Tiga daerah yakni Peipei dan Malilimok di Siberut Selatan dan Dusun jati di Sipora Utara akan dijadikan lokasi wisata bahari. Proyek ini akan dijalankan melalui Program Coremap- CTI (Coral Triangle Initiative) pada 2015 melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Mentawai Edi Sukarni mengatakan, dibutuhkan keputusan dari Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menetapkan daerah konservasi bunga laut yang terletak di Selat Siberut dengan Tuapeijat.
“Didaerah itu ada 27 pulau yang dijadikan lokasi surfing, jadi kalau sekarang mereka masuk tidak membayar maka kalau itu ditetapkan menjadi wilayah konservasi maka akan membayar termasuk para turis yang mau surfing,” kata Edi di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan, Tuapeijat, Selasa, 28 Oktober lalu.
P2015 – 2019 akan difokuskan di tiga daerah, di Dusun Jati, Desa Tuapeijat, Sipora Utara, Malilimok Desa Katurei serta Peipei, Desa Pasakiat Taileleu, Kecamatan Siberut Barat Daya.
Program pertama pada 2015, masyarakat akan dibina agar bisa mengelola wisata yang baik. “Ini sama dengan revolusi mental, seperti kata presiden kita yang baru ini, jadi pola pikir masyarakat harus diubah, mereka harus bisa melayani para wisatawan, itu temasuk di Jati, Peipei, dan Malilimok,” katanya.
Lalu 2016 akan diberikan bantuan kepada warga Jati yang mau ikut bagian dalam wisata. “Nanti kita akan bantu sekitar 2 sampai 3 rumah warga untuk membuat satu kamar penginapan lengkap dengan wc dan air bersih, begitu juga di Peipei,” katanya.
Untuk di Jati itu dikhususkan pada wisatawan lokal yang berasal dari Padang, sementara di Peipei wisatawan internasional. “Nanti pemilik rumah akan dilatih membuat kuliner, sehingga apabila para turis datang mereka bisa makan di rumah itu dan hidup bersama warga setempat,” katanya.
Jadi turis menyatu dengan masyarakat, tidak selamanya para turis itu berselancar. Mereka bisa terlibat langsung dalam kehidupan warga setempat, bisa jadi mereka pergi memancing, menjaring ikan, atau ikut seni dan budaya.
Selain itu, lanjut Edi, di Peipei akan dibangun puskemas wisata, DKP menyediakan bangunannya termasuk rumah medis. Jadi kalau terjadi kecelakaan atau malaria pada wisatawan mereka bisa langsung berobat di puskemas tersebut.
“Target kita bisa jadi 5 sampai 10 rumah warga, tapi kalau berhasil bisa jadi 50 rumah warga yang penting harus menjaga kebersihan, sehingga wisatawan nyaman berada di lokasi kita. Untuk tenaga medis wisata itu bupati yang menentukan,” katanya.
Sedangkan untuk daerah Malilimok akan dibuat sanggar seni dan kantor konservasi kelautan. Fungsi sanggar seni tersebut menyuguhkan pertunjukan seni tradisional kepada turis. “Bisa jadi kita buat patung-patung sikerei di daerah itu,” ujarnya.
Selain itu, untuk tiga daerah tersebut akan dibuat pelabuhan, tempat berlabuhnya kapal pesiar. Kapal-kapal pesiar menurut Edi tidak boleh lagi lego jangkar di tengah laut, mereka harus berlabuh di tiga daerah itu.
“Yang dilakukan masyarakat adalah memfasilitasi para wisatawan itu perahu boat untuk mengantarkan ke lokasi-lokasi surfing ataupun diving, itu harus warga lokal, sehingga ini akan membantu ekonomi mereka,” ujar Edi.
Selain pelabuhan itu, DKP juga membantu muoring buoy sebanyak 18 unit, ini membantu kapal untuk tidak lego jangkar di laut sebab bisa merusak terumbu karang. “Jadi tidak boleh lego jangkar tidak sembarangan, kalau kedapatan bisa ditahan,” katanya menambahkan.
Kalau soal dana, pihaknya telah mengusulkan pada pemerintah pusat ada sebanyak Rp72 miliar, kalaupun tidak disetujui seluruhnya, ia berharap ada kisaran Rp50 miliar sampai Rp60 miliar dananya. “Jadi kalau Dinas Pariwisata saja mengelola wisata sendiri itu tidak sanggup, jadi kita harus mengeroyoknya termasuk dinas-dinas lain,” ujarnya.
Ia mencontohkan Dinas PU membangun jalan, Dinas Kesehatan untuk medis, Disperindakop untuk souvenir serta Kantor Lingkungan Hidup untuk kebersihan, jadi seluruh instansi terlibat dalam kegiatan ini, agar Mentawai bisa lebih maju lagi. (rus/o/pualigoubat)