Oleh : Adi Saputra
Mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Imam Bonjol Padang.
Untuk lahirkan Kepercayaan Masyarakat Pada Vaksin Covid-19 pemerintah perlu lebih transparan soal vaksin Covid-19, terutama pada aspek keamanan dan biaya.
Hasil dari survey LaporCovid19.org bahwa persepsi warga yang dirilis pada akhir tahun 2020 menunjukkan hanya 31% warga yang bersedia menerima vaksin Sinovac-Biofarma dan 44% warga bersedia menerima vaksin Merah Putih yang dirintis Eijkman.
Dari hasil ini menunjukkan bahwa masih sangat rendah kepercayaan masyarakat pada upaya pengadaan vaksin yang dilakukan pemerintah. Ketidakpercayaan dari masyarakat ini perlu direspon pemerintah dengan membangun komunikasi yang lebih terbuka perihal vaksin Covid-19.
Lebih hironisnya, pemerintah beberapa kali justru membangun citra buruk. Pernyataan yang tidak sejalan soal kapan dilakukan vaksinasi Covid-19 antara Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional/Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Kesehatan Terawan adalah salah satu contoh buruknya koordinasi di pemerintah.
Disini seharusnya pemerintah perlu lebih transparan soal vaksin Covid-19, terutama pada aspek keamanan dan biaya. Data uji klinis dari penelitian vaksin yang hendak dibeli pemerintah dan di berikan ke masyarakat, perlu dibuka dengan memberi akses ke publik sehingga masyarakat khususnya kalangan akademik dapat menguji keamanan vaksin tersebut. Perusahaan farmasi baik itu asing seperti maupun dalam negeri seperti Biofarma perlu membuka data uji klinisnya.
BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) sebagai otoritas yang akan memberikan persetujuan jenis vaksin yang perlu beredar di Indonesia, juga perlu lebih terbuka. Hasil pengujiannya perlu dibuka ke publik, mengingat ini demi keselamatan dan kesehatan satu bangsa.
Pengadaan vaksin, meski kondisi darurat, tetap perlu ada transparansi anggaran. Jika rencana pemerintah akan membei vaksin pada 170 juta sehingga membutuhkan 340 juta vaksin, sedangkan harga vaksin Sinovac-Biofarma diperkirakan 200 ribu, maka total anggaran yang dibutuhkan minimal 68 triliun rupiah. Ini hanya biaya pengadaan. Maka transparansi biaya dari pihak perusahaan farmasi maupun pemerintah mendesak pula dibuka.
Jika transparansi ini dilakukan, maka kepercayaan masyarakat pada vaksin Covid-19 akan lebih meningkat. Sehingga ketika masyarakat akan di vaksinasi massal, tidak ada lagi penolakan yang akan timbul dari masyarakat.
Selain itu, masyarakat perlu di himbau dan di yakinkan bahwa vaksin yang akan di berikan ini sangat baik untuk menjaga mereka dari serangan virus corona. Bergerak dan ikut sertanya seluruh elemen baik di pemerintahan maupun masyarakat untuk memberi kesadaran tentang vaksin ini
