spot_imgspot_img
Beritasumbar.com

Yulisman, Belum Dilantik Kok Walinagari Pasia Pelangai Terpilih Sudah Aktif Bertugas
Y

Kategori -
- Advertisement -

Pesisir Selatan, BeritaSumbar.com,- Masyarakat Pesisir Selatan, khususnya Kecamatan Ranah Pesisir mempertanyakan keabsahan Wali Nagara(Kepala Desa) Pasia Palangai Alwisman dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.Hal ini tak lepas dari belum adanya pengambilan sumpah jabatan yang dilakukan oleh Bupati pada Alwisman.

Sebagai seorang pejabat negara ditingkat paling rendah,maka Wali Nagari harus taat pada undang undang dan aturan yang ada.Sumpah jabatan merupakan salah satu syarat mutlak sebelum seseorang bisa menjalankan tugas dan kewajibannya.Bahkan hal ini sangat jelas diatur dan tertera dalam UUD Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Beserta perubahannya dalam UUD Nomor 3 Tahun 2024.Tanpa sumpah jabatan maka seseorang belum Syah untuk bertugas.

Hal ini juga disampaikan oleh Yulisman atau yang akrab dipanggil Eman Melayu.Sebagai salah seorang putra daerah,Eman Melayu tak mau daerah dicap sebagai daerah tak beradab dan tak tahu aturan.”, Cukup ironi rasanya jika benar seorang Wali Nagari bisa bertugas tapi belum sempat dilantik.

Pelantikan adalah hal mutlak sebelum seorang pejabat menjalankan tugasnya.Wali nagari adalah jabatan terendah dalam suatu daerah yang harus taat pada aturan dan ketentuan.Ini bukan jabatan ketua OSIS yang tak perlu disumpah.Sebab ketua OSIS tak ada gaji dari negara.sedangkan Wali Nagari ada.Jadi pedomannya adalah aturan dan undang-undang bukan cuma seenak perut sendiri,ujarnya.

“Seperti kita tahu bahwa pada tanggal 16 November lalu telah dilaksanakan pengambilan sumpah jabatan pada seluruh Wali Nagari yang terpilih.Pelantikan tersebut dilaksanakan oleh Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni.Pada saat itu Wali Nagari Pasia Palangai tak mengikuti sumpah jabatan tersebut.Kita tak tahu apa alasan tak mengikuti.”

Eman Melayu menegaskan bahwa jika tidak dilantik berarti belum bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya.Bukan malah ujub ujub duduk manis dikantor dan tanda tangan surat.Belum dilantik berarti harus diserahkan dulu semua tugas pada PLT sampai yang bersangkutan disumpah.Ini aturan bernegara,bukan aturan beranak kemenakan,dimana jika mamak mau lakukan kewajiban bisa langsung dilaksanakan.

“Ranah Minang adalah Negari orang beradat dan berilmu.Di Minang orang akan selalu patuh pada aturan dan norma yang ada,bukan lah bisa sesuka hati.Apa yang terjadi ini seperti mau merusak tatanan yang telah ada.Jika memang mau menjalankan tugas maka laksanakan sumpah jabatan dulu,jangan jadikan ini preseden buruk kedepannya.Jangan sampai gara gara satu orang berbuat maka yang lain dianggap juga sebagai pembangkang atuaran.Jangan sampai rusak susu Sebelanga karena nila setitik dan di cap minang jadi negeri tak beradap dan tak beraturan, lanjutnya

Pelantikan seorang pejabat memang telah diatur oleh undang-undang.Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia (khususnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya dalam UU Nomor 3 Tahun 2024),seorang calon kepala desa terpilih tidak sah menjalankan tugas dan wewenang sebagai Kepala Desa definitif apabila belum dilantik dan mengucapkan sumpah/janji jabatan.
Berikut adalah rincian hukum dan konsekuensinya:

