25.1 C
Padang
Selasa, April 13, 2021
Beritasumbar.com

Gubernur Sumbar: ”Jangan Lupakan Sejarah Pengorbanan Rakyat Sumbar Untuk Pembangunan PLTA Koto Panjang”.
G

Kategori -

Padang,BeritaSumbar.com,-Menyikapi persoalan adanya istilah “pitih sanang” dari pajak air permukaan (PAP) waduk Koto Panjang, Gubernur Sumbar Prof Irwan Prayitno menyatakan, bahwa istilah tersebut dirasa kurang tepat dan kurang bijak dilontarkan, karena sangat melukai hati rakyat Sumbar.
“Saya mengikuti dan selalu memonitor dinamika persoalan itu dan rasanya apa yang disampaikan oleh beberapa anggota DPRD Sumbar pantas didukung dan kami pemerintah provinsi Sumatera Barat telah meresponnya dan memprosesnya secara administratif ke pusat. Baik secara tertulis maupun upaya lainnya kita lakukan ke Kemendagri. Surat ke Kemendagri sudah kita proses dengan melampirkan semua dokumen pendukung sehingga PAP tidak hanya Riau yang mendapatkannya, tetapi juga kita Sumbar. Untuk itu kami harapkan masyarakat Sumbar baik di ranah dan dirantau, untuk sementara tenang dulu, percayakan saja kepada kami dan berikan kesempatan kepada kami bersama DPRD mengurusnya ke pemerintah pusat ” ujar Irwan Prayitno.

Baca Juga: Ady Surya, Pemprov Dan DPRD Sumbar Harus Perjuangkan Hak Warga Sumbar Di PLTA Koto Panjang

Seperti dikutip diberbagai media di Riau yang menyatakan, berakhir sudah masanya Sumbar makan uang senang dari pajak air permukaan (PAP) waduk Koto Panjang, membuat DPRD Sumbar tersentak dan tersinggung.
Marahnya anggota DPRD Sumbar yang dimulai dari pernyataan Nurnas diberbagai media yang kemudian dilanjutkan rapat di Komisi III yang dipimpin oleh Afrizal, menyimpulkan bahwa DPRD Sumbar sangat menyesalkan pernyataan tersebut berasal dari anggota DPRD Riau yang seakan-akan melupakan sejarah pembangunan PLTA Koto Panjang. Melupakan pengorbanan rakyat Sumbar atas tenggelamnya 11 Nagari di Kabupaten 50 Kota Sumbar. Bagaimana masyarakat Sumbar berjuang sampai ke Jepang untuk mendapatkan dana pembangunan waduk tersebut.
“Mungkin teman kita di DPRD Riau lupa, bahwa air yang mengalir itu asalnya dari mana. Ataukah perlu dilakukan seperti dulu, ada rencana warga kabupaten 50 Kota mengalihkan aliran air ke tempat lain. Kalau ini dilakukan, tentu PLTA waduk Koto Panjang tidak berfungsi. Padahal akibat waduk Koto Panjang ini, Kabupaten 50 Kota selalu kebanjiran setiap tahun” ungkap Nurnas kepada awak media geram.
Selama ini tidak ada permasalahan soal jatah pembagian pajak antara Pemprov Sumbar dengan Provinsi Riau. Berapapun hasilnya dari PLN, selalu dibagi dua. Namun dengan adanya surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri tersebut, akhirnya memicu polemic, protes dari warga Sumatera Barat, apalagi ditambah dengan pernyataan anggota DPRD Provinsi Riau yang sangat menyinggung perasaan masyarakat Sumatera Barat dengan istilah “pitih sanang” (uang senang).
Yozawardi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar menyatakan bahwa terdapat Daerah Tangkapan Air /DTA (Catcment Area) di Koto Panjang seluas 150.000 Ha yang menampung air hujan, menyimpan serta mengalirkannya ke anak-anak sungai, terus ke sungai dan bermuara ke Danau Koto Panjang. Artinya, sumber air waduk Koto Panjang berasal dari hutan-hutan yang berada di Sumatera Barat.
“Catchment area Koto Panjang seluas 150.000 Ha yang menampung air hujan, menyimpan serta mengalirkannya ke anak-anak sungai, terus ke sungai dan bermuara ke Danau Koto Panjang, merupakan sumber utama penggerak turbin PLTA Koto Panjang yang berasal dari sungai-sungai dan hutan dari Sumatera Barat” ungkap Yozawardi.
Yozawardi juga mengungkapkan, “Untuk memastikan hutan tetap terjaga di Catchment Area, Pemprov Sumbar melakukan kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan pada wilayah tersebut serta melaksanakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) sebanyak lebih kurang Rp 2 miliar/tahun di APBD Provinsi Sumatera Barat”.

Baca Juga: Tentang Pitih Sanang Dan PAP PLTA Koto Panjang Ini tanggapan Wakil ketua DPRD Riau

Di lain pihak Maswar Dedi Kepala Dinas Penamaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat menyatakan, dilokasi daerah tangkapan air, dengan fungsi hutan lindung, karena kebutuhan pembangunan daerah dapat diajukan perubahan fungsi pada RTRW menjadi kawasan budidaya HP (hutan produksi) atau Area Penggunaan Lain (APL). Perobahan fungsi ini boleh dilakukan oleh Gubernur Sumbar, karena Gubernur punya kewenangan untuk mengalihfungsikannya.
“Sebenarnya telah banyak investor dibidang perkebunan yang tertarik berinvestasi di catcment area waduk Koto Panjang itu dan menjadikan kawasan tersebut menjadi hutan produksi atau area penggunaan lainnya. Namun karena ini menyangkut ketersediaan air untuk waduk Koto Panjang dan demi mempertimbangkan warga provinsi Riau, Gubernur Sumbar belum mau mengalihfungsikan hutan tersebut” ujar Maswar Dedi.
Afrizal Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat menyatakan “Ini bukan hanya persoalan jatah pembagian hasil pajak air permukaan yang tidak adil oleh Kemendagri, namun ini menyangkut harga diri rakyat Sumatera Barat yang dilecehkan.
“Dari pembagian pajak hanya dapat sekitar 1.5 miliar, namun demi khalayak ummat, selalu pemprov sumbar menganggarkan tiap tahun lebih dari 2 miliar di APBD. Kalau soal untung rugi, rugi kami. Yang sebenarnya terima yang senang itu siapa? Kalau boleh saya nyatakan, pemprov Riaulah yang banyak dapat untung dari adanya waduk PLTA Koto Panjang ini. Rakyat kami yang selalu tertimpa bencana banjir tiap tahun, namun kami tetap ikhlas menjaga persaudaraan dengan masyarakat Riau. Kedepan kami akan mempertimbangkan opsi pengalihan air sungai ketempat lain, jika persoalan ini tidak segera diselesaikan oleh Kemendagri dan permintaan maaf oknum anggota DPRD Riau yang bicara seperti itu” tegas Afrizal yang diaminkan oleh anggota Komisi III DPRD Sumbar lainnya.
Pemicu kisruh polemik antara DPRD Riau dengan masyarakat Sumatera Barat berawal dari lahirnya surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri nomor 973/2164/KEUDA tanggal 5 Mei 2020 tentang Penyelesaian Pajak Air Permukaan ULPLTA Koto Panjang ke General Manager PT PLN (Persero) UIK Sumatera Bagian Utara pada point nomor 3:
a. DAS, Hulu dan HILIR dapat dipandang sebagai satu kesatuan Sumber Daya Air, tetapi dalam konteks perpajakan titik pajaknya adalah dimana air tersebut dimanfaatkan.
b. Pemerintah Daerah yang berwenang memungut pajak air permukaan adalah pemerintah daerah yang memiliki wilayah dimana air permukaan tersebut berada sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.(humas)

- Advertisement -
- Advertisement -

BERITA PILIHAN

Sekda : Jangan Biarkan Warga Menunggu Di Jam Istirahat, Berikan Servis Optimal Kapanpun

Payakumbuh,BeritaSumbar.com- "Jangan biarkan warga menunggu lama, berikan servis bahkan disaat jam istirahat, jangan biarkan meja pelayanan kosong".
- Advertisement -

Asisten 1 Pemko Payakumbuh Buka Mukerda LPM

Payakumbuh ,BeritaSumbar.com,- Wali Kota Payakumbuh yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Yufnani Away membuka secara resmi musyawarah kerja daerah (mukerda) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Payakumbuh tahun 2021, di Aula Ngalau Indah Lt. III Balai Kota Payakumbuh, Kamis (08/04).

BNPT Gandeng Pemuka Agama untuk Cegah Pengaruh Radikal Terorisme pada Generasi Milenial

Generasi milenial sangat rentan terpengaruh pada paham radikal terorisme yang menjadi misi bagi organisasi terlarang dunia, seperti ISIS dan Wahabi. Guna mencegah hal tersebut, Deputi Bidang Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bekerjasama dengan Yayasan Harmoni Pemersatu Bangsa menggelar Dialog Kebangsaan dengan tema ‘Kebhinekaan Penyelamat Bangsa’, pada Jumat malam (9/4/2021) di Taman Miniatur 99 Masjid Dunia, Desa Pasir Madang, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
- Advertisement -

Ridwan Kamil Tepati Janji, Hadiah Motor Buat THL Pemko Payakumbuh Akhirnya Datang

Payakumbuh,BeritaSumbar.com,- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menepati janjinya kepada salahsatu Tenaga Harian Lepas (THL) Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh, Adi Ironi.

