29 C
Padang
Minggu, Januari 17, 2021
Beritasumbar.com

Setahun Kinerja DPRD Limapuluh Kota Disampaikan Melalui Sidang Paripurna
S

Kategori -

Limapuluh Kota,BeritaSumbar.com,- Dengan akan berakhirnya kinerja 1 tahun DPRD Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2020 yang dimulai dari bulan Agustus 2019  sampai dengan Agustus 2020.

Tentunya banyak hal yang penting dan perlu diketahui oleh masyarakat terhadap apa yang telah diperbuat oleh DPRD Kabupaten Limapuluh Kota di tahun 2020  dan pimpinan DPRD mempunyai tugas untuk menyampaikan laporan kinerja pimpinan dalam rapat Paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Deni Asra, S.Si didampingi wakil ketua Wendi Chandra, ST dan Syamsul Mikar di ruang kerja, baru baru ini.

Kinerja DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2020, merupakan himpunan laporan kinerja masa persidangan pertama, kedua dan ketiga, merupakan sebagai tindak lanjut dari program dan kegiatan DPRD Kabupaten Limapuluh Kota kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DPRD, sebagai salah satu lembaga daerah yang memiliki kedudukan tinggi sebagai legislatif, sudah pasti DPRD memiliki beberapa fungsi dan juga tugas dan wewenang tertentu sebagai amanah Pasal 154 UU No.9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ada  sepuluh tugas dan wewenang penting yang berhubungan dengan fungsi-fungsi DPRD di dalam pemerintahan, yaitu:
(1) Membentuk peraturan daerah,
(2).Membahas dan memberikan persetujuan anggaran bersama dengan pemimpin,
(3).Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda,
(4).Memilih Bupati dan Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan. 
(5). Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian. Sejalan dengan tugas dan wewenang kelima memilih Bupati dan Wakil Bupati , maka tugas dan wewenang keenam adalah mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/ wakil bupati kepada menteri melalui Wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan atau pemberhentian,
(6). Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintahan daerah Kabupaten Limapuluh Kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah yaitu perjanjian antara Pemerintah Pusat dan pihak luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan Daerah kabupaten Limapuluh Kota,
(7). Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja internasional yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Lima puluh Kota,
(8).Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) bupati  dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Limapuluh Kota.
(9).Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. Dan yang ke
(10) adalah  Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan.

Laporan kinerja pimpinan DPRD Kabupaten Limapuluh Kota , selama persidangan tahun 2020 merupakan rangkaian pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan yang dilakukan oleh alat kelengkapan DPRD dalam bentuk kegiatan rapat-rapat, konsultasi,  kunjungan kerja , reses dan kegiatan lainnya yang meliputi bidang hukum, ekonomi dan keuangan, pembangunan dan lingkungan hidup, kesejahteraan masyarakat serta aspirasi masyarakat sebagai berikut :

Pelakasanaan Fungsi Pembentukan Perda.

Fungsi Pembentukan Perda DPRD diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah bersama Bupati, pada masa persidangan pertama kedua dan ketiga tahun 2020. Pembahasan Ranperda melalui alat kelengkapan DPRD Bapemperda yang diketuai oleh Akrimal Adham, SH (ketua) dari Fraksi PAN dan H. Darlius (wakil ketua) dari Fraksi PKN  dengan anggota sebagai berikut :Khairul Apit dari fraksi Gerindra, Virmadona, S.Sos dari Fraksi Gerinda, Sastri Andiko, SH Dt Putih dari Fraksi Demokrat, Syamsuwirman dari Fraksi Demokrat, Ir. Afri Yunaldi, IPM dari Fraksi Golkar, Bisron Hadi dari Fraksi PKS, Zuhatri Dari Fraksi Hanura, Wirman Dt Pangeran Fraksi PPP dan Akmal Rustam dari fraksi PKN.

