Walikota Payakumbuh Riza Falepi minta SKPD terkait kembali melakukan validasi data keluarga miskin di Payakumbuh. Untuk itu, Bappeda menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah SKPD terkait dan stakeholder lainnya, guna membahas indikator kemiskinan di kota ini, di aula Balaikota di Bukik Sibaluik Payakumbuh, Senin (19/1).
Rapat koordinasi itu dipimpin Ketua Bappeda Drs. H. Rida Ananda, dengan menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Kepala Dinas Kesehatan Elzadaswarman, SKM, MPPT, Kadis Sosial dan Tenaga Kerja, Idris, serta Ketua TP-PKK Payakumbuh Ny. Dr. Henny Riza Falepi. Rapat ini juga melibatkan sejumlah pejabat lainnya di jajaran pemko.
Keterangan Rida Ananda, sepanjang kepemimpinan Walikota Riza Falepi dan Wakil Walikota H. Suwandel Muchtar, cukup banyak kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemko. Di antaranya, melalui bantuan usaha ekonomi produktif, seperti bantuan modal kelompok usaha bersama (KUBE), kelompok wanita tani (KWT), kelompok budidaya perikanan (pokdakan) dan kegiatan lainnya. Usaha-usaha tersebut, kata Rida berkembang baik di berbagai kelurahan di kota ini, dengan omset milyaran rupiah.
Selain bantuan modal usaha yang dilakukan SKPD terkait, Dinas Sosal Tenaga Kerja, Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Perikanan dan Peternakan serta Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana serta Kantor Ketahanan Pangan, juga dilakukan pemko melalui rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Sepanjang dua tahun terakhir, pemko telah membangun 300 lebih rumah layak huni buat keluarga miskin.
Hanya saja, kata Rida, angka kemiskinan di Payakumbuh, masih tercatat cukup tinggi, jika dibandingkan dengan data BPS. Hal itu terlihat dari data Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011 yang berjumlah 34.128 jiwa yang sudah terregistrasi oleh pemerintah pusat melalui BPJS. Kemudian, menurut data Dinkes masih ada keluarga miskin yang belum terregister sebanyak 1.673 jiwa lagi. “Kalau diakumulasikan, berarti di Payakumbuh tercatat 35.801 warga miskin di kota ini,” katanya.
Ditambahkan Rida, kedepan diharapkan paling lambat 2016 Pemko punya data yang valid dengan angka kemiskinan ini, sehingga program yang akan dibuat memenuhi sasaran yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, katanya.
