Padang,BeritaSumbar.com,-,Selasa 17/9 Walhi Sumbar Audiensi ke Ombudsman Sumbar membahas persoalan Sumber Daya Alam di Sumatera Barat. Dalam data Walhi Sumbar saat ini memproses 19 kasus terkait lingkungan hidup. Hadir Yoni Candra, Zulpriadi dan Tommy Adam yang diterima langsung oleh Kaper Ombudsman Sumbar Yefri Heriani.

Yefri Heriani menyampaikan kami membutuhkan kajian mendalam sebagai pembelajaran dari Walhi Sumbar dalam permasalahan pengelolaan sumber daya alam, permasalahan pengelolaan tambang dan perkebunan dalam kawasan hutan menjadi masalah berlarut-larut, ujar Yefri.

Yoni Candra selaku Kepala Departemen Walhi Sumbar menyebutkan hanya 5 Perusahaan yang memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan. (IPPKH) dari 175 perusahaan di Sumbar dalam aktivitas tambang dan kebun pada kawasan hutan. Ada beberapa temuan Walhi dalam perizinan seperti izin lingkungan yang didalamnya ada Amdal. Dimana pemakarsa izin tidak melibatkan partisipasi publik dalam bentuk komisi Amdal khususnya masyarakat kawasan hutan, oleh sebab itu potensi pelanggaran terjadi, ujar Yoni.

Berdasarkan PP 27/2012 tentang Izin Lingkungan ada kewajiban seperti penapisan Amdal lebih 200 H atau UKL/UPL kurang 200 H, setelah itu dilakukan uji publik dan konsultasi publik. Kemudian dilakukan penyesuaian RTRW daerah, namun kondisi dilapangan setelah izin lingkungan keluar baru dilakukan penyesuaian, ujar Zulpriadi.

Pengawasan dari pemerintah daerah sangat lemah, misalnya dalam reklamasi pasca produksi tambang. Namun kenyataannya Pemerintah Provinsi menerbitkan perpanjangan izin operasi produksi tambang, penegakan hukum tidak dilakukan dalam hal tersebut, tambah Zul.

Penetapan kawasan hutan menurut SK 35/2013 Menhut, dari 19 daerah hanya kota Bukittinggi dan kota Payakumbuh yang tidak memiliki kawasan hutan. Fakta dilapangan banyak daerah menambang diluar Izin Usaha Pertambangan yang ada, selain itu perkebunan yang memiliki HGU ada sekitar 3854 hektar tumpang tindih dengan kawasan hutan, ujar Tommy Adam.

Adel Wahidi selaku Asisten Ombudsman RI menyampaikan bahwa dalam proses perizinan, ada potensi pengabaian hukum dalam pengurusan izin, hal tersebut dapat diindikasikan adanya maladministrasi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam di Sumatera Barat, ujar Adel.

Kedepannya Ombudsman Sumbar dan Walhi Sumbar akan melakukan aksi bersama dengan melibatkan organisasi lainnya dalam kajian potensi Maladministrasi Dalam Pengelolaan Kawasan Hutan di Sumatera Barat.(*)

loading...