27 C
Padang
Kamis, Januari 28, 2021
Beritasumbar.com

Gubernur Sumbar: ”Jangan Lupakan Sejarah Pengorbanan Rakyat Sumbar Untuk Pembangunan PLTA Koto Panjang”.
G

Kategori -

Padang,BeritaSumbar.com,-Menyikapi persoalan adanya istilah “pitih sanang” dari pajak air permukaan (PAP) waduk Koto Panjang, Gubernur Sumbar Prof Irwan Prayitno menyatakan, bahwa istilah tersebut dirasa kurang tepat dan kurang bijak dilontarkan, karena sangat melukai hati rakyat Sumbar.
“Saya mengikuti dan selalu memonitor dinamika persoalan itu dan rasanya apa yang disampaikan oleh beberapa anggota DPRD Sumbar pantas didukung dan kami pemerintah provinsi Sumatera Barat telah meresponnya dan memprosesnya secara administratif ke pusat. Baik secara tertulis maupun upaya lainnya kita lakukan ke Kemendagri. Surat ke Kemendagri sudah kita proses dengan melampirkan semua dokumen pendukung sehingga PAP tidak hanya Riau yang mendapatkannya, tetapi juga kita Sumbar. Untuk itu kami harapkan masyarakat Sumbar baik di ranah dan dirantau, untuk sementara tenang dulu, percayakan saja kepada kami dan berikan kesempatan kepada kami bersama DPRD mengurusnya ke pemerintah pusat ” ujar Irwan Prayitno.

Baca Juga: Ady Surya, Pemprov Dan DPRD Sumbar Harus Perjuangkan Hak Warga Sumbar Di PLTA Koto Panjang

Seperti dikutip diberbagai media di Riau yang menyatakan, berakhir sudah masanya Sumbar makan uang senang dari pajak air permukaan (PAP) waduk Koto Panjang, membuat DPRD Sumbar tersentak dan tersinggung.
Marahnya anggota DPRD Sumbar yang dimulai dari pernyataan Nurnas diberbagai media yang kemudian dilanjutkan rapat di Komisi III yang dipimpin oleh Afrizal, menyimpulkan bahwa DPRD Sumbar sangat menyesalkan pernyataan tersebut berasal dari anggota DPRD Riau yang seakan-akan melupakan sejarah pembangunan PLTA Koto Panjang. Melupakan pengorbanan rakyat Sumbar atas tenggelamnya 11 Nagari di Kabupaten 50 Kota Sumbar. Bagaimana masyarakat Sumbar berjuang sampai ke Jepang untuk mendapatkan dana pembangunan waduk tersebut.
“Mungkin teman kita di DPRD Riau lupa, bahwa air yang mengalir itu asalnya dari mana. Ataukah perlu dilakukan seperti dulu, ada rencana warga kabupaten 50 Kota mengalihkan aliran air ke tempat lain. Kalau ini dilakukan, tentu PLTA waduk Koto Panjang tidak berfungsi. Padahal akibat waduk Koto Panjang ini, Kabupaten 50 Kota selalu kebanjiran setiap tahun” ungkap Nurnas kepada awak media geram.
Selama ini tidak ada permasalahan soal jatah pembagian pajak antara Pemprov Sumbar dengan Provinsi Riau. Berapapun hasilnya dari PLN, selalu dibagi dua. Namun dengan adanya surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri tersebut, akhirnya memicu polemic, protes dari warga Sumatera Barat, apalagi ditambah dengan pernyataan anggota DPRD Provinsi Riau yang sangat menyinggung perasaan masyarakat Sumatera Barat dengan istilah “pitih sanang” (uang senang).
Yozawardi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar menyatakan bahwa terdapat Daerah Tangkapan Air /DTA (Catcment Area) di Koto Panjang seluas 150.000 Ha yang menampung air hujan, menyimpan serta mengalirkannya ke anak-anak sungai, terus ke sungai dan bermuara ke Danau Koto Panjang. Artinya, sumber air waduk Koto Panjang berasal dari hutan-hutan yang berada di Sumatera Barat.
“Catchment area Koto Panjang seluas 150.000 Ha yang menampung air hujan, menyimpan serta mengalirkannya ke anak-anak sungai, terus ke sungai dan bermuara ke Danau Koto Panjang, merupakan sumber utama penggerak turbin PLTA Koto Panjang yang berasal dari sungai-sungai dan hutan dari Sumatera Barat” ungkap Yozawardi.
Yozawardi juga mengungkapkan, “Untuk memastikan hutan tetap terjaga di Catchment Area, Pemprov Sumbar melakukan kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan pada wilayah tersebut serta melaksanakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) sebanyak lebih kurang Rp 2 miliar/tahun di APBD Provinsi Sumatera Barat”.

