Padang,BeritaSumbar.com,-Pasaca Putusan MK yang menjadi ramai di media sosial, membahas soal pengadilan tertinggi seluruh dunia (Mahkamah Internasional), ini muncul sebagai wacana terakhir pencarian keadilan katanya, sebab seluruh dalil gugatan hasil Pemilihan Presiden 2019 ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Ihwal itu dianggap sebagai puncaknya hukum,hingga beberapa status di medsos malah menghujat ketidak adilan hakim MK karena hukum di Indonesia merunut atau berkiblat pada dasar hukum Belanda.

Ayo!!!! Melek baca jangan Judulnya saja, serta jangan termakan fitnah akan mengganggu kecerdasan anda (logika). Apa Sih Mahkamah Internasional? memang perkara pemilu bisa dimasukkan ke Mahkamah Internasional? saya kira itu bukan tempatnya, “Likuli Makomin Makumun” tempatkan pada tempatnya. Sesungguhnya masalah pemilu yang bisa disebut sengketa pemilu hanya ada Mahkamah Konstitusi lah muaranya.

Disini saya meminta izin para sanak saudara untuk membuka cakrawala, bukan saya bersifat sok menggurui, paling tidak mengingatkan, supaya kita harus melek ilmu atau melek baca (Iqrok), apalagi tetang dasar konstitusi mungkin kita telah belajar di bangku sekolah atau perkuliahan yang bernama mata pelajarannya Tata Negara. Tak harus kuliah bidang ilmu hukum dan tak perlu ahli tatanegara juga yang menjelaskannya.

Paling tidak kita bisa memanfaatkan teknologi hari ini (4.0). Saya mengajak gunakan IT atau smart phone untuk melihat ilmu pengetahuan dan nuansa keilmuan yang bisa memecahkan banyak persoalan dan menjawab ketidaktahuan kita dengan khazanah ilmu pengetahuan yang amat sangat luas tersebut.

Sejujurnya, Mahkamah Internasional adalah pengadilan internasional tertinggi di dunia. kedudukan Mahkamah Internasional ada di kota Den Haag, Belanda. Dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Internasional memiliki 15 orang hakim yang memiliki masa jabatan 9 tahun. Dalam bahasa Inggris, Mahkamah Internasional disebut International Court of Justice.

Mahkamah Internasional adalah lembaga yang langsung berada di bawah wewenang PBB. Oleh karena itu, prosedur kerja Mahkamah Internasional menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam PBB.

Tugas utama Mahkamah Internasional adalah menyelesaikan sengketa antar negara yang berada di bawah kewenangnnya ataupun yang tidak berada di bawah wewenangnya tetapi bersedia untuk tunduk pada aturan dan keputusan Mahkamah Internasional dan Piagam PBB.

Wilayah naungan Mahkamah Internasional adalah seluruh negara anggota PBB. Mahkamah Internasional hanya menyelesaikan sengketa antar negara.

Nah, selanjutnya bagi yang tidak bisa memakai hukum belanda jangan ke Mahkamah Internasional sebab mahkamah Internasional berada di Belanda dan merujuk kepada humkum barat juga. Kalau melihat hukum yang berlaku di Indonesia secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga berdasarkan sumbernya; hukum adat, hukum agama, dan hukum barat (Belanda). Hal ini disebabkan oleh akar sejarah bangsa Indonesia yang tidak bisa dilepaskan dari ketiga unsur tersebut.

Maka berdasarkan dari catatan di atas, bisa di tarik kesimpulan jika kasus sengketa Pemilihan Presiden 2019 tidak bisa dibawa ke ranah Internasional. Jelas Mahkamah ini tak bukan tempatnya mengatasi konflik Individu – Negara atau Indi vidu – Individu.

Oleh : Fadhlur Rahman Ahsas
Jurnalis Desa

Editor: Rizki Aryendi

loading...