26 C
Padang
Sabtu, Desember 4, 2021
spot_imgspot_img
Beritasumbar.com

Ambil Hikmah di Proyek Drainase Perintis Kemerdekaan Bukittinggi
A

Kategori -
- Advertisement -

Keluhan masyarakat atas pengerjaan proyek pembangunan saluran drainase primer di ruas Jl Perintis Kemerdekaan Kota Bukittinggi, mulai dari depan SMPN 1 hingga ke Rumah Potong Hewan (RPH) bukan tanpa alasan.

Oleh: Riyan Permana Putra, S.H., M.H

Masyarakat mengeluhkan di lokasi proyek pekerjaan drainase tersebut, yaitu material debu berterbangan jika cuaca sedang cerah, jalan menjadi licin jika diguyur hujan, sehingga berdampak terhadap kesehatan serta kenyamanan masyarakat dan pengguna jalan.

Pada Jumat (19/21/2021) sore, satu unit truk Satpol PP Kota Bukittinggi terperosok ke dalam bekas galian proyek drainase telah membuktikan adanya persoalan dimunculkan dampak dari proyek tersebut.

Penulis yang saat ini sebagai kandidat doktor dari Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang berpandangan, ada pelajaran penting serta hikmah dari kejadian proyek di Jl Perintis Kemerdekaan tersebut.

Sebagai warga kota Bukittinggi, penulis juga merupakan Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kota Bukittinggi menilai, penting adanya pemasangan rambu-rambu oleh pihak pelaksana, untuk menjaga keamanan para pengguna jalan. Dengan adanya tanda tersebut, para pengguna jalan dapat memahami dan berhati-hati.

Menurut Kajian PPKHI Bukittinggi, seharusnya pihak pelaksana proyek mengedepankan faktor keselamatan kepada para pekerjanya, dan masyarakat yang terdampak.

Terkait keselamatan dan keamanan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur, diatur dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi.

Pada pasal 96 undang-undang tersebut disebutkan, setiap penyedia atau pengguna jasa konstruksi yang tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan kerja dapat dikenai sanksi administratif.

Sanksi administratif tersebut berupa: peringatan tertulis, denda, penghentian sementara kegiatan proyek konstruksi, hingga pencantuman dalam daftar hitam serta pembekuan atau pencabutan izin.

Selain itu, juga harus ada papan nama, karena setiap proyek tanpa papan nama informasi proyek merupakan sebuah pelanggaran karena tidak sesuai dengan amanat Undang – Undang dan Peraturan lainnya.

Kedua peraturan dimaksud yakni, Undang – Undang (UU) nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pentingnya pemasangan rambu-rambu oleh pihak pelaksana untuk menjaga keamanan para pengguna jalan. Maka dengan adanya tanda, para pengguna jalan dapat memahami dan berhati-hati.

Jika ada proyek tanpa plang nama proyek, dapat disangkakan melanggar Peraturan Presiden dan Undang – Undang.

Penulis juga merupakan Bagian Advokasi Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kota Bukittinggi menilai, plang informasi proyek bertujuan agar pelaksanaan setiap proyek dapat berjalan dengan transparan.

Sebenarnya, dalam hal keterbukaan atau transparansi pada proyek dimulai sejak tender atau lelang proyek dilakukan, termasuk tender proyek yang dilakukan di badan publik.

Pada Pasal 25 Perpres Nomor 70 tahun 2012 itu diatur mengenai pengumuman rencana pengadaan barang/jasa pemerintah, melalui website, portal LPSE, papan pengumuman resmi, dan sebagainya.

Sebagai alumni Universitas Indonesia, penulis menilai transparansi pada proyek semakin diperkuat sesuai apa yang diatur dalam UU nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Untuk diketahui, Walikota Erman Safar instruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) beserta dinas terkait lainnya untuk melakukan gotong royong (goro) membersihkan jalan Perintis Kemerdekaan dari sisa galian pekerjaan drainase, Ahad (21/11/2021).

Instruksi goro ini respon atas keluhan masyarakat terkait material berupa tanah sisa galian dari pekerjaan drainase yang tengah berlangsung di tengah kota.

Masyarakat mengeluhkan di lokasi proyek pekerjaan drainase itu material debu berterbangan jika cuaca sedang cerah, selain itu jalan menjadi licin jika diguyur hujan, sehingga berdampak terhadap kesehatan serta kenyamanan masyarakat dan pengguna jalan.

Walikota yang merupakan Kader Partai Gerindra ini merasakan kekecewaan terhadap proses pengerjaan Proyek Drainase Primer yang telah berjalan sekitar dua bulan ini.

Meski demikian, wako Erman menyebut Pemerintah Kota Bukittinggi perlu langsung ambil peran mengatasi masalah ini.

Erman menilai tiap proyek konstruksi wajib perhatikan sistem manajemen keselamatan kerja konstruksi, baik dari aspek teknis pekerjaannya, maupun untuk keselamatan, kenyamanan masyarakat sekitar dan pengguna jalan.

Walaupun kontraktor lalai, Pemko harus ambil peran dan turun ke lapangan beri solusi langsung atas ketidaknyamanan masyarakat.

Sedikitnya, 50 orang personil Dinas PUPR dengan diperkuat dua unit armada mobil Pemadam Kebakaran, Skid Loader, dan juga dua unit Mobil Penyemprotan Taman Dinas Lingkungan Hidup berada di lokasi untuk melakukan pembersihan.

Kondisi lokasi sampai pukul 11.30 WIB terpantau telah berangsur bersih dari material sisa pekerjaan.(*)

- Advertisement -
- Advertisement -

BERITA PILIHAN

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Tulisan Terkait

- Advertisement -spot_img