26.2 C
Padang
Saturday, November 28, 2020
Beritasumbar.com

Yusril Ihza Mahendra: Puan Maharani Jangan Asal Ngomong Kalau Tidak Paham
Y

Kategori -

Pakar hukum Tata Negara Profesor Yusril Ihza Mahendra mengkritik tiga kartu yang dikeluarkan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Tiga kartu yang dimaksud adalah Kartu Indonesia Sejahtera (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

“Ini bukan mengelola warung. Tiga Kartu Jokowi harus jelas dasar hukumnya. Belum jelas, apa dasar hukum dikeluarkannya kebijakan tiga  jenis kartu sakti KIS, KIP dan KKS oleh Presiden Jokowi.Niat baik untuk membantu rakyat miskin karena mau naikkan BBM memang patut dihargai,” ungkap Yusril, Kamis (6/11/2014).

Hal seperti itu, lanjut Yusril, sudah dilakukan sejak pemerintahan SBY. Namun, tegasnya lagi, mengeluarkan suatu kebijakan haruslah jelas dasar hukumnya. Cara mengelola negara, katanya lagi,  tidak sama dengan mengelola rumah tangga atau warung.

“Kalau mengelola rumah tangga atau warung, apa yang terlintas dalam pikiran bisa langsung diwujudkan dalam tindakan. Negara tidak begitu. Suatu kebijakan harus ada landasan hukumnya. Kalau belum ada siapkan dulu landasan hukumnya agar kebijakan itu dapat dipertanggungjawabkan,” Yusril mengingatkan.

Kalau kebijakan itu berkaitan dengan keuangan negara, saran Yusril, Presiden haruslah berbicara dulu dengan DPR yang memegang hak anggaran. Karena itu, perhatian kesepakatan-kesepakatan dengan DPR yang sudah dituangkan dalam UU APBN.

“Puan Maharani jangan asal ngomong kalau tidak paham tentang sesuatu. Lebih baik dia belajar mengelola negara dengan benar,” kata Yusril.

“Puan katakan kebijakan tiga kartu sakti itu akan dibuatkan payung hukumnya dalam bentuk inpres dan keppres  yang akan diteken Presiden Jokowi.Puan harus tahu, inpres dan keppres bukanlah instrumen hukum dalam hirarki peraturan perundang-undangan RI,” sambung Yusril lagi.

Inpres dan Keppres, Yusril memaparkan,  pernah digunakan di zaman Bung Karno dan Pak Harto sebagai instrumen hukum. Kini setelah reformasi, tidak digunakan lagi. Inpres hanyalah perintah biasa dari Presiden dan Keppres hanya untuk penetapan seperti mengangkat dan memberhentikan pejabat.

Ia juga menyarankan agar  Mensesneg Sutikno bericara hati-hati mengenai sumber dana yang digunakan untuk membiayai kebijakan 3 kartu sakti. Dia (mensesneg) katakan,imbuh Yusril, dana tiga kartu sakti berasal dari dana CSR BUMN. Jadi, bukan dana APBN sehingga tidak perlu dibahas dengan DPR

“Kekayaan BUMN itu kekayaan yang sudah dipisahkan dari keuangan negara, namun tetap menjadi obyek pemeriksaan BPK dan BPKP.Karena itu jika negara ingin menggunakan dana CSR BUMN status dana tersebut haruslah jelas, dipinjam negara atau diambil oleh negara,” katanya.

“Sebab, dana yang disalurkan melalui tiga kartu sakti adalah kegiatan pemerintah sebagai kompensasi kenaikan BBM yang akan dilakukan pemerintah penyaluran dana melalui tiga kartu sakti bukanlah kegiatan BUMN dalam melaksanakan corporate social responsibility mereka,” sambung Yusril lagi.

Ia kemudian berharap Mensesneg Sutikno, untuk tidak asal bicara  seperti Puan Maharani.  “Pikirkan dulu dalam-dalam sebelum bicara dan bertindak dalam mengurus negara,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan dari pihak -pihak yang disebutkan oleh Yusril Ihza Mahendra

(rfk/yahoo/tribun news)

- Advertisement -

BERITA PILIHAN

Temukan Pungli Di Padang Panjang, Segera Lapor Ke Rumah Aspirasi

Padang Panjang, beritasumbar.com - Kepala Kejaksaan Negeri Kota Padang Panjang Dwi Indrayati, SH, MH melalui Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara, Minang...