Deni Asra, S.Si menyampaikan “ caturwulan satu sampai dengan caturwulan ke tiga terhitung dari Agustus 2019 sampai dengan Agustus 2020, jadi dari Agustus sampai dengan Desember 2019 tidak ada Perda yang dibahas kecuali Perda wajib yaitu, Perda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dan Perda Tentang  APBD Tahun Anggaran 2020, lalu dari Januari sampai dengan Agustus 2020 karena Pandemi Covid-19 maka anggaran pembahasan Ranperda direfocusing sehingga tidak ada Perda yang dibahas kecuali Perda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP)” terang Deni Asra, S.Si.

Ditambahkan Deni Asra, S.Si “ sementara hasil rapat antara Bapemperda dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan Propemperda Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan pada rapat paripurna 16 Desember 2020, melalui keputusan DPRD No 33 Tahun 2019 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah, dimana Ranperda yang direncanakan sebanyak 15 buah Ranperda terdiri dari:

  • 2 Ranperda Inisiatif DPRD, yaitu:
  1. Perda Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkoba, Psykotropika dan Zat Adiktif lainnya
  2. Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Nagari

-Dan 13 Ranperda yang berasal dari Pemerintah Daerah, yaitu:

  1.  Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Limapuluh Kota No. 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum
  2. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah kabupaten Limapuluh Kota No.2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha
  3.  Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Limapuluh Kota no.3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
  4. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Limapuluh Kota no.8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
  5. Perubahan  Atas Peraturan Daerah Kabupaten Limapuluh Kota no.1Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
  6. Perubahan  Atas Peraturan Daerah Kabupaten Limapuluh Kota no.7 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2012-2032

  • Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan kawasan Permukiman ( RP3KP)
  • Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Limapuluh Kota
  • Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Limapuluh Kota ( Ranperda tentang Pemberdayaan Ternak)
  • Pengelolaan Sampah
  • Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2018-2024
  • Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Limapuluh Kota
  • Pembentukan Nagari

” pungkas Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Deni Asra, S.Si.

Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Sedangkan Pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kabupaten Limapuluh Kota diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Kepala Daerah.

Fungsi anggaran dilaksananakan melalui Badan Anggaran dibawah koordinasi pimpinan DPRD Limapuluh Kota Deni Asra, S.Si (Ketua), Wendi Chandra, ST (Wakil Ketua), Syamsul Mikar (Wakil Ketua) yang beranggotakan :  Mhd. Afdal dari Fraksi Gerindra, Irmantedi dari Fraksi Gerindra, Syamsuwirman dari Fraksi Demokrat, Marshal, B.Ac dari Fraksi Demokrat, Riko Febrianto, SH dari Fraksi Golkar, Doni Ikhlas dari Fraksi Golkar, Zukron, B.Ac dari Fraksi PKS, H.Yos Sariadi, S.Ag dari Fraksi PKS, Drs. Epi Suardi dari Fraksi Hanura, Gusti Randa dari Fraksi Hanura, Wirman Dt Pangeran dari Fraksi PPP, H. Ermizal J dari Fraksi PPP, Marsanova Andesra, SH, MH dari Fraksi PAN dan H. Darlius dari Fraksi PKN

Sepanjang tahun 2020, Badan Anggaran DPRD Limapuluh Kota telah melaksanakan kerja secara maksimal membahas bersama dengan TAPD dan OPD antara lain: Rapat Banggar DPRD Kab.Lima Puluh Kota dengan TAPD tentang  Pembahasan KUPA-PPAS TA.2019, Rapat Banggar DPRD Kab.Lima Puluh Kota dengan TAPD tentang Perubahan RAPBD TA 2019, Rapat Banggar DPRD Kab.Lima Puluh Kota dengan TAPD tentang Pembahasan dan Penyesuaian hasil Evaluasi Gubernur Sumatera Barat terhadap perubahan APBD TA 2019, Rapat Banggar DPRD Kab.Lima Puluh Kota dengan TAPD tentang Pembahasan RAPBD TA 2020, Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kab.Lima Puluh Kota dengan Pemerintah Daerah Tentang Hasil Evaluasi Pokok-pokok Pikiran, Rapat Banggar dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) tentang Pembahasan Ranperda Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun 2019.

