Padang Panjang, BeritaSumbar.com,_Rapat kerja (Raker) Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang Tahun 2023 digelar di meeting room hotel pangeran Padang Panjang, Rabu (17/05/2023).
Kakanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat, H. Helmi mengungkapkan ada 9 Kebijakan Strategi, penambahan dari 7 program prioritas Kementerian Agama.
“Adapun sembilan kebijakan strategi tersebut adalah sebagai berikut, 1. Akselerasi Moderasi Beragama dalam Menangkal Potensi Politik Identitas; 2. Advokasi Perizinan Rumah Ibadah dan Penguatan Sistem Peringatan Dini Konflik Keagamaan; 3. Peningkatan Kompetensi dan Kesejahteraan Penyuluh Agama; 4. Percepatan Sertifikasi Halal; 5. Mempertahankan Kepuasan Layanan Penyelenggaraan Haji; 6. Inovasi dan Optimalisasi Sertifikasi Tanah Wakaf dan Pengawasan Dana Sosial; 7. Peningkatan Profesionalisme ASN Kemenag; 8. Akselerasi Regulasi Layanan Keagamaan; 9. Transformasi Kelembagaan Pendidikan Agama dan Keagamaan, Alih Status dan Kemandirian Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan,” jelasnya.
“Kami mengimbau jangan jadikan rumah ibadah, pondok pesantren sebagai ajang kampanye politik nantinya,” jelasnya.
Disebutkannya juga, pada 2022 Indeks Kepuasaan Layanan Haji Indonesia sebesar 90,45 berdasarkan kepuasaan dari jemaah haji.
“Semua rekomendasi yang disampaikan tadi, agar bisa dilaksanakan demi kesejahteraan kita semua. Kami lihat Kemenag Padang Panjang memiliki koordinasi yang bagus dengan Pemerintah Kota,” ujarnya.
Sementara itu Kakankemang Kota Padang Panjang, H. Alizar Datuak Sindo Nan Tongga menyampaikan terkait sinergitas program Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang dengan Kankemenag.
“Kita menyebutnya dengan SKPD Plus, bahwa selama ini begitu besar perhatian Pemerintah Kota Padang Panjang terhadap Kankemenag,” ujarnya.
“Seluruh kegiatan keagamaan di Kota Serambi Mekkah Padang Panjang selalu disokong penuh Pemerintah Kota, mulai dari layanan terhadap Jamaah Calon Haji (JCH), Optimalisa Islamic Center sebagai pusat kegiatan keagamaan dan berbagai kegiatan Peringatan Hari Besar Islam lainnya,” sambungnya.
Setelah dibuka secara resmi oleh Kakanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat, dilanjutkan dengan pemaparan oleh Narasumber dari Pemko Padang Panjang, DPRD Kota Padang Panjang, dan Kejaksaan Negeri Kota Padang Panjang. (Adi)
