26 C
Padang
Jumat, September 17, 2021
Beritasumbar.com

Menko Polhukam: Tidak Ada Pelemahan, Presiden Jokowi Menginginkan KPK Tetap Kuat
M

Kategori -

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Menteri Koordinator bidang Pertahanan dan Keamanan (Menko Polhukam) memberikan tanggapan terkait pro kontra di masyarakat mengenai usulan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Presiden tidak ingin ada pelemahan KPK, Presiden menginginkan KPK tetap menjadi badan yang kuat yang bisa melakukan penindakan terhadap kasus korupsi,” tegas Luhut seusai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10) sore.

Luhut menjelaskan, dari hasil pembahasan sejauh ini ada beberapa masalah yang menjadi polemik di masyarakat. Yang pertama adalah menyangkut pada kewenangan KPK menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Menurut Luhut, tidak adanya SP3 pada penyidikan KPK saat ini, dinilai Mahkamah Agung (MA) itu melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), jika menyangkut orang-orang yang sudah meninggal, orang yang sakit berat (stroke), sehingga perkaranya tidak bisa terus jalan.

Mengenai aturan penyadapan, Menko Polhukam Luhut Pandjaitan menegaskan, terkait prosedur penyadapan yang sedang diusulkan diharapkan tidak mengurangi kinerja KPK. Ia mengingatkan, di badan manapun memiliki prosedur tertentu untuk melakukan penyadapan bukan tanpa izin dan pengawasan, namun tidak perlu izin pengadilan.

Menurut Luhut, masalah penyadapan itu dapat dilakukan setelah mendapatkan alat bukti jika orang tersebut benar melakukan korupsi dengan seizin dari pengawas. “Jadi tidak ada tindakan yang semena-mena tanpa control,” tegasnya.

Adapun mengenai pengawas di KPK, menurut Menko Polhukam, bagaimanapun KPK itu harus ada pengawasnya. “Jadi organisasi apa yang tidak ada pengawas yang  ditunjuk oleh pemerintah yang punya tugas A, B, C, D,” tegasnya.

Menko Polhukam juga menjelaskan tentang usulan penyidik independen. Luhut menegaskan, keputusan tersebut belum final, hanya saja ia menilai usulan tersebut masih masuk akal, dan ia meminta jika benar akan dibentuk penyidik independen agar penataannya jelas, dan diadakan audit kualifikasi terlebih dahulu.

Mengenai tax amnesti, Menko Polhukam Luhut Pandjaitan meminta agar jangan dikaitkan dengan pengampunan terhadap terpidana korupsi. Ia menjelaskan tax amenesti tidak berlaku kepada terpidana yang berkasnya sudah P21 ataupun melibatkan uang drugs, uang teroris, dan uang human trafficking.

“Dari hal ini diharapkan adanya keuntungan pada negara, yakni pemasukan dalam negeri dan pemerintah memiliki data base tax yang besar dan menaikkan tax rasio,” pungkas Luhut.

- Advertisement -
- Advertisement -

BERITA PILIHAN

Gerindra Bukittinggi Beri Bantuan Rp10 Juta kepada Pelajar yang Kuliah di Mesir

Bukittinggi, beritasumbar.com -- Kepedulian terhadap dunia pendidikan ditunjukkan Partai Gerindra Kota Bukittinggi, dengan memberi bantuan uang tunai Rp10 juta kepada mahasiswa yang melanjutkan pendidikan...
- Advertisement -

Kenali Ciri dan Dampak Korban Cyber Bullying, Ini Kata Akademisi UNP

Padangpariaman,BeritaSumbar.com, — Ciri-ciri korban bullying antara lain, tidak ingin bersekolah, perubahan mendadak dengan cara bicara, pengaduan berulang secara fisik, sering menangis, dan menarik diri dari pergaulan.

Jabatan Itu Amanah, Jangan Kau Minta Apalagi Beli

Rasulullah Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis melarang umatnya untuk meminta jabatan. Rasulullah juga enggan memberikan jabatan kepada orang yang meminta jabatan dan rakus.
- Advertisement -

Goro Hingga Tengah Malam, Pemkot dan Masyarakat Telah Bersihkan Pasar Bawah yang Terbakar

Bukittinggi, beritasumbar.com -- Setelah berjibaku, Minggu (12/9/2021), hingga tengah malam bergotong royong (Goro) membersihkan sisa-sisa kebakaran di Pasar Bawah Kota Bukittinggi, pasca kebakaran pada...

