31 C
Padang
Selasa, Desember 7, 2021
spot_imgspot_img
Beritasumbar.com

KPU: Gugatan MK-FB Pengaruhi Penetapan Cawagub Terpilih IP-NA
K

Kategori -
- Advertisement -

Padang – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat mengatakan gugatan pasangan Muslim Kasim – Fauzi Bahar terhadap Nasrul Abit terkait dugaan ijazah palsu hingga Mahkamah Konstitusi (MK) berpengaruh pada penetapan calon wakil gubernur (Cawagub) Sumbar terpilih.

“Gugