih banyak yg beraktivitas d luar, tidak hanya pekerja dgn upah harian namun juga pekerja perkantoran dan pertokoan tetap masuk kerja sehingga himbauan WFH tidak berjalan maksimal. Angkutan umum spt KRL, bus umum, angkot masih penuh sesak penumpang yang ini merupakan favorit pnyebaran covid-19. Termasuk SE Kapolri yang melarang warga berkumpul hanya efektif di daerah2 tertentu, sementara di sejumlah daerah tetap menggelar kegiatan rutin spt arisan, dsb.

3) mengingat pelaksanaan himbauan sebagaimana dimaksud angka (2) tidak maksimal, sudah saatnya pemerintah meningkatkan tensi ke yang lebih berat yakni sifatnya wajib dan bagi yang melanggar dikenai sanksi pidana/denda. Untuk itu, maka penerapan UU 6/2018 tentang Karantina Kesehatan sudah mulai diterapkan, mengingat kondisi saat ini sudah sangat menprihatinkan. Penyebaran virus sangat massif smntra interaksi sosial masih terjadi. Maka pemerintah sudah bisa mmpertimbangkan opsi karantina (lockdown) untuk kota-kota besar yang penyebaran covid-19 sangat sporadis khususnya DKI Jakarta. Karantina secara ketat bisa dilakukan per wilayah secara bertahap tidak perlu semua wilayah NKRI sekaligus sambil menunggu perkembangan. Pasal 49 ayat 3 UU 6/2018 menyebutkan: “karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar ditetapkan oleh menteri”. Maka menteri yang ditunjuk bisa mengambil kebijakan karantina. Jika pelaksanaan UU 6/2018 terkendala belum ada PP, itu hanya soal teknis yang mana bisa dikebut penyusunannaya. RUU Cipta Kerja yang menganut konsep Omnibus Law setebal lebih 1000 halaman saja bisa disusun apalagi cuma PP.

4) jika opsi karantina wilayah diambil, maka pemerintah pusat dan pemda harus bersinergi tidak saling menyalahkan dan mempersiapkan langkah-langkah secara matang, seperti ketersediaan bahan pangan bagi warga yang tidak boleh beraktivitas d luar. Tentu akan efektif apabila dibarengi dengan penegakan hukum yang ketat. Keselamatan manusia harus diutamakan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih

Wasaalamu’alaikum Wr Wb

Achmad Baidowi (awiek)
Sekretaris Fraksi PPP DPR/Wakil Sekjen DPP PPP

loading...