Pasaman Barat,BeritaSumbar.com,-Diduga telah melakukan pelanggaran kode etik Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar),Sumatera Barat (Sumbar) di laporkan ke DKPP RI oleh tim kuasa hukum Kasmanedi dan rekan-rekan Ramadhani SH, Yuheldi Nasution SH, dengan nomor 011/IV-P/L-DKPP/2019. Selasa (25/06/19)

Kasmanedi SH, sebagai pelapor kepada Beritasumbar.com menyampaikan alasan pihak nya melaporkan Bawaslu Pasbar ke DKPP,  karena pihak komisioner Bawaslu Pasaman Barat tidak pernah berada di tempat saat pihaknya ingin melakukan kordinasi, serta pihak Bawaslu memintai Berita Acara Sumpah (BAS) advokat, padahal menurutnya  mengacu kepada Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) No.7 Tahun 2018 syarat kuasa hukum melaporkan tidak diharuskan menyerahkan BAS” Terang Kasmanedi

Lanjutnya, “Kajian yang dilakukan oleh Bawaslu Pasaman Barat hanya menggunakan sarana WA Group bukan rapat yang dibuktikan dengan kehadiran. sementara Komisioner Bawaslu berada diluar kota.Ketua Di Jakarta, Anggota lainnya di Kota berbeda. dan Surat pemberitahuan yang diterima oleh Pelapor, menurutnya ditandatangani oleh ketua Bawaslu tidak Asli alias Hasil Scaning”.

Atas dasar tersebut Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat diduga telah melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana yang di maksud dalam peraturan DKPP No.2 tahun 2017.

“Harapan kami sebagai kuasa hukum agar DKPP RI dapat menindaklanjuti pengaduan kami ,karena yang kami tempuh merupakan amanat UU yang berlaku sehingga jika penyelenggara pemilu tidak diawasi ,siapa lagi yang akan mengawasinya” Cuit Kasmanedi

Sementara itu Beritasumbar.com mencoba mengkonfirmasi kepada ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat melalui seluler, Kamis (26/06/19) Embra menyampaikan pihaknya pada saat itu memang sedang berada di luar kabupaten Pasaman Barat,sehingga pihaknya menggunakan sarana WA dalam rapat. (Joni Harahap)

loading...