27 C
Padang
Sabtu, Oktober 16, 2021
spot_imgspot_img
Beritasumbar.com

Lima Tahun,Puluhan Sertifikat Tanah Ulayat Nagari Tanjung Bonai Ditangan KAN
L

Kategori -
- Advertisement -

Tanah Datar,Beritasumbar.com – Lima tahun berselang,sejak pengajuan pengurusan sertifikat oleh Warga Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara atas tanah ulayat nagari di Jorong Pauh Tinggi, hingga hari ini puluhan bukti buku kepemilikan tersebut masih di Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Wandra salah satu penggarap tanah ulayat nagari mengatakan,”diperkirakan,sebanyak empat puluh sertifikat dari delapan puluh yang telah diterbitkan,melalui program Prona pada tahun 2016 oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tanah Datar belum ditebus,karena terdapatnya perjanjian yang mengikat antara Niniak Mamak,KAN serta masyarakat yang menggarap,guna mengajukan pembuatan sertifikat pada saat dikeluarkannya alas hak oleh lembaga adat Nagari Tanjung Bonai.

Perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat diduga mengakibatkan kesulitan warga untuk mengambil sertifikat,”pasalnya terdapat besaran nominal yang harus dibayarkan kepada KAN,untuk satu meter persegi saja dikenakan biaya sebesar Rp. 3000 sehingga pada saat sertifikat telah jadi, kalkulasi penghitungan besaran dana yang akan dikeluarkan bahkan ada yang mencapai Rp. 6 juta per satu bidang / persil.

Lebih lanjut pria yang keseharian di panggil iwan mengungkapkan,”seharusnya dengan rentan waktu yang telah lama,pengurus Kerapatan Adat Nagari memudahkan anak kemanakannya untuk penebusan sertifikat,”Seperti,mencarikan solusi dengan memanggil warga yang ada tercantum namanya didalam sertifikat tersebut sehingga bisa didudukan kembali kesepakatan baru.

“Hari ini Rabu,28/04/2021 saya datang ke Kantor Wali Nagari juga mempertanyakan,kejelasan tanah ulayat yang diperjual belikan oleh beberapa oknum niniak mamak pada waktu lalu,sebab isu yang beredar,ada pihak pihak yang menangguk keuntungan dalam kasus ini.”katanya

Menanggapi pertanyaan Iwan,
Lutfi,S.Pd Walinagari Tanjung Bonai mengungkapkan kepada Beritasumbar.com.”memang benar untuk sertifikat di atas tanah ulayat Nagari Tanjuang Bonai masih ada sebahagian di Sekretaris KAN,akan tetapi kami coba untuk memfasilitasi warga pemilik sertifikat dengan pengurus lembaga niniak mamak tersebut,karena kewenangan untuk masalah itu berada di lembaga KAN.

“Kalau permasalahan jual beli tanah dilahan ulayat nagari,alangkah baiknya di tinjau ke Ketua Kerapatan Adat,sebab kami selaku aparatur nagari sifatnya hanya sebatas mengetahui saja karena yang punya ulayat adalah niniak mamak suku masing masing.(haries)

- Advertisement -
- Advertisement -

BERITA PILIHAN

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Tulisan Terkait

- Advertisement -spot_img