Rapat Banggar dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) tentang Pembahasan Ranperda Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun 2019, Rapat Banggar dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) tentang Pembahasan Ranperda Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun 2019. Rapat Kerja Banggar DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dengan TAPD tentang Pembahasan KUA-PPAS Perubahan (KUPA-PPAS ) Tahun 2020. Rapat Kerja Banggar DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dengan TAPD tentang Pembahasan KUA-PPAS Perubahan (KUPA-PPAS ) Tahun 2020.

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

“Fungsi pengawasan  DPRD Kabupaten Limapuluh Kota di wujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap : a) pelaksanaan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;

b) pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan Pemeriksa Keuangan. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut dilaksanakan melalui alat kelengkapan yang terbagi dalam tiga  komisi “ ujar Wendi Chandra, ST

Komisi I membidangi Pemerintahan, Politik, Keamanan dan Pendidikan , telah melaksanakan rapat kerja dan kunjungan kerja dibawah koordinator adalah  Deni Asra, S.SI (Ketua), dengan susunan anggota sebagai berikut : Asrul, Wirman Dt Pangeran, Beni Murdani, SE, H. Irmantedi, Alfian, Sastri Andiko Dt Putih, SH, Riko Febrianto, SH, Drs. Epi Suardi, Akrimal Adham, dan Akmal Rustam

“OPD mitra dari komisi I adalah  :  Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Nagari, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kecamatan.” Ujar Deni Asra, S.SI.

Komisi II membidangi Keuangan dan Pembangunan telah melaksanakan rapat kerja dan kunjungan kerja dibawah koordinator Wendi Chandra (Wakil Ketua DPRD) dari Fraksi Demokrat dengan susunan anggota sebagai berikut : H. Yos Sariadi, S.Ag, Ir. Afri Yunaldi, IPM, Khairul Apit, Mhd. Afdal, Syamsuwirman, Bisron Hadi, Arsimedes, Zuhatri, Dra. Ridhawati, Marsanova Andesra, SH. MH, H.Darlius, dan Hemmy Setiawan.

“OPD Mitra Komisi II adalah : Badan Keuangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Perhubungan.”ujar Wendi Chandra, ST

Komisi III membidangi Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat dibawah Koordinator Syamsul Mikar (Wakil Ketua DPRD) dari Fraksi Golkar, dengan susunan anggota sebagai berikut : Virmadona, S.Sos. Zukron, Alia Efendi, Irwin Idrus, Marshal, B.Ac, Putra Satria Veri, Gusti Randa, H. Ermizal.j, Mulyadi, ST.ME

“OPD Mitra Komisi III adalah  : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,  Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja,  Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan,  Dinas Perikanan, Dinas Pangan, RSUD dr. Ahmad Darwis, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah.” kata Syamsul Mikar

Badan Kehormatan

Kemudian Alfian menjelaskan “Dalam hal menjaga moral, martabat, kehormatan , citra dan kredibilitas DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan Badan Kehormatan (BK) dengan Alfian sebagai Ketua BK dan Anggota, Hemmy Setiawan, Riko Febrianto SH, Zukron, B.Ac dan Dra. Ridhawati

Adapun tugas dan wewenang BK adalah mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik. Kemudian meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan Tatib dan Kode Etik serta sumpah/janji. Selama tahun 2020, Badan Kehormatan belum ada menerima laporan dari fraksi yang angggotanya melanggar kode Etik ke Badan Kehormatan bagi 35 orang anggota DPRD Limapuluh Kota belum ada  maupun yang melanggar aturan internal .” Jelas Alfian dari Partai Demokrat.

Pelaksanaan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan DPRD

Pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD melalui mekanisme disusun oleh Badan Musyawarah (BAMUS) DPRD Limapuluh Kota . Ketua Deni Asra, S.Si  dari  Fraksi Gerindra, Wendi Chandra, ST, Dari Fraksi Demokrat, dan Syamsul Mikar Dari Fraksi Golkar yang beranggotakan sebagai berikut :           Irwin Idrus, Virmadona, S.Sos, Alfian, Sastri Andiko, SH. Dt Putiah, Putra Satri Veri, Ir. Afri Yunaldi, IPM, Bisron Hadi, Beni Murdani, SE, Zuhatri, Arsimedes, Dra. Ridhawati, Akrimal Adham, Mulyadi, ST. ME, Asrul dan Alia Efendi.

