25.5 C
Padang
Minggu, Mei 9, 2021
Beritasumbar.com

Yusril Ihza Mahendra: Puan Maharani Jangan Asal Ngomong Kalau Tidak Paham
Y

Kategori -

Pakar hukum Tata Negara Profesor Yusril Ihza Mahendra mengkritik tiga kartu yang dikeluarkan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Tiga kartu yang dimaksud adalah Kartu Indonesia Sejahtera (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

“Ini bukan mengelola warung. Tiga Kartu Jokowi harus jelas dasar hukumnya. Belum jelas, apa dasar hukum dikeluarkannya kebijakan tiga  jenis kartu sakti KIS, KIP dan KKS oleh Presiden Jokowi.Niat baik untuk membantu rakyat miskin karena mau naikkan BBM memang patut dihargai,” ungkap Yusril, Kamis (6/11/2014).

Hal seperti itu, lanjut Yusril, sudah dilakukan sejak pemerintahan SBY. Namun, tegasnya lagi, mengeluarkan suatu kebijakan haruslah jelas dasar hukumnya. Cara mengelola negara, katanya lagi,  tidak sama dengan mengelola rumah tangga atau warung.

“Kalau mengelola rumah tangga atau warung, apa yang terlintas dalam pikiran bisa langsung diwujudkan dalam tindakan. Negara tidak begitu. Suatu kebijakan harus ada landasan hukumnya. Kalau belum ada siapkan dulu landasan hukumnya agar kebijakan itu dapat dipertanggungjawabkan,” Yusril mengingatkan.

Kalau kebijakan itu berkaitan dengan keuangan negara, saran Yusril, Presiden haruslah berbicara dulu dengan DPR yang memegang hak anggaran. Karena itu, perhatian kesepakatan-kesepakatan dengan DPR yang sudah dituangkan dalam UU APBN.

“Puan Maharani jangan asal ngomong kalau tidak paham tentang sesuatu. Lebih baik dia belajar mengelola negara dengan benar,” kata Yusril.

“Puan katakan kebijakan tiga kartu sakti itu akan dibuatkan payung hukumnya dalam bentuk inpres dan keppres  yang akan diteken Presiden Jokowi.Puan harus tahu, inpres dan keppres bukanlah instrumen hukum dalam hirarki peraturan perundang-undangan RI,” sambung Yusril lagi.

Inpres dan Keppres, Yusril memaparkan,  pernah digunakan di zaman Bung Karno dan Pak Harto sebagai instrumen hukum. Kini setelah reformasi, tidak digunakan lagi. Inpres hanyalah perintah biasa dari Presiden dan Keppres hanya untuk penetapan seperti mengangkat dan memberhentikan pejabat.

Ia juga menyarankan agar  Mensesneg Sutikno bericara hati-hati mengenai sumber dana yang digunakan untuk membiayai kebijakan 3 kartu sakti. Dia (mensesneg) katakan,imbuh Yusril, dana tiga kartu sakti berasal dari dana CSR BUMN. Jadi, bukan dana APBN sehingga tidak perlu dibahas dengan DPR

“Kekayaan BUMN itu kekayaan yang sudah dipisahkan dari keuangan negara, namun tetap menjadi obyek pemeriksaan BPK dan BPKP.Karena itu jika negara ingin menggunakan dana CSR BUMN status dana tersebut haruslah jelas, dipinjam negara atau diambil oleh negara,” katanya.

“Sebab, dana yang disalurkan melalui tiga kartu sakti adalah kegiatan pemerintah sebagai kompensasi kenaikan BBM yang akan dilakukan pemerintah penyaluran dana melalui tiga kartu sakti bukanlah kegiatan BUMN dalam melaksanakan corporate social responsibility mereka,” sambung Yusril lagi.

Ia kemudian berharap Mensesneg Sutikno, untuk tidak asal bicara  seperti Puan Maharani.  “Pikirkan dulu dalam-dalam sebelum bicara dan bertindak dalam mengurus negara,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan dari pihak -pihak yang disebutkan oleh Yusril Ihza Mahendra

(rfk/yahoo/tribun news)

- Advertisement -
- Advertisement -

BERITA PILIHAN

Roda Ekonomi Bukittinggi Mulai Bergerak

Bukittinggi, beritasumbar.com -- Daya beli masyarakat di pasar kota Bukittinggi, berangsur-angsur mulai membaik, namun suasana perdagangan tetap menerapkan protokol kesehatan covid-19. Seperti terlihat di Pasar...
- Advertisement -

Program Kesos DPD PKS Bukittinggi Bagikan Ratusan Paket Sembako

Bukittinggi, beritasumbar.com -- Membantu se samanya, merupakan bahagian dari program bidang sosial Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Tak tanggung-tanggung, di bulan Ramadhan ini, sebanyak 100...

