Padang Pariaman, beritasumbar.com ,-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Padang Pariaman kembali melakukan rapat koordinasi dengan Disdukcapil, Bawaslu dan Operator Data PPK se Kabupaten Padang Pariaman ruang rapat KPU Padang Pariaman di Parik Malintang, Selasa (16/10)kemaren. Kegiatan yang dipimpin oleh Ketua KPU, Zulnaidi ini dihadiri oleh langsung oleh Kadisukcapil M. Fadhly, anggota Bawaslu Rudi Herman, Komisioner Ratna Juita, Erik Eksrada, Dewi Aurora dan Ory Sativa serta satu orang masing-masing PPK membicarakan langkah-langkah percepatan penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) menjadi DPTHP-1.

Ketua KPU, Zulnaidi, menyebutkan bahwa penyempurnaan data ini berupa Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) yang ditabuh secara serentak diseluruh Indonesia berkaitan dengan semangat untuk memastikan seluruh penduduk yang sudah punya hak pilih. Seluruh jajaran penyelenggara kembali berjibaku untuk menyelesaikan beberapa masalah data pemilih seperti masih ditemukan data pemilih ganda; data tidak valid (nama, alamat, NIK) dan; penduduk 17 tahun yang belum masuk DPT.

“Ada 1.276 data invalid hasil pengecekan KPU dan Bawaslu yang perlu kami tuntaskan paling lambat tanggal 20 Oktober ini dan, 58.556 data DP4 dari Kemendagri yang diklaim belum masuk DPT. Terkait dengan data DP4 tersebut KPU Padang Pariaman meminta bantuan Disdukcapil untuk sinkronisasi data tersebut dengan data SIAK (sistem informasi dan administrasi kependudukan) sehingga validitas data tersebut bisa terkonfirmasi dan bisa dimasukkan ke DPTHP-1” jelas Zulnaidi.

Dengan ini KPU Padang Pariaman telah menyiapkan 120 posko pengaduan GMHP diseluruh kecamatan dan nagari serta beberapa posko “mobile” yang akan diarahkan ketempat keramaian tertentu. KPU meminta kepada pemilih yang belum terdaftar segera lapor ke posko sebelum tanggal 28/10, begitu juga dengan yang belum punya KTP-el segera rekam data agar bisa didata sebagai pemilih. (bus)

loading...