Bukittinggi, beritasumbar.com — Pengerjaan proyek pembangunan saluran drainase primer di ruas jalan Perintis Kemerdekaan, mulai dari depan SMPN 1 hingga Rumah Potong, telah mengakibatkan dampak gangguan masyarakat.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Bukittinggi, Rahmat AE kepada wartawan mengatakan, proyek Pembangunan Drainase Primer tersebut bertujuan mengurangi debit air yang datang dari hulu.
“Air dari hulu batas kota Bukittinggi yaitu, berasal dari Kabupaten Agam seperti dari Bandar Durian yang masuk ke Saluran di Jalan Sudirman,” paparnya.
Drainase dibuat guna mengalihkan titik crossing air yang selama ini menyebabkan genangan di kawasan Jembatan Besi, Simpang Capella, Masjid Darussalam, kawasan Galiano, dan Pasar Bawah.
Disamping itu direncanakan untuk menampung air dari Bukit Cangang di samping SMP N 1, Jln H. Agus Salim, Kawasan Pasar Atas yakni dari Jenjang Gudang, Pasar Lereng, Jenjang 40, Jln Cindua Mato yang akan dihubungkan dengan saluran Primer ini.
Ia menyebutkan, proyek telah direncanakan pada Tahun Anggaran (TA) 2019, dan perencanaan Detail Design Engineering (DED) dilakukan pada TA 2020, yang dilaksanakan Bidang Jalan, Jembatan dan Irigasi DPUPR pada waktu pemerintahan wali kota sebelumnya.
Proyek yang telah berlangsung selama dua bulan ini, ditargetkan selesai pada 26 Desember 2021.
Dikeluhkan Masyarakat
Pekerjaan drainase telah menyebabkan keluhan masyarakat, terkait material berupa tanah sisa galian dari pekerjaan drainase yang tengah berlangsung ini menyebabkan debu berterbangan jika cuaca sedang cerah.
Selain itu, kawasan jalan menjadi licin jika diguyur hujan, sehingga berdampak terhadap kesehatan serta kenyamanan masyarakat, dan pengguna jalan yang sedang melewati jalan tersebut.
Wako Instruksikan Aparatur Goro
Guna mengurangi dampak dari proyek, aparatur di lingkungan pemerintah kota Bukittinggi melakukan gotong royong (goro) membersihkan jalan Perintis Kemerdekaan tersebut dari sisa galian pekerjaan drainase.
Pembersihan material berupa sisa tanah langsung atas instruksi Wali Kota Erman Safar. Pihak Dinas PUPR beserta dinas terkait lainnya melakukan goro pada Minggu (21/11/2021).
Instruksi goro oleh wako Erman, yang merupakan kader Partai Gerindra ini merupakan respon atas keluhan masyarakat terkait material berupa tanah sisa galian dari pekerjaan drainase yang sedang berlangsung di tengah kota wisata ini.
Wako Erman merasakan kekecewaan terhadap proses pengerjaan Proyek Drainase Primer yang telah berjalan sekitar dua bulan ini.
Meski demikian, ia menyebut pemerintah kota Bukittinggi perlu langsung ambil peran mengatasi masalah ini.
“Tiap proyek konstruksi wajib perhatikan sistem manajemen keselamatan kerja konstruksi, baik dari aspek teknis pekerjaannya, maupun untuk keselamatan, kenyamanan masyarakat sekitar dan pengguna jalan,” ucapnya.
“Walau pun kontraktor lalai, yang jelas Pemko harus ambil peran dan turun ke lapangan beri solusi langsung atas ketidaknyamanan masyarakat,” sebut Erman yang juga Ketua Partai Gerindra Kota Bukittinggi ini. (adil)