Padang – DPRD Padang Sumatera Barat (Sumbar) mendesak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat agar segera menuntaskan persoalan 100 ribu penduduk kota itu yang belum mendapatkan elektronik KTP atau e-KTP.

“Sudah masuk pengaduan dari masyarakat yang belum mendapatkan e-KTP meskipun sebagian besar telah melakukan perekaman data sejak 2013 lalu, perlu segera adanya tindak lanjut dari pihak terkait ” kata Anggota Komisi I DPRD Kota Padang Faisal Nasir, di Padang, Kamis.

Kader Partai PAN ini menyayangkan kurang tangkasnya dinas tersebut dalam menyelesaikan persoalan itu, ditambah tahun ini masyarakat Padang akan menghadapi Pemilihan Gubernur (Pilgub).

Menurutnya, persoalan ini tidak bisa dianggap enteng, sehingga melambatkan penyelesaianya, dan Disdukcapil harus bertanggungjawab dalam penyelesaian persoalan itu.

“Kita sudah menganggarkan dalam APBD terkait operasional dinas yang menangani e-KTP ini, mulai dari tintanya hingga bahan pembuatannya,” ungkapnya.

Dia mempertanyakan alasan Disdukcapil yang mengatakan bahwa persoalan masih banyaknya warga Padang belum mendapatkan e-KTP tersebut, dikarenakan adanya kerusakan pada sistem pencetakannya.

“Itu alasan klasik untuk melemparkan kesalahan,dan itu tidak dibenarkan,sistem dan perangkat yang tersedia semuanya baru,” katanya.

Dia menegaskan persoalan ini akan menjadi fokus bagi DPRD Padang,serta akan terus berupaya menindaklanjuti dengan pemantauan ke Disdukcapil oleh Komisi I.

“Kalau perlu pegawai yang tidak berkompeten dalam pemasukkan data penduduk ke sistem, kami sarankan diganti, sehingga kerjanya optimal,”katanya.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kota Padang, Wedistral mengatakan bahwa masih tertundanya penyerahan e-KTP kepada warga Padang itu akibat persoalan rekam data ganda.

Saat ini pihaknya tengah melakukan perencanaan kerjasama dengan Disdukcapil daerah lain, dalam hal mengatasi permasalahan rekam data ganda tersebut.

“Saya sudah merencanakan program kerjasama dengan Disdukcapil daerah lain, dan insyallah akan dapat di aplikasikan tahun depan,” Ucapnya di Kantor Disdukcapil.

Dia menganalisa persoalan e-KTP masyarakat tidak keluar, akibat dari masyarakat melakukan rekam data ganda di daerah berbeda, sehingga sistem yang sudah terintegrasi itu secara otomatis menolak data itu.

Untuk itu, lanjutnya, dia menyarankan kepada masyarakat yang mempunyai masalah e-KTP, untuk melaporkan ke Disdukcapil dengan memberikan kronologi permasalahan kepada petugas.

 

Sumber: Antara/Oleh M R Denya Utama
loading...