Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Ir. H. Benni Warlis, MM, membantah, jika Pemko Payakumbuh memfasilitasi petugas atau auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumbar, dengan memberikan fasilitas kendaraan, sopir dan akomodasi, saat bertugas di Payakumbuh.
“Tidak benar, kalau pemko menyediaan kendaran atau mobil dan sopir, akomodasi dan lain-lain untuk auditor BPK Perwakilan Sumbar saat bertugas di Payakumbuh,” ucap Sekdako ketika dihubungi di Payakumbuh, Jum’at (13/9).
Bantahan tersebut disampaikan Sekdako Benni Warlis, karena adanya pengaduan yang disampaikan warga kota dalam rubrik Suara Rakyat via SMS ke nomor pengasuhnya, pada sebuah media terbitan Padang, edisi Kamis (12/9). Selain itu, dalam rubrik di hari yang sama, pemko juga dikatakan, memberikan kendaraan dinas kepada mantan tim sukses Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh. Kendaraan yang diberikan, disebut, kendaran tarikan yang selama ini dipakai oleh pejabat pemko yang telah pensiun.
Menurut Sekdako Benni Warlis, laporan warga kota itu tidak berdasarkan fakta dan data. Tim pemeriksa laporan keuangan BPK yang datang ke Payakumbuh, selama ini, sudah dilengkapi dengan kendaraan dan fasilitas memadai oleh BPK itu sendiri. Mereka (anggota BPK, Red), benar-benar indenpenden, tegas sekdako.
Terkait dengan kendaraan dinas mantan pejabat yang telah pensiun, penarikannya juga berdasarkan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku. Kendaraan itu, kini diberikan kepada pejabat pemko yang sekarang masih menjabat, simpul sekdako.
