Bukittinggi, beritasumbar.com – Pemerintah Kota Bukittinggi dan DPRD Bukittinggi menandatangani Nota Kesepakatan Bersama Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 dan Pendapat Akhir Wali Kota atas Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bukittinggi. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Kota Bukittinggi, Senin, (29/09/2025).
Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Syaiful Efendi, mengapresiasi seluruh anggota DPRD atas partisipasinya dalam pembahasan Perubahan APBD 2025. Ia menegaskan bahwa APBD merupakan implementasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Ranperda Perubahan APBD 2025, tindak lanjut KUA-PPAS (13/08/2025), telah disampaikan Wali Kota 4 September 2025, dibahas bersama TAPD, dan disetujui melalui Rapat Gabungan Komisi dan Paripurna Internal pada (26/09/2025).
“Hasil fasilitasi Gubernur menyatakan Raperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif DPRD sesuai peraturan dan dapat dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II untuk diparipurnakan,” jelasnya.
Juru bicara Banggar DPRD Bukittinggi, Nur Hasra, menyampaikan, dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, pendapatan daerah naik sebesar Rp20,13 miliar atau 2,76% dari Rp730,75 miliar menjadi Rp750,89 miliar. Kenaikan ini bersumber dari tambahan PAD sebesar Rp7,71 miliar dan pendapatan transfer Rp12,42 miliar.
Pada sisi belanja, juga terjadi kenaikan sebesar Rp45,98 miliar atau 6,23%, dari Rp737,99 miliar menjadi Rp783,97 miliar, dengan peningkatan pada belanja operasi Rp37,88 miliar dan belanja modal Rp14,20 miliar, sementara belanja tidak terduga tetap Rp1 miliar dan belanja transfer turun Rp6,10 miliar. (Mta)