26 C
Padang
Sunday, December 6, 2020
Beritasumbar.com

Dukung Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung, Inilah Tugas Kementerian dan Lembaga Terkait
D

Kategori -

Jakarta – Selain memberikan penugasan kepada PT Wijaya Karya atau Wika (Persero) Tbk untuk memimpin konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengani penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat Jakarta – Bandung, melalui Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 yang ditandatanganinya pada 6 Oktober 2015, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menugaskan kepada sejumlah Kementerian/Lembaga untuk menangani pembangunan kereta cepat Jakarta – Bandung itu.

Kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Presiden memberikan penugasan agar memberikan kemudahan perizinan, biaya perizinan, serta fasilitas perpajakan dan kepabeanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing

Sementara Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditugaskan untuk: a. melakukan pembinaan dan pengawasan korporasi terhadap penyelenggaraan penugasan; dan b. mengoordinasikan badan usaha milik negara lainnya untuk mendukung penugasan.

Adapun tugas Menteri Perhubungan adalah : a. menetapkan konsorsium badan usaha milik negara atau perusahaan patungan sebagaimana dimaksud  sebagai badan usaha penyelenggara prasarana dan sarana kereta cepat; b. menetapkan trase jalur Jakarta-Walini-Bandung; c. menandatangani perjanjian penyelenggaraan prasarana kereta cepat; d. memberikan perizinan untuk penyelenggaraan prasarana kereta cepat, berupa izin usaha, izin pembangunan, dan izin operasi; e. memberikan perizinan untuk penyelenggaraan sarana kereta cepat, berupa izin usaha dan izin operasi; dan f. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap teknis pembangunan serta penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat.

“Penetapan, penandatanganan perjanjian, pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian,” bunyi Pasal 9 ayat (2) Perpres tersebut.

Sementara kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Presiden Jokowi memberikan penugasan untuk memberikan: a. persetujuan atas pemanfaatan ruang jalan tol di ruang milik jalan tol dan/atau ruang milik jalan arteri yang dimanfaatkan dalam rangka penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara; dan b. memberikan izin prinsip pelaksanaan pembangunan prasarana di ruang milik jalan tol dan/atau ruang milik jalan arteri yang dimanfaatkan dalam rangka penugasan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat Jakarta – Bandung itu.

Untuk Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Presiden menugaskan: a. melakukan fasilitasi penyesuaian rencana tata ruang wilayah dengan trase jalur kereta cepat; dan b. mendukung penyiapan dan pengadaan tanah dalam rangka pelaksanaan penugasan dalam rangka penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat Jakarta – Bandung.

Adapun tugas Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jawa Barat adalah: a. melakukan penyesuaian rencana tata ruang wilayah dengan trase jalur sebagaimana dimaksud, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang penataan ruang; dan b. memberikan persetujuan atas pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah dan ruang udara dalam rangka penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakata dan Bandung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan prasara dan sarana kereta cepat jakarta – Bandung itu, Presiden memerintahkan Menteri Pertahanan dan/atau Panglima Tentara Nasional Indonesia menyerahkan tanah dan bangunan milik Kementerian Pertahanan dan/atau Markas Besar Tentara Nasional Indonesia yang dipergunakan untuk trase jalur, stasiun, prasarana dan sarana pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara kepada Bupati Purwakarta, Bupati Bandung Barat, dan Walikota Bandung, Presiden menginstruksikan melakukan penyesuaian rencana tata ruang wilayah dengan trase jalur sebagaimana dimaksud dalam Perpres ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Presiden juga menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan percepatan pelaksanaan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung.

Presiden juga menginstruksikan konsorsium badan usaha milik negara yang menyelenggarakan prasarana dan sarana kereta cepat Jakarta – Bandung untuk menyampaikan laporan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan menteri lain yang terkait secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama pembangunan prasarana.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada tanggal 6 Oktober 2015 itu. (Pusdatin/ES)

- Advertisement -

BERITA PILIHAN

Selama Masa Tenang, Hal Ini yang Akan Dilakukan Bawaslu Payakumbuh

Payakumbuh, BeritaSumbar.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Payakumbuh, Sumatera Barat memastikan akan tetap melakukan pengawasan selama masa tenang pada 6...

13 Ranperda Akan Disiapkan Jadi Perda Di Tahun 2021

Ada 13 Perda Bakal Diterbitkan Tahun 2021, 3 Adalah Inisiatif Dewan Payakumbuh ,BeritaSumbar.com,- DPRD Kota Payakumbuh bersama Pemerintah Kota...

Bundo Kanduang Dan Puti Bungsu Unjuk Gigi, Wakil Ketua DPRD Wulan Denura Apresiasi Panitia Pasar Ekraf 2020

Payakumbuh ,BeritaSumbar.com, - Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh Wulan Denura menilai dengan Pasar Ekraf 2020 yang memfasilitasi Bundo Kanduang dan Puti Bungsu...

