Pemerintah Kota Payakumbuh kembali jalin kerjasama dengan Bank Tabungan Negara (BTN), dalam penyediaan rumah bagi PNS dan masyarakat berpenghasilan rendah. Penandatangan MoU atau nota kesepahaman dalam Program Sejuta Rumah itu, dilakukan kedua pihak, dalam acara di ruang kerja walikota, Jumat (20/11).
Dari Pemko Payakumbuh ditandatangani langsung Walikota H. Riza Falepi dan dari BTN, ditandatangani Kepala Cabang BTN Sumatera Barat Zulmarwan. Gelar acara ini dihadiri Asisten I Setdako Yoherman, Asisten II Setdako H. Iqbal Bermawi, Kepala Bappeda H. Rida Ananda, staf ahli walikota Hj. Ruslayetti, beberapa pengusaha pengembang dan sejumlah pimpinan SKPD terkait lainnya.
Menurut Zulmarwan, program sejuta rumah yang dilakukan dua tahun belakang di Payakumbuh, terbilang sukses dibanding kota dan kabupaten lainnya di Sumatera Barat. Kota ini, dinilai punya kepedulian sangat tinggi dalam mengaplikasikan program Pemerintahan Presiden Joko Widodo, karena ditunjang dengan pertumbuhan ekonominya cukup menggeliat.
Makanya, hanya dalam setahun, program sejuta rumah ini di Payakumbuh, dibuktikan dengan dibangunnya 1.000 rumah lebih dilima kecamatan di Payakumbuh. Kepala BTN juga mengapresiasi, perizinan perumahan yang diajukan pengembang sangat lengkap. “Kita sangat senang melayani Payakumbuh,” katanya.
Walikota Payakumbuh H. Riza Falepi dalam sambutannya mengatakan, rumah merupakan kebutuhan dasar bagi setiap keluarga. Karena itu, pemko sangat konsen dalam memberikan pelayanan kepada warga kota dan PNS. “Saya sendiri merasakan, betapa bahagianya memiliki rumah BTN, meski sebatas type 36,” ungkap walikota saat membeli rumah pertama di Kota Bandung, sebelum menjabat kepala daerah.
Dikatakan, berdasarkan data yang dilakukan SKPD terkait, di Payakumbuh masih banyak PNS golongan III ke bawah yang belum memiliki rumah. Sementara itu, warga kota berpenghasilan rendah pun, juga banyak yang tinggal di rumah sewaan.
Karena itu, program pembangunan sejuta rumah yang difasilitasi BTN ini, diminta walikota dapat dikerjakan dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan oleh rekanan pengembang. Walikota juga memerintahkan pihak Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP), untuk melayani perizinan dengan baik.
Terhadap fasilitas penunjang dalam pembangunan perumahan, kata walikota, pemko bersama DPRD akan menyediakan dana APBD untuk membangun infrastruktur di komplek perumahan dimaksud. Termasuk pelayanan air bersih PDAM dan memfasilitasi penyediaan listrik PLN. Target walikota, di penghujung kepemimpinannya sebagai kepala daerah, tak banyak lagi PNS dan warga kota yang tak punya rumah sendiri, tegasnya.