Baca Juga: Tentang Pitih Sanang Dan PAP PLTA Koto Panjang Ini tanggapan Wakil ketua DPRD Riau

Di lain pihak Maswar Dedi Kepala Dinas Penamaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat menyatakan, dilokasi daerah tangkapan air, dengan fungsi hutan lindung, karena kebutuhan pembangunan daerah dapat diajukan perubahan fungsi pada RTRW menjadi kawasan budidaya HP (hutan produksi) atau Area Penggunaan Lain (APL). Perobahan fungsi ini boleh dilakukan oleh Gubernur Sumbar, karena Gubernur punya kewenangan untuk mengalihfungsikannya.
“Sebenarnya telah banyak investor dibidang perkebunan yang tertarik berinvestasi di catcment area waduk Koto Panjang itu dan menjadikan kawasan tersebut menjadi hutan produksi atau area penggunaan lainnya. Namun karena ini menyangkut ketersediaan air untuk waduk Koto Panjang dan demi mempertimbangkan warga provinsi Riau, Gubernur Sumbar belum mau mengalihfungsikan hutan tersebut” ujar Maswar Dedi.
Afrizal Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat menyatakan “Ini bukan hanya persoalan jatah pembagian hasil pajak air permukaan yang tidak adil oleh Kemendagri, namun ini menyangkut harga diri rakyat Sumatera Barat yang dilecehkan.
“Dari pembagian pajak hanya dapat sekitar 1.5 miliar, namun demi khalayak ummat, selalu pemprov sumbar menganggarkan tiap tahun lebih dari 2 miliar di APBD. Kalau soal untung rugi, rugi kami. Yang sebenarnya terima yang senang itu siapa? Kalau boleh saya nyatakan, pemprov Riaulah yang banyak dapat untung dari adanya waduk PLTA Koto Panjang ini. Rakyat kami yang selalu tertimpa bencana banjir tiap tahun, namun kami tetap ikhlas menjaga persaudaraan dengan masyarakat Riau. Kedepan kami akan mempertimbangkan opsi pengalihan air sungai ketempat lain, jika persoalan ini tidak segera diselesaikan oleh Kemendagri dan permintaan maaf oknum anggota DPRD Riau yang bicara seperti itu” tegas Afrizal yang diaminkan oleh anggota Komisi III DPRD Sumbar lainnya.
Pemicu kisruh polemik antara DPRD Riau dengan masyarakat Sumatera Barat berawal dari lahirnya surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri nomor 973/2164/KEUDA tanggal 5 Mei 2020 tentang Penyelesaian Pajak Air Permukaan ULPLTA Koto Panjang ke General Manager PT PLN (Persero) UIK Sumatera Bagian Utara pada point nomor 3:
a. DAS, Hulu dan HILIR dapat dipandang sebagai satu kesatuan Sumber Daya Air, tetapi dalam konteks perpajakan titik pajaknya adalah dimana air tersebut dimanfaatkan.
b. Pemerintah Daerah yang berwenang memungut pajak air permukaan adalah pemerintah daerah yang memiliki wilayah dimana air permukaan tersebut berada sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.(humas)

- Advertisement -
- Advertisement -

BERITA PILIHAN

Kadis Kominfo Payakumbuh Positif Covid-19 Bersama 15 Orang Lainnya

Di akhir pekan ini, Sabtu (23/1), Kota Payakumbuh kembali mengumumkan penambahan kasus Positif Covid-19. Sebanyak 16 orang dikonfirmasi terpapar virus corona. Diantaranya adalah satu pejabat di pemerintah daerah setempat, yakni Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh.
- Advertisement -

Legislator akan perjuangkan nasib guru honorer di Payakumbuh

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Payakumbuh, Sumatera Barat akan memperjuangkan nasib guru honorer dan tenaga honorer yang ada di daerah tersebut.

Hadir MPP Payakumbuh, PAM Tirta Sago Siap Maksimalkan Pelayanan Kepada Pelanggan

Payakumbuh, beritasumbar.com - Perumda Air Minum Tirta Sago (PAM Tigo) Kota Payakumbuh, Sumatera Barat telah hadir di Mal Pelayanan Publik (MPP) daerah setempat sehingga...
- Advertisement -

Rolly Ferdinan Terpilih Secara Aklamasi Sebagai Ketua Harian Pengcab Perbakin Pessel

Ketua Umum Pengurus Cabang Persatuan Menembak Indonesia ( Pengcab – Perbakin), Kabupaten Pesisir Selatan AKBP. Sri Wibowo, S.IK ( Kapolres Pessel) mengapresiasi, rapat koordinasi pengurus cabang Perbakin ini penting dalam meningkatkan silahturahmi, dalam menjaga kekompakan. Diadakan gedung Endra Dharmalaksana Polres Pessel, Rabu (27/1).

