Solok – Wali Kota Solok, Sumatera Barat (Sumbar), Irzal Ilyas mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) di kota itu, tidak perlu resah terkait rencana mutasi yang akan digulirkan di lingkungan pemerintahan setempat.

“Mutasi merupakan hal bisa dalam sebuah pemerintahan. Mutasi, rotasi, ataupun promosi direncanakan akan dilaksanakan pada akhir Februari 2015,” katanya di Solok, Sabtu.

Ia mengatakan, mutasi, rotasi, ataupun promosi dilakukan untuk memberikan penyegaran terhadap pemerintahan daerah, tentunya berorientasi kepada peningkatan capaian kinerja masing masing SKPD.

Terhitung Februari 2015, Pemerintah Kota Solok telah memiliki sebanyak 2.834 pegawai, sekitar 8,29 persen sudah memiliki kualifikasi pendidikan S2. Dari jumlah itu telah menduduki jabatan mulai eselon IV sampai eselon II.

Dengan demikian sumberdaya manusia di Pemkot Solok cukup baik, namun untuk mengukur dan menilai prestasi kerja yang dilakukannya, perlu dilaksanakan rotasi jabatan, dan bagi mereka yang telah tidak mampu mengaplikasikan pendidikan atau ilmu yang telah mereka dapatkan tersebut, terpaksa diposisikan pada tempat lain, atau dikembalikan pada tingkat bawah.

Ia menyampaikan, untuk meningkatkan sumberdaya manusia yang dimiliki pegawai, Pemkot Solok telah menanggung biaya kuliah bagi yang ditugaskan belajar.

Biaya itu meliptui penelitian, pembuatan thesis dan wisuda. Tiap tahun BKD menganggarkan biaya untuk tugas belajar lebih kurang Rp235 juta melalui APBD Kota Solok.

Hanya saja lanjut dia, tidak semua dana yang dialokasikan terpakai, karena sangat tergantung jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar. Beranjak dari hal itu, dalam melakukan mutasi, rotasi ataupun promosi, Pemkot Solok, akan lebih memprioritaskan bagi mereka yang telah menyelesaikan pendidikannya.

Ia menyebutkan, Pemkot Solok masih membutuhkan formasi pegawai, hanya saja jumlahnya masih dibatasi pemerintah pusat. Berdasarkan evaluasi masih banyak kekurangan pegawai, terutama untuk staf kepala seksi.

“Pada umumnya kepala seksi (Kasi) belum punya staf, sehingga pekerjaan itu dirangkap kasi,” katanya.

Staf kepala seksi semestinya ada untuk membantu atasannya, baik mengonsep surat dan mengetik serta memberikan masukan dan pertimbangan dalam setiap kegiatan. Apalagi kepala seksi itu merangkap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

“Kalau kegiatan cukup banyak, tentu harus ada yang membantunya, sehingga perlu dilakukan penambahan tenaga kerja atau mengisi kekurangan tenaga tersebut,” terang Irzal Ilyas.

 

Antara/ cpw5
loading...