  1. Status Hukum dan Kewenangan
  • Belum Sah Menjabat. Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) UU Desa, sebelum memangku jabatannya, calon kepala desa terpilih wajib dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Bupati/Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk. Tanpa prosesi ini, yang bersangkutan statusnya masih sebatas “calon terpilih”, bukan Kepala Desa definitif.
  • Keputusan Tidak Sah. Segala tindakan hukum, kebijakan, tanda tangan surat-menyurat, maupun pengelolaan anggaran desa yang dilakukan sebelum pelantikan dan pengucapan sumpah/janji dianggap cacat hukum dan tidak sah secara administratif.
  • Masa Jabatan Belum Dihitung. Masa jabatan Kepala Desa baru mulai dihitung sejak tanggal pelantikan dan pengucapan sumpah/janji dilaksanakan.
  1. Kewajiban Pemerintah Daerah untuk Melantik
  • Batas Waktu 30 Hari. Berdasarkan aturan pelaksana UU Desa dan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017, Bupati/Wali Kota wajib melantik dan mengambil sumpah calon kepala desa terpilih paling lama 30 hari sejak diterbitkannya keputusan pengesahan dan pengangkatan.
  • Larangan Penundaan Tanpa Dasar. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XXII/2024 (diputus 3 Januari 2025), ditegaskan bahwa pelantikan calon kepala desa yang sudah terpilih melalui proses pemilihan yang sah tidak boleh ditunda atau dibatalkan secara sepihak oleh pemerintah daerah. Penundaan tanpa alasan hukum yang sah dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau dilaporkan sebagai maladministrasi ke Ombudsman RI.
  1. Pengecualian (Jika Tidak Dilantik Karena Kondisi Tertentu)

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bisa tidak dilaksanakan atau ditunda apabila terjadi kondisi khusus pada diri calon terpilih, antara lain:

  • Berhalangan Tetap atau Meninggal Dunia. Jika calon terpilih meninggal dunia, menderita sakit permanen yang menghalangi tugas (dibuktikan keterangan dokter), atau tidak diketahui keberadaannya sebelum dilantik, statusnya dinyatakan gugur. Bupati/Wali Kota akan mengangkat Penjabat (Pj) Kepala Desa dari unsur PNS hingga dilaksanakan Pilkades ulang.
  • Terlibat Kasus Pidana Berat. Jika sebelum pelantikan calon terpilih ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa kasus tindak pidana tertentu atau terpidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun, pelantikannya dapat ditunda hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).
  • Menolak Disumpah. Apabila calon terpilih menolak mengucapkan sumpah/janji jabatan saat pelantikan tanpa alasan yang sah menurut hukum, ia dianggap mengundurkan diri dan tidak dapat dilantik sebagai Kepala Desa.
    Selama masa kekosongan akibat pelantikan yang tertunda karena alasan sah, roda pemerintahan desa tetap dijalankan oleh Penjabat (Pj) Kepala Desa yang ditunjuk oleh Bupati/Wali Kota agar pelayanan masyarakat

Jika kita mengacu pada aturan diatas,maka sangat disayangkan jika Alwisman tetap menjalankan tugasnya.Sebab apapun keputusan yang diambil nanti maka keputusan tersebut tidak akan bisa berlaku atau dikesampingkan.

Eman Melayu juga melihat bahwa persoalan ini tak lepas dari tanggung jawab Pemda Pessel terutama Bupati.Sebagai seorang yang cukup lama berkecimpung dalam persoalan hukum,Hendra Jon harusnya paham bagaimana aturan soal sumpah jabatan.Namun yang dilihat saat ini Bupati Pessel terkesan coba mengangkangi aturan dan ketentuan yang ada.Bupati tetap mengeluarkan SK dan membiarkan Alwisman menjalankan tugasnya meskipun belum pernah dilantik.

- Advertisement -
- Advertisement -

BERITA PILIHAN

- Advertisement -
- Advertisement -

Tulisan Terkait

- Advertisement -spot_img