“Berbicara terlaksananya kegiatan rapat –rapat alat kelengkapan DPRD, memang sangat melelahkan sampai larut malam kadang-kadang memakai waktu hari libur, namun itulah kenyataanya, sehingga terlaksananya rapat dengan baik “ terang Syamsul Mikar wakil Ketua DPRD Limapuluh Kota dari Fraksi Golkar.

Diantara rapat yang dilaksanakan selama rentang waktu 2020 , adalah rapat paripurna istimewa 1 kali, rapat paripurna 10 kali, paripurna internal 6 kali, rapat badan musyawarah 6 kali, rapat badan anggaran 18 kali, sementara rapat kerja komisi-komisi  terlaksana untuk Komisi I  sebanyak 4  kali, Komisi II  sebanyak  5 kali, komisi III sebanyak  4  kali.

Kemudian kegiatan Lainnya  terlaksana dalam hal penerimaan study banding/kunker/ konsultasi sebanyak 188  kali, penerimaan audiensi  sebanyak 3 kali dan pelaksanaan reses sebanyak 3 kali. Kunjungan Kerja Komisi ke Kecamatan yang ada di dapilnya oleh pimpinan sebanyak 18 kali, Komisi I sebanyak 19 kali, komisi II sebanyak 21 dan komisi III sebanyak 30kali.” Tutup Syamsul Mikar.

Bimbingan Teknis Peningkatan  Kemampuan Dan Kapasitas

Ketua DPRD Limapuluh Kota Deni Asra, S.Si, mengingatkan “Keberhasilan DPRD dalam menjalankan peran dan fungsinya, tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formal yang dimiliki oleh kelembagaan DPRD, tapi yang jauh lebih penting adalah kapa­sitas dan kompetensi dari masing-masing individu/ personal para anggota dewan.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota untuk peningkatan wawasan dan produktifitas dalam menjalankan kewenangan tugas dan fungsi lembaga DPRD Kabupaten Limapuluh Kota  dilakukan melalui bimbingan teknis bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota. “ Ujar Deni Asra, S.Si.

- Advertisement -
- Advertisement -

BERITA PILIHAN

BPC. HIPMI Pessel Periode 2021 – 2024 dilantik

Para pengusaha muda di Kabupaten Pesisir Selatan diajak untuk lebih bersatu lagi dalam suatu wadah atau organisasi. Ini diperlukan untuk lebih memproteksi para pengusaha muda hingga meningkatkan kompetensinya.
- Advertisement -

Polres Pessel Gelar Giat AYO PAKAI Masker

Anggota Satlantas Polres Pesisir Selatan memasang stiker bertuliskan " Ayo Pakai Masker", di kendaraan roda dua dan roda empat, yang melintas di kota Painan, Jum'at (15/1). Selain stiker, juga dibagikan masker pada warga, juga pengendara di wilayah Hukum Polres Pessel, Jum'at (15/1).

Polri Ambil Langkah Cepat Antisipasi Peningkatan Kasus Covid-19

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) segera mengambil langkah cepat sebagai antisipasi melonjaknya jumlah kasus terkonfirmasi dan kematian akibat COVID-19 periode 1-14 Januari 2021.
- Advertisement -

Erwin Yunaz Pimpin Goro Di Gedung Asrama Ponpes CI Yang Terbakar

Wakil Wali Kota Erwin Yunaz memimpin gotong royong pembersihan dan pembenahan puing-puing bekas kebakaran yang menimpa Asrama Putri Pondok Pesantren Cahaya Islam di Lingkungan Padang Kaduduak, Kelurahan Tigo Koto Diate, Kecamatan Payakumbuh Utara Minggu (17/1) pagi.