DPD Hipakad Jambi, Konsisten Jalankan Organisasi dibawah Komando Ketum DPP Hariara Tambunan

JAKARTA - Dengan adanya Informasi yang berkembang, desas desus yang menyatakan Masa periode Ketum DPP Hipakad Hariara Tambunan sudah habis, membuat Ketua...

Kelurahan NDB Dikukuhkan Sebagai Kelurahan Bersinar

Payakumbuh,BeritaSumbar.com, — Dengan mengusung tagline “#hidup100persen sadar, sehat, produktif dan bahagia”, Pemerintah kota Payakumbuh bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) kota Payakumbuh...
- Advertisement -

Tulisan Terkait

Pocket Book Panduan Penilaian Melalui E-Learning Platforms Bagi Guru IPA Tingkat SMP Di Kota Padang

Sejak wabah Covid-19 mulai muncul di Kota Padang, nasional hingga mancanegara, kegiatan pembelajaran di sekolah yang biasanya dilaksanakan secara tatap muka terpaksa...

SMP Muhammadiyah 6 Padang Ukir Prestasi Lewat Pembinaan Bakat Siswa

Keberadaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah 6 Padang termasuk salah satu sekolah yang diperhitungkan di Sumatera Barat, karena prestasi yang diraih oleh para siswanya di berbagai ajang perlombaan. Selain membekali dengan ilmu agama, sekolah ini juga membina dan menyalurkan bakat dan keterampilan para siswanya.

Temukan Pungli Di Padang Panjang, Segera Lapor Ke Rumah Aspirasi

Padang Panjang, beritasumbar.com - Kepala Kejaksaan Negeri Kota Padang Panjang Dwi Indrayati, SH, MH melalui Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara, Minang...

Dua Minggu Menghilang,Juragan Padi Di Temukan Meninggal Dunia, Diduga Gantung Diri.

Tanah Datar,beritasumbar.com - Dua minggu pergi dari rumah,juragan padi di Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar di temukan tidak bernyawa dan sudah...

Bappeda Sumbar Gelar FGD di Payakumbuh Timur untuk Susun Profil Daerah Irigasi Batang Agam

Payakumbuh, BeritaSumbar - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumatera Barat menggelar fokus grup diskusi (FGD) dalam rangka penyusunan profil sosial ekonomi teknik...

Pasar Ekraf Payakumbuh Berikan Peluang Bagi Pelaku Kuliner Tradisional Saat Pandemi Covid-19

Payakumbuh, Beritasumbar.com - Pasar ekonomi kreatif (ekraf) di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat tidak hanya untuk promosi wisata, tapi juga berdampak kepada pelaku...

Zusneli Zubir Saat Seminar BPNB Sumbar Angkat Keberadaan Kerajaan Jambu Lipo di Sijunjung

Berdasarkan memori kolektif dan tradisi yang masih lestari di tengah masyarakat Kanagarian Lubuk Tarok, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, terungkap, bahwa pernah berdiri Kerajaan Jambu Lipo di daerah tersebut. Dra. Zusneli Zubir, M.Hum., Ketua Tim Peneliti bersama para anggotanya: Efrianto, SS., dan Rismadona, S.Sos. melaporkan hasil kajian mereka tentang keberadaan Kerajaan Jambu Lipo pada Seminar Hasil Kajian Nilai Budaya, digelar oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sumatera Barat (BPNB Sumbar) pada Senin 16 - 17 November 2020 di Kyriad Bumiminang Hotel, Jalan Bundo Kanduang No. 20 - 28, Padang.

Meski Defisit Anggaran, Payakumbuh Tetap Alokasikan Insentif Guru Mengaji-Tahfiz

Payakumbuh, beritasumbar.com- Meski mengalami defisit anggaran pada 2021 karena adanya pemotongan akibat Pandemi Covid-19, Pemerintah Kota Payakumbuh memastikan tetap menganggarkan intensif bagi...

Tingkat Pelayanan Kesehatan Di Payakumbuh Empat kali Jumlah Penduduk

Payakumbuh, beritasumbar.com -Tingkat pelayanan kesehatan di Kota Payakumbuh melebihi jumlah penduduk, bahkan angkanya mencapai empat kali lipat dari jumlah penduduk 138.000 jiwa,...

Ratna Dewi Pettalolo Resmikan Pusat Layanan Informasi Publik Bawaslu 50 Kota

Limapuluh Kota, beritasumbar.com – Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Ratna Dewi Pettalolo mengunjungi Luak Limopuluah dalam rangka kunjungan kerja sekaligus meresmikan...
- Advertisement -