25 C
Padang
Kamis, Januari 20, 2022
spot_imgspot_img
Beritasumbar.com

KPU Pessel Lakukan Monitoring Kesiapan PPS
K

Kategori -
- Advertisement -

Painan, Sumbar – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) melakukan monitoring kesiapan panitia pemungutan suara (PPS) di wilayah kabupaten itu untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015.

“Monitoring dilakukan guna melihat secara langsung kesiapan sarana dan prasarana yang akan digunakan PPS dalam bertugas pada pemilihan kepala daerah nanti, ” kata Sekretaris KPU Pesisir Selatan, Irjal di Painan, Sabtu.

Pada pemilihan kepala daerah serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2015, wali nagari (kepala desa adat) memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi pembentukan sekretariat PPS di masing-masing nagari yang bersangkutan.

Masing-masing nagari juga mempunyai tanggung jawab memfasilitasi semua kebutuhan di tingkat PPS seperti ruangan atau tempat yang akan digunakan PPS sebagai sekretariat, prasarana, struktur organisasi dan papan nama PPS yang dipasang di halaman sekretariat PPS.

Semua tanggung jawab tersebut diberikan kepada nagari karena pemerintahan nagari merupakan bagian dari pemerintah daerah yang memiliki kewajiban untuk menyukseskan pemilihan kepala daerah.

Katanya, suksesnya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 2015 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab nagari. KPU dan badan ad hoc di tingkat bawah seperti panitia pemilihan kecamatan (PPK), PPS, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) hanya sebagai penyelenggara pemilihan.

“Maka itu kesuksesan dan kelancaran semua proses tahapan pemilihan tidak lepas dari partisipasi semua unsur dan masyarakat yang ada di nagari itu sendiri, baik menjaga ketertiban maupun keamanan dalam menyelenggaran pemilihan, ” katanya.

Ketua KPU Pesisir Selatan Epaldi Bahar mengatakan, sesuai Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, PPS merupakan panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemilihan umum di tingkat desa atau nagari.

Pada pasal 43 UU tersebut disebutkan bahwa untuk menyelenggarakan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah di nagari maka KPU harus membentuk PPS. KPU Kabupaten/Kota membentuk PPS paling lambat enam bulan sebelum penyelenggaraan pemilihan umum.

Sedangkan pembubarannya dilakukan paling lambat dua bulan setelah hari pemungutan suara. Jika terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilihan umum susulan, dan pemilihan umum lanjutan, maka masa kerja PPS diperpanjang dan pembubarannya dilakukan paling lambat dua bulan setelah pemungutan suara tersebut.

Ia mengatakan, anggota PPS untuk masing-masing nagari berjumlah sebanyak tiga orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.

 

[Ant/Oleh Junisman]
- Advertisement -
- Advertisement -

BERITA PILIHAN

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Tulisan Terkait

- Advertisement -spot_img