Irfendi Arbi Terima Penghargaan Achievement Motivation Person

Limapuluh Kota,BeritaSumbar.com,- Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi terus menorehkan prestasi luar biasa di penghujung masa jabatannya.  Kali ini Irfendi sukses meraih penghargaan...

Tak berhenti di Laporan, Riset Harus Tersambung Dengan Industri

Jakarta, - Pemerintah terus mendorong hilirisasi riset yang dilakukan oleh semua lembaga litbang. Salah satu upayanya yaitu dengan pemberian anugerah Hak Kekayaan...

IMO-Indonesia Siap Gaungkan Wisata Nusantara

JAKARTA | Pandemi COVID-19 sangat berdampak pada industri wisata tanah air, terpuruknya sektor pariwisata sembilan bulan terakhir sejak pandemi membuat banyak pihak...

Kontroversi Taman Nasional Komodo, Urgensi Antara Tempat Wisata atau Konservasi Komodo?

Oleh : Hafshah Mentari Zurisah ~ mahasiswi Program Studi S1 Biologi, FMIPA, Universitas Andalas. Siapa yang tidak tahu Taman...
- Advertisement -

Tulisan Terkait

DPP Surosowan Indonesia Bersatu, Apresiasi dan Dukung Komjen Pol Boy Rafli Amar Jadi Kapolri

JAKARTA - Dengan Akan memasuki masa Pensiun, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis terus melakukan Reformasi Birokrasi di tubuh Kepolisian, namun bursa calon...

Satgas Covid-19: Pengalaman Libur Panjang Sebelumnya Jadikan Pelajaran

JAKARTA - Mendekati akhir tahun, libur panjang menjadi hal yang ditunggu-tunggu masyarakat. Namun Satgas Penanganan Covid-19 meminta masyarakat belajar dari pengalaman pada...

Pembelajaran Tatap Muka Harus Cegah Klaster Institusi Pendidikan

JAKARTA - Pembukaan kembali pembelajaran tatap muka dalam masa pandemi Covid-19 harus dilakukan dengan mengutamakan pencegahan penularan. Menurut Juru Bicara Satgas Penanganan...

Dicokok KPK, Ini Sepak Terjang Edhy Prabowo di KKP

Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membenarkan hal tersebut. "Iya...

KPK Menyerahkan Aset BMN Untuk Mendukung Operasional Kantor KASN

Bertempat di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (24/11/20) diselenggarakan acara serah terima penetapan status penggunaan barang milik negara yang berasal dari...

Tak Kunjung Penuhi Panggilan Polisi, HY Dijemput Paksa

Riau,- Akhirnya Oknum ustad kondang HY Resmi ditahan oleh unit Reskrim Polsek kota Pekanbaru pada 22 November 2020 dimapolsek kota Pekanbaru...

Tak berhenti di Laporan, Riset Harus Tersambung Dengan Industri

Jakarta, - Pemerintah terus mendorong hilirisasi riset yang dilakukan oleh semua lembaga litbang. Salah satu upayanya yaitu dengan pemberian anugerah Hak Kekayaan...

IMO-Indonesia Siap Gaungkan Wisata Nusantara

JAKARTA | Pandemi COVID-19 sangat berdampak pada industri wisata tanah air, terpuruknya sektor pariwisata sembilan bulan terakhir sejak pandemi membuat banyak pihak...

Dua Minggu Menghilang,Juragan Padi Di Temukan Meninggal Dunia, Diduga Gantung Diri.

Tanah Datar,beritasumbar.com - Dua minggu pergi dari rumah,juragan padi di Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar di temukan tidak bernyawa dan sudah...

DPP Surosowan Indonesia Bersatu, Bertekad Kuatkan Kearifan Lokal dan Khasanah Budaya

BOGOR - Bangsa Indonesia ini lahir terdiri dari berbagai Suku, adat- istiadat, budaya, agama, dan memiliki kearifan lokal dimasing-masing daerah. Bangsa Indonesia...
- Advertisement -