Maharnis Zul, Jadikan Payakumbuh Kota Tujuan

Untuk meningkatkan Pariwisata di Kota Payakumbuh, Ketua Komisi B DPRD Kota Payakumbuh, Maharnis Zul, memboyong anggotanya di Komisi B ke Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Payakumbuh, Selasa 26 Januari 2020. Dalam Kunjungan itu, ia meminta kepada jajaran dinas setempat untuk meningkatkan pengawasan dan keamanan terhadap objek wisata Ngalau Indah.
- Advertisement -

Tulisan Terkait

PMM Dukung DPP KNPI Laporkan Abu Janda

DPP KNPI resmi melaporkan Permadi Arya alias Abu Janda ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terkait dugaan rasis terhadap mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai.

Parlementery Treshold dan Kelansungan Demokrasi Di Indonesia

Kanal demokrasi yang sudah dibuka di era reformasi, kini kembali dibayang-bayangi upaya Untuk melakukan hegemoni kekuasaan oleh para elit kekuatan politik yang merasa dominan karena menang pada Pileg 2019 lalu. Hal itu disampaikan ketua DPD Hanura Sumatera Barat Ir Zalpandri Rabu (27/1) di Padang.

Targetkan Rampung Enam Bulan, Wajah Kawasan Pasar di Padang Panjang Bakal “Tacilak”

Padang Panjang, beritasumbar.com - Pemko Padang Panjang kembali mengganggarkan dana sekitar Rp.8 miliar untuk mempersolek wajah Kawasan Pasar Pusat, setelah tertunda lantaran refocusing anggaran...

FPL Pasbar Rilis Buku Antologi Puisi ‘Indonesia Sakti, Pusaka Kusayang’ Karya 75 Pelajar se-Pasaman Barat

Sejak Forum Pegiat Literasi Pasaman Barat (FPL Pasbar) berdiri, aktivitas literasi di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat makin kelihatan, terutama pada generasimudanya. Terbukti dengan peluncuran buku antologi puisi ‘Indonesia Sakti, Pusaka Kusayang’ karya 75 Pelajar se-Pasaman Barat yang dirilis oleh FPL Pasbar lewat sebuah acara yang digelar pada Sabtu sore (23/1) di Cafe Seven, Simpang Empat, Pasaman Barat.

KPU Limapuluh Kota Tunjuk Pengacara Untuk Menghadapi Sidang PHP Di MK

Tanjung Pati, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Limapuluh Kota menunjuk pengacara Sudi Prayitno,S.H., LL.M. sebagai perwakilannya menghadapi sidang gugatan dari pasangan calon Darman Sahladi-Maskar...

Tim Klewang Ringkus Raja Jambret Kota Padang

HS, 23 tahun, harus merasakan timah panas dari polisi bersarang di kakinya. Ia ditangkap karena diduga terlibat dalam kasus pencurian gawai di delapan Tempat Kejadian Perkara (TKP) Kota Padang. Modusnya, pelaku menjambret korban yang lengah di jalan raya dan membobol masuk melalui jendela rumah pada tengah malam.

Akui Kesalahan Staf, Kepala SMKN 2 Padang Minta Maaf

Menindaklanjuti santernya kabar mengenai pemaksaan penggunaan kerudung bagi siswi non muslim di SMKN 2 Padang, Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat, Adib Alfikri, menggelar jumpa pers, Jumat (22/1/2021) malam.

Lakukan Program Sambang Warga,Bhabinkamtibmas Pasa Gadang Kunjungi Sekolah

Dalam Rangka melaksanakan program Sambang Warga, Bhabinkamtibmas Kelurahan Pasa Gadang kunjungi Sekolah SD.N 27 dan 32 Pemancungan Kelurahan Pasa Gadang Kecamatan Kota Padang,Jum'at 22/01/2021.

Kunjungi Maek, Anggota DPRD Sumbar Siap Bantu Proses Pemekaran Nagari

Limapuluh Kota, beritasumbar.com - Anggota DPRD Provinsi Sumbar, Muhammad Ridwan kunjungi Nagari Maek, Kabupaten Limapuluh Kota, Jumat (22/1). Kunjungan itu dalam rangka menjemput aspirasi masyarakat...

Hadir MPP Payakumbuh, PAM Tirta Sago Siap Maksimalkan Pelayanan Kepada Pelanggan

Payakumbuh, beritasumbar.com - Perumda Air Minum Tirta Sago (PAM Tigo) Kota Payakumbuh, Sumatera Barat telah hadir di Mal Pelayanan Publik (MPP) daerah setempat sehingga...
- Advertisement -