Lima Tahun Tak Putus Raih WTP, Menkeu Sri Mulyani Beri Penghargaan Bupati Tanah Datar

L

Batusangkar, BeritaSumbar.com,-Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dinilai berhasil dalam pengelolaan keuangan daerah hingga pelaporan ke Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) RI Provinsi Sumatera Barat dan sudah lima tahun tak terputus meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati beri penghargaan kepada Bupati Irdinansyah Tarmizi.
Baca juga:DCT Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Untuk Pemilu 2019
Penghargaan yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia tersebut diterima bupati pada saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan-RI Jakarta, Kamis (20/09).
Usai menerima penghargaan tersebut, Dia menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh OPD atas kerjasamanya dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan juga dukungan dari DPRD.
“Ini tidak lepas dari usaha dan komitmen kita bersama bagaimana APBD Kabupaten Tanah Datar dapat dikelola dengan baik dan dipertanggungjawabkan melalui sebuah laporan keuangan pemerintah daerah dengan memakai prinsip transparansi, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan partisipatif yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah,” katanya.
Lebih lanjut Dia jelaskan bahwa, penghargaan tersebut atas dasar WTP Murni lima tahun berturut-turut dan satu-satunya kabupaten/kota di Sumatera Barat.
“Dengan diraihnya WTP dapat dijadikan motivasi tetapi juga dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam menyusun perencanaan ke depannya, mana yang baik di lanjutkan, yang tidak dievaluasi bahkan kalau perlu dihentikan,” katanya lagi.
Sebagaimana diketahui Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang saat ini di bawah duet kepemimpinan Irdinansyah Tarmizi dan Zuldafri Darma mempunyai komitmen yang tinggi terhadap kepatuhan dan taat azaz terutama dalam penggunaan anggaran baik yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten.
Ini dibuktikan, Kabupaten Tanah Datar salah satu kabupaten/kota di Sumatera Barat yang senatiasa tercepat dalam menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setiap tahunnya kepada BPK RI Perwakilan Sumatera Barat.
Tidak hanya itu, opini WTP tersebut sudah yang ketujuh kalinya diraih, diawali tahun 2009 dan berturut-turut enam tahun kemudian yakni tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017, dan untuk 5 tahun terakhir adalah WTP Murni.
“Kami bersyukur kepada Allah. SWT atas rahmat yang luar biasa ini. Kami juga menyampaikan terima kasih yang tulus kepada segenap pengelola keuangan dan aset daerah di lingkup Pemkab Tanah Datar, mulai dari Badan Keuangan Daerah (BKD), sampai kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kami juga berterima kasih kepada jajaran Legislatif dan segenap masyarakat Tanah Datar atas dukungan yang diberikan, sehingga pemerintah daerah berhasil mengelola keuangan dan aset daerah dengan sebaik-baiknya,” ucap bupati.
Baca juga: Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Untuk Pemilu 2019.
Dia berharap ke depan, pengelolaan keuangan daerah maupun pengelolaan dana desa harus semakin baik dan akuntabel serta mengacu kepada standar akuntansi pemerintah.
“Dengan diraihnya penghargaan ini, dapat menjadi motivasi bagi segenap jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja, dan secara konsisten akan berupaya menerapkan pengadministrasian berbasis elektronik, mencakup e-planning, e-budgetting, e-monev, e-procurement, dan lain-lain, tukas Dia.
Sementara Menteri Keuangan RI Sri Mulyani pada kesempatan tersebut menyebutkan, perolehan prestasi ini sebaiknya dijadikan garis awal bukan garis akhir, sebab dengan diperolehnya WTP suatu lembaga, kementerian dan pemerintahan sudah dikatakan capaian akhir.
Untuk itu Sri menghimbau satukan komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang baik bersih dari KKN, “sebagai informasi sampai bulan Juni lalu sudah 19 kepala pemerintahan ditahan KPK, katanya.
Selain kabupaten Tanah Datar juga diserahkan penghargaan tersebut kepada 37 kabupaten dan 14 kota se-Indonesia, 8 propinsi termasuk propinsi Sumatera Barat dan 32 Lembaga dan kementerian.
Turut mendampingi pada saat menerima penghargaan tersebut Asisten Administrasi Umum Ir. Helfy Rahmy Harun dan Kepala BKD Adrion Nurdal. (Irfan F)