Santri Ponpes Al Jauhar IKHD Kota Duri Senang Ke Sentra IKM Randang Payakumbuh

Payakumbuh ,BeritaSumbar.com,- Tidak bisa dipungkiri lagi saat ini Kota Payakumbuh dengan brandingnya The City of Randang sudah menjadi bagian dari destinasi wisata bagi semua kalangan, baik berasal dari dalam maupun luar Sumatera Barat.
- Advertisement -

Tulisan Terkait

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Gelar Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan

Padang,BeritaSumbar.com,-Anggia Erma Rini Wakil ketua Komisi IV DPR RI melaksanakan sosialisasi 4 pilar kebangsaan bertempat di Hotel Pangeran Beach. Padang, Minggu (11/04).

Polres Sijunjung Beri Penghargaan Untuk Personil-Masyarakat Yang Penanganan Tindak Kejahatan

Sijunjung, beritasumbar.com - Kapolres Sijunjung AKBP Andry Kurniawan SIK.M.Hum memberikan apresiasi berupa reward/penghargaan berupa sertifikat kepada enam orang masyarakat dan 29 personel polres setempat atas...

Mengintip Pemilihan Legislatif Tingkat Nagari Di Simpang Kapuak Dalam Kabupaten Lima Puluh Kota

Lima Puluh Kota, beritasumbar.com - Pada Rabu (7/4) puluhan warga Jorong Lobuah Tunggang Nagari Simpang Kapuak berbondong-bondong menuju bangunan Taman Kanak-kanak (TK) yang terletak...

Saat Rampungkam RPJMD, Bupati Minta OPD Sijunjung Himpun Data Ril Ke Lapangan

Sijunjung, beritasumbar.com - Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sijunjung diberi waktu selama dua minggu untuk turun ke lapangan dan menyusun langkah strategis untuk...

Polres Payakumbuh Amankan Tiga Tersangka Terduga Penggelapan Dana Koperasi

Payakumbuh, beritasumbar.com - Polres Payakumbuh, Sumatera Barat mengamankan tiga orang tersangka terduga penggelapan dana Koperasi Serba Usaha (KSU) Sutra Ketinggian Sarilamak, Kabupaten Limapuluh Kota. Kasat...

Polres Sinjunjung Bekuk Dua Orang Pengedar Narkoba

Sijunjung, beritasumbar.com - Kepolisian Resos Sijunjung mengamankan dua orang pengedar dan pemakai nakorba jenis yang selama ini beroperasi di wilayah hukum polres tersebut. “Yang bersangkutan berhasil...

SIKOCI Helat Festival Mentari

Hari ini Selasa (6/4) sekitar pukul 10.00 WIB, Festival Mentari yang ditaja oleh Serikat Koreografer Cinta Indonesia (Sekoci) akan dibuka di Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) di Padang. Sepuluh koreografer muda Sumbar siap menampilkan karya terbaik mereka dalam iven tersebut

Mahyeldi Dukung Pemajuan Kebudayaan Koto Gadang Koto Anau untuk Jadi Destinasi Wisata Dunia

Peninggalan sejarah memiliki potensi besar bagi kemakmuran masyarakatnya. Jika tidak dijadikan cagar budaya, keberadaannya akan mengalami kepunahan. Menyikapi hal tersebut, Dra. Zusneli Zubir, M.Hum., Peneliti di Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sumatera Barat (BPNB Sumbar) memprakarsai Penyusunan Grand Design Pemajuan Kebudayaan Nagari Koto Gadang Koto Anau yang digelar pada 3 - 4 April 2021 di Depan Balai Adat Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kabupaten Solok, Kecamatan Lembang Jaya, Provinsi Sumatera Barat.

Tak Sampai 24 Jam Polres Sinjujung Bekuk Sindikat Pencuri Antar Provinsi, Korban Rugi Puluhan Juta

Sijunjung, beritasumbar.com - Sekitar 12 jam setelah kejadian jajaran Polres Sijunjung berhasil membekuk enam orang pelaku pencurian dengan modus gembos ban dan pecah kaca mobil. “Pelaku...

Wako Sawahlunto: Mari Ciptakan Generasi Berlandaskan Al-Quran-Hadits

Sawahlunto, beritasumbar.com - Walikota Sawahlunto Deri Asta menyebutkan perlu menciptakan anak-anak di daerah itu agar memiliki landasan hidup yang kuat dengan Al-Quran dan Hadits....
- Advertisement -