Tinjau Belajar Tatap Muka di Sekolah, Bupati: Kolaborasi Pemda dan Satgas Covid-19

Limapuluh Kota,BeritaSumbar.com,- Menyikapi kondisi pandemi Covid-19 dan pembelajaran di tahun ajaran baru 2021/2022 bersifat dinamis mengacu pada kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di masing-masing daerah, dan Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Datuak Bandaro Rajo meninjau dan langsung beberapa sekolah untuk memastikan penerapan protokol kesehatan di lingkungan sekolah.
- Advertisement -

Tulisan Terkait

Tinjau Belajar Tatap Muka di Sekolah, Bupati: Kolaborasi Pemda dan Satgas Covid-19

Limapuluh Kota,BeritaSumbar.com,- Menyikapi kondisi pandemi Covid-19 dan pembelajaran di tahun ajaran baru 2021/2022 bersifat dinamis mengacu pada kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di masing-masing daerah, dan Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Datuak Bandaro Rajo meninjau dan langsung beberapa sekolah untuk memastikan penerapan protokol kesehatan di lingkungan sekolah.

Cara Aman Transaksi Elektronik, Ini Webinar Kemenkominfo RI di Limapuluh Kota

Limapuluh Kota ,BeritaSumbar.com,— Era digital ditandai dengan transaksi finansial yang tidak lagi menggunakan uang tunai. Melainkan menggunakan sarana elektronik, seperti transaksi melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), kartu debet, kartu kredit, serta transaksi yang menggunakan teknologi tinggi seperti e-banking, e-commerce, atau epayment.

Bukittinggi Apresiasi Kerja Tim Pemadam yang Menjinakkan Api di Pasar Bawah

Bukittinggi, beritasumbar.com -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bukittinggi, mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran tim pemadam kebakaran, yang terjun menjinakkan api membakar los dan kios...

Polres Padang Pariaman Amankan Pencuri Besi Rel Kereta Api

Padang Pariaman, beritasumbar.com -Tim Gagak Hitam Sat Reskrim Polres Padang Pariaman gabungan dengan anggota Polsek Lubuk Alung telah menangkap tersangka pencurian besi padu rel...

dr. Reisa: Daftar Vaksin Sekarang Juga, Stok Vaksin Tersedia

Jakarta,- Juru Bicara Pemerintah, dr. Reisa Broto Asmoro, mendorong masyarakat yang belum mendapatkan vaksinasi Covid-19 untuk segera mendaftarkan dirinya. Menurutnya, Bio Farma telah menyatakan siap untuk mengirim 18 juta dosis vaksin Covid-19 ke seluruh Provinsi di Indonesia di bulan September ini.

Konsepsi: Harapan & Kecemasan

Artikel Berseri: Seribu Asa untuk Bahagia (ABSAB) Seri 14/1000 “Konsepsi: Harapan & Kecemasan” ------------------------------------------------------------------------------------- Oleh : H. Nofrijal, MA  Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Utama/IV-e Sebuah ungkapan “kau datang, aku tunggu”, demikian...

Kadis Kominfo Padang Pariaman Beberkan Tips Produktif di Dunia Maya

Padang Pariaman,BeritaSumbar.com, — Melalui webinar literasi digital yang digelar secara virtual baru-baru ini, Kepala Dinas Kominfo Padang Pariaman, Zahirman membeberkan tips memanfaatkan internet secara bijak dan produktif.

Sikapi Surat Bupati Padang Pariaman, Forkopimca Ulakan Tapakih Lakukan Pengawasan dan Penertiban Usaha Tambak di Wilayahnya.

Padang Pariaman, beritasumbar.com,- Menindaklanjuti Surat Bupati Padang Pariaman nomor 300/313/DPMPTP/VIII-2021 tentang Pengawasan dan Penertiban Pelaksanaan Kegiatan Usaha Tambak Udang, diperintahkan kepada Camat yang ada di wilayah pesisir untuk berkoordinasi dengan Forkopimca dan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan.

Proyek Fisik di SMPN 1 Bukittinggi Terkesan Dikerjakan Secara Diam-diam

Bukittinggi, beritasumbar.com -- Di tengah pendemi covid19, sejumlah kegiatan fisik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi tetap berjalan, seperti yang terjadi di SMP...

Tiga Tantangan Besar Hambat Gerakan Perburuhan di Indonesia

Jakarta,- DPP Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992 menyebutkan Tiga tantangan besar tengah menghambat pergerakan Serikat Buruh saat ini di Indonesia.
- Advertisement -