24.3 C
Padang
Sabtu, Januari 16, 2021
Beritasumbar.com

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
L

Kategori -

Oleh : Syaiful Anwar

Dosen FE Unand Kampus II Payakumbuh

Sejarah Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan

Industri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Stabilitas industri perbankan sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan.

Pada tahun 1998, krisis moneter dan perbankan yang menghantam Indonesia, yang ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank, mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (blanket guarantee). Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam pelaksanaannya, blanket guarantee memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya moral hazard baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat.

Untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas lingkupnya tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengamanatkan pembentukan suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat.

Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, LPS, suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, dibentuk.

Undang-undang ini berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi.

Tugas, Fungsi dan Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

  1. Tugas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
  1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan.
  2. Melaksanakan penjaminan simpanan.
  3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan.
  4. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik. Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.
  • Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
  1. Menjamin simpanan nasabah penyimpan.
  2. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannnya.
  • Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
  1. Menetapkan dan memungut premi penjaminan.
  2. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta.
  3. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS.
  4. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank.
  5. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data tersebut pada angka 4.
  6. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim.
  7. Menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu.
  8. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan.
  9. Menjatuhkan sanksi administratif.
  • Bentuk dan Status Lembaga Penjamin Simpanan
  1. LPS dibentuk oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
  2. LPS adalah badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
  3. LPS merupakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
  4. LPS bertanggung jawab kepada Presiden.
  5. LPS berkedudukan di Jakarta dan dapat mempunyai kantor perwakilan di wilayah negara Republik Indonesia.
  • Visi, Misi dan Nilai-nilai Lembaga Penjamin Simpanan

Visi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Menjadi lembaga penjamin simpanan yang dipercaya dalam memelihara stabilitas sistem perbankan nasional.

Misi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

  1. Mewujudkan program penjaminan simpanan yang efektif.
  2. Berperan aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan nasional.

Nilai-nilai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

  1. Profesional.
  2. Integritas.       
  3. Layanan Prima.
  4. Proaktif.
  5. Sinergi.

Baca Juga: KESEHATAN DAN KERAHASIAAN BANK

- Advertisement -
- Advertisement -

BERITA PILIHAN

Peringatan Peristiwa Situjuah Diisi Dengan Ziarah Dan Tabur Bunga

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, peringatan peristiwa Situjuah ke-72 tahun 2021, Jumat (15/1/2021), berlangsung secara sederhana. Bila sebelumnya acara diawali dengan upacara dan berbagai atraksi, kali ini hanya berupa ziarah dan tabur bunga di makam Lurah Kincia Nagari Situjuah Batua, Kecamatan Limo Nagari.
- Advertisement -

Warga Tanjuang Gadang dihebohkan Penemuan Mayat Laki Laki

Masyarakat Jorong Guaguak None Kenagarian Tanjung Gadang kabupaten Sijunjung dihebohkan dengan penemuan mayat laki-laki Minggu (10/1) Sekitar pukul 09.30 WIB.

Taruko Menuju Kampung Wisata

Mengawali tahun 2021, Kota Payakumbuh mencoba siapkan destinasi unggulan untuk menarik wisatawan datang. Destinasi tersebut berada di Taruko, Kelurahan Ikua Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh.
- Advertisement -

Polres Pessel Gelar Giat AYO PAKAI Masker

Anggota Satlantas Polres Pesisir Selatan memasang stiker bertuliskan " Ayo Pakai Masker", di kendaraan roda dua dan roda empat, yang melintas di kota Painan, Jum'at (15/1). Selain stiker, juga dibagikan masker pada warga, juga pengendara di wilayah Hukum Polres Pessel, Jum'at (15/1).

Komisi IV DPRD Serta Dinas LH Sumbar Sambangi PLTMH Lintau,Kami Tidak Menemukan Pelanggaran

Anggota Komisi IV DPRD Beserta Dinas Lingkungan Hidup (LH) Provinsi Sumatera Barat menyambangi Proyek PLTMH Kalo Kalo di Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar,Selasa 12/10/2016.
- Advertisement -

Tulisan Terkait

Yakin diminati warga, MS Glow hadir di Payakumbuh

Payakumbuh, BeritaSumbar.com - Salah satu produk skin care dan kosmetik yang banyak digemari di pasar daring, toko MS Glow hadir di Kota Payakumbuh, Sumatera...

Ketua DPRD Sumbar Sebut Pasar Ekraf Geliatkan Ekonomi

Payakumbuh, BeritaSumbar.com - Ketua DPRD Sumbar Supardi menilai kehadiran pasar ekonomi kreatif (ekraf) merupakan salah satu upaya untuk menghidupkan kembali Usaha Mikro Kecil Menengah...

Nasrul Abit Apresiasi Pasar Ekraf di Payakumbuh

Payakumbuh BeritaSumbar.com - Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abid menilai Pasar Ekonomi Kreatif (Ekraf) yang digelar di Kota Payakumbuh merupakan salah satu langkah untuk kembali...

Gaji THL di Payakumbuh dipastikan berkurang pada 2021

Payakumbuh, BeritaSumbar.com - Meski sempat mendapatkan penolakan dari seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), gaji Tenaga Harian Lepas di Kota Payakumbuh dipastikan akan...

Pasar Ekraf Payakumbuh Berikan Peluang Bagi Pelaku Kuliner Tradisional Saat Pandemi Covid-19

Payakumbuh, Beritasumbar.com - Pasar ekonomi kreatif (ekraf) di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat tidak hanya untuk promosi wisata, tapi juga berdampak kepada pelaku kuliner tradisional...

Menanam Bunga Krokot, Hobi Membawa Berkah Ditengah Pandemi Covid-19

Padang,BeritaSumbar.com,- Di masa pandemi Covid-19, banyak orang yang boring akan keadaan yang tak lazimnya seperti saat ini, hanya berdiam dan hampir semua aktivitas dilakukan...

Di Hari Pahlawan Para Kooperator Indonesia Gelar Diskusi Daring Dengan Tema “Inisiasi Pendirian dan Deklarasi Partai Koperasi di Indonesia”

Bertepatan dengan Hari Pahlawan pada Selasa, 10 November 2020, pukul 20.00-22.00 WIB, sejumlah aktivis koperasi atau yang biasanya disebut sebagai kooperator di Indonesia menyelenggarakan...

Padang Panjang Latih Koperasi Mengelola Pembiayaan Berbasis Syariah

Padang Panjang, www.beritasumbar.com - Pemerintah Kota Padang Panjang ke depannya akan menerapkan sistem perekonomian syariah, untuk itu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM menggelar...

APBD Payakumbuh 2021 Defisit, Ini Penyebabnya

Payakumbuh , www.beritasumbar.com - Perintah Kota Payakumbuh mulai bahas Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Tahun 2021 bersama dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) setempat dalam...

Kolaborasi Noka dan ALKO Berdayakan Petani Kerinci di Tengah Pandemi

Kedai kopi asal Bandung, Noka Coffee, meluncurkan outlet kedua mereka di kota Padang, Sumatera Barat Sabtu 9 Oktober 2020. Sebagai brand yang mengedepankan tema...
- Advertisement -