Limapuluh Kota,BeritaSumbar.com,- Limapuluh Kota dikenal sebagai daerah penghasil gambir terbesar di Sumatera Barat. Namun harga pasar sudah lama tidak berpihak kepada masyarakat petani gambir.
Dari 13 kecamatan yang ada di kabupaten Limapuluh Kota, lebih separohnya memiliki kawasan perkebunan gambir. Dan ini sudah menjadi usaha turun temurun di Limapuluh Kota dari dahulunya.
Kondisi ini menjadi salah satu poin yang disampaikan Alfianto ketua Asosiasi Petani Gambir Kabupaten Limapuluh Kota pada kegiatan seminar publik yang diadakan DPRD Sumbar minggu kemaren.
Pada seminar yang bertajuk “Optimalisasi sektor perkebunan di Provinsi Sumbar untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani, dengan Memperkuat Tata Kelola Komoditi Unggulan Bidang Perkebunan” ini Alfianto berikan masukan kepada Komisi II DPRD Sumbar yang sedang menyusun ranperda tentang tata kelola komoditi perkebunan.
Alfianto meminta ranperda tentang tata kelola komoditi unggulan perkebunan membuat gambir jadi salah satu yang diperhatikan pemerintah.
Mengingat kebutuhan petani kian hari kian meningkat. Baik dari segi harga maupun bahan pokok untuk kelansungan hidup mereka. Sementara harga komoditas yang 80 persen berasal dari Sumbar ini tidak memberikan jaminan bagi petani yang berusaha dibidang tanaman gambir tersebut, Ujar Alfianto.
Saat ini DPRD Provinsi Sumbar sedang menyusun regulasi Ranperda tentang Tata Kelola Komoditi Unggulan Perkebunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani.
Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen pada acara tersebut kepada awak media mengatakan regulasi ini disusun sebagai bentuk keberpihakan kepada petani, sehingga petani, terutama yang bergerak di bidang perkebunan bisa terlindungi dan lebih sejahtera.
