Lurah dan sejumlah pelaku usaha di Kota Payakumbuh diberi sosialisasi tentang hak-hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Dinas Koperasi UMKM Industri Perdagangan bersama Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Payakumbuh menggelar acara sosialisasi tentang peran dan fungsi serta kewenangan BPSK di kota ini, di aula Balaikota di Bukik Sibaluik Payakumbuh, Rabu (3/6).

Kegiatan sosialisasi dipimpin Kadis Koperasi UMKM Industri Perdagangan Dahler, SH,  itu dibuka Sekdako Payakumbuh H. Benni Warlis dengan narasumber tunggal Desemberius, SE, MM, selaku Ketua Asosiasi BPSK Indonesia.  Pesertanya, total 100 orang. Saat pembukaan juga hadir sejumlah pimpinan SKPD.

Acara sosialisasi itu cukup menarik dam komunikatif. Sekdako Benni Warlis berharap, lurah ikut berperan aktif membantu memfasilitasi  warganya, jika terjadi persoalan konsumen dengan pelaku usaha.  Kehadiran BPSK di Payakumbuh, sebutnya, akan membantu pemerintah dalam penyelesaian sengketa konsumen dan pelaku usaha.

Sementara itu, Ketua Asosiasi BPSK Indonesia Desemberius, mengemukakan, agar pengurus BPSK Payakumbuh lebih tekun  membaca seluruh aturan dan peraturan perundangan yang mengatur dengan  peran BPSK.  Keberadaan BPSK bukan berpihak kepada konsumen atau kepada pelaku dunia usaha. Melainkan menegakkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.  Keberadaan BPSK harus benar-benar  independen, tegasnya.

Kadis Koperindag Dahler, mengatakan, pihaknya sudah menyediakan sekretariat BPSK sementara di Kantor Dinas Koperindag di Jalan Imam Bonjol Payakumbuh. Menurutnya, ke depan  pemko akan memfasilitasi  sekretariat BPSK di  Pondok Promosi Industri Payakumbuh di kawasan Medan nan Bapaneh Payakumbuh.

Setiap kasus yang masuk ke BPSK, jelasnya,  sesuai peraturan dan perundangan berlaku harus tuntas selama 21 hari. Walau begitu, tegasnya, dalam penyelesaian sengketa jangan sampai  ke meja hijau. Tindakan yang lebih tepat itu, adalan tindakan prenventif.

loading...