Pemko Payakumbuh Gelar Rapat Persiapan Pembentukan Kampung Dan Sekolah Tangguh

Menindaklanjuti hasil rapat Evaluasi Penanganan Covid-19, Pemko Payakumbuh menggelar rapat persiapan pembentukan kampung tangguh dan program sekolah tangguh yang bertempat di Ruang Randang Kantor Wali Kota Payakumbuh, Jumat(8/1/2021).
- Advertisement -

Tulisan Terkait

Edward DF Anggota F-PPP Bantu Turnamen Bolavoli Salincam HARMAS

Edward DF anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPRD Kota Payakumbuh memberikan bantuan pada panitia Turnamen Bolavoli Salincam HARMAS Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban

Peringatan Peristiwa Situjuah Diisi Dengan Ziarah Dan Tabur Bunga

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, peringatan peristiwa Situjuah ke-72 tahun 2021, Jumat (15/1/2021), berlangsung secara sederhana. Bila sebelumnya acara diawali dengan upacara dan berbagai atraksi, kali ini hanya berupa ziarah dan tabur bunga di makam Lurah Kincia Nagari Situjuah Batua, Kecamatan Limo Nagari.

Irfendi Arbi Serahkan APD Bantuan Donatur

Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi menyerahkan bantuan mesin hand sprayer, cairan desinfektan, masker dan hand sanitizer serta vitamin bagi sekolah-sekolah, kantor wali nagari, kantor camat dan lainnya di Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota. Ia berharap bantuan donatur yang disalurkan melalui forum peduli Sumatera Barat itu mampu mencegah penyebaran Covid-19 di daerah ini.

Dengan Dana CSR, PT HKI Bantu Perbaikan Jalan Di Lareh Sago Halaban

Upaya keras dan perjuangan masyarakat Lasahan untuk perbaikan infrastruktur jalan utama di Kecamatan Lareh Sago Halaban yang menghubungkan Payakumbuh-Tanah Datar ini akhirnya berbuah manis dan segera terwujud, setelah sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda mengadakan perbahasan final yang bertempat di ruangan Kantor Camat Lareh Sago Halaban pada Rabu (13/01) siang.

Bupati Limapuluh Kota Serahkan Bantuan Kepada Korban Kebakaran Di Simalanggang

Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi memberikan bantuan korban kebakaran rumah semi permanen, Selasa(12/1) di Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh.

Sampah Berserakan Di Lembah Harau, Ini Komentar Penggiat Wisata

Kawasan Sarasah Bunta Harau, sudah tidak bisa digarap apapun untuk tujuan wisata natural, artinya kealamiannya mulai tercemar. Hal ini tampak dari banyaknya sampah plastik yang menumpuk di salahsatu objek Wisata di Kabupaten Limapuluh Kota itu.

Kinerja Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Tanjung Pati Di Tahun 2020 Alami Peningkatan

Selama tahun 2020,kinerja pengadilan agama Tanjung Pati di Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota mengalami peningkatan.

Upacara Dan Tabur Bunga Peringatan Tragedi Titian Dalam

Kendati gerimis, namun upacara tabur bunga dalam rangka peringatan peristiwa gugurnya 9 Syuhada di Titian Dalam di Kenagarian Pandam Gadang, Kecamatan Gunuang Omeh, Senin (11/1) kemaren tetap berlangsung hikmat dan lancar.

Pengadilan Agama Tanjung Pati 2021 Perbaharui Komitmen Pembangunan Zona Integritas

Menyongsong tahun 2021, Pengadilan Agama Tanjung Pati Kabupaten limapuluh Kota memperbaharui komitmen dalam Pembangunan Zona Integritas di instansi tersebut.

70 Putra Putri Limapuluh Kota Ikuti Pelatihan Calon Anggota Polri

Selamat kepada yang terpilih sebagai peserta Pembinaan dan Pelatihan Calon Anggota Polri bagi putra dan putri Kabupaten Lima Puluh Kota yang akan dilatih oleh Polres 50 Kota" kata Bupati Lima Puluh Kota H.Irfendi Arbi selaku Inspektur upacara di halaman Mapolres 50 Kota, Rabu (6/1) Sarilamak pada Pembukaan Pembinaan dan Pelatihan Calon Anggota Polri Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Advertisement -