Tidak Memiliki BPJS,Petani Nira Di Batu Bulat Yang Tersambar Petir Kesulitan Untuk Biaya Pengobatan

Tanah Datar,Beritasumbar.com - Pasca Tersambar Petir Minggu 25/05/2021,Petani nira di Nagari Batu Bulat Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar tidak memiliki BPJS dan kesulitan untuk biaya pengobatan di RSUD M.Djamil Padang.
- Advertisement -

Bupati Sijunjung Pimpin Apel Gabungan, 198 Personil Ditugaskan Amankan Lebaran

Sijunjung, beritasumbar.com - Untuk melihat kesiapan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1442 H, Bupati Sijunjung Beeny Dwifa Yuswir memimpin langsung ‎Apel gelar pasukan dalam...

Next Gen Cari Penyanyi untuk Lagu-Lagu Chris Weni, Didukung oleh Indonesia Records dan Chossypratama

Chris Weni, dara cantik asal Pasuruan, Jawa Timur punya keahlian istimewa dalam menulis lagu, baik pada kekuatan lirik, juga pada komposisi akord. Karya-karya lagu yang ia tulis punya peluang besar untuk sukses di industri musik Tanah Air.
- Advertisement -

Tulisan Terkait

Roda Ekonomi Bukittinggi Mulai Bergerak

Bukittinggi, beritasumbar.com -- Daya beli masyarakat di pasar kota Bukittinggi, berangsur-angsur mulai membaik, namun suasana perdagangan tetap menerapkan protokol kesehatan covid-19. Seperti terlihat di Pasar...

Bupati Sijunjung Pimpin Apel Gabungan, 198 Personil Ditugaskan Amankan Lebaran

Sijunjung, beritasumbar.com - Untuk melihat kesiapan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1442 H, Bupati Sijunjung Beeny Dwifa Yuswir memimpin langsung ‎Apel gelar pasukan dalam...

BNPT Dianugerahi Gatra Innovation Awards 2021 Atas Rilis BNPT TV

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dianugerahi Gatra Innovation Awards 2021 atas Inovasi Edukasi, Kontraradikalisme, dan Deradikalisasi Melalui BNPT TV. Gatra Innovation Awards tahun ini mengangkat tema ‘Inovasi Nyata Membangkitkan Asa Masyarakat’, digelar secara daring pada Jumat, 30 April 2021.

Bersama Forkopimda, Bupati Kunjungi Warga Terdampak Bencana Banjir

Limapuluh Kota,BeritaSumbar.com,-Pasca banjir di Nagari Manggilang, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin DT. Bandaro Rajo bersama dengan unsur Forkopimda meninjau langsung lokasi banjir dan menyerahkan bantuan kepada warga terdampak.

Hergun : THR 100 Persen Kado Terindah Dalam Peringatan May Day

Jakarta,- Pemerintah memberlakukan kebijakan semua perusahaan wajib membayarkan THR kepada karyawannya 100 persen tanpa dicicil demi pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi.

Dewan Penasehat IMO-Indonesia ; Saatnya KPK Bersihkan Oknum Pegawai Yang “Bermain Mata” Dengan Markus

JAKARTA | Ketua Komisi Pemberantaaan Korupsi (KPK) Firli Bahuri didesak untuk membersihkan lembaganya dari oknum anggota yang melakukan praktik tidak terpuji.

Anggota DPR RI Rezka Oktoberia Tampung Aspirasi, Warga Minta Akses Penghubung Bukik Limbuku-Payobasuang

Lima Puluh Kota, beritasumbar.com - Sejumlah tokoh masyarakat Nagari Bukik Limbuku, Kecamatan Harau, Lima Puluh Kota menyampaikan aspirasi kepada anggota DPR RI, Rezka Oktoberia...

Selama Libur Lebaran Idul Fitri Objek Wisata Bukittinggi Tetap Buka, Wako: Pengunjung Masuk Dibatasi

Bukittinggi, beritasumbar.com -- Objek wisata yang ada di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat tetap dibuka selama libur lebaran hari raya Idul Fitri 1442 hijriah. "Objek wisata...

DEMA STAIDA Payakumbuh Gelar Aksi Sosial-Edukasi Dengan Anak Yatim

Payakumbuh, beritasumbar.com - DEMA STAIDA Payakumbuh atau yang dulu dikenal dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) langsungkan kegiatan Daurah Tahfizh Juz 30 di Panti Asuhan Muhammadiyah...

Untuk Pembangunan, Pemkab Sijunjung Jalin Silaturrahmi Dengan Masyarakat Lewat Safari Ramadhan

Sijunjung, beritasumbar.com - Jaga persatuan dan silaturrahmi dikalangan umat serta pemerintah daerah, demi kemajuan dan peningkatan pembangunan di Kabupaten Sijunjung. Hal itu penegasan Ketua Tim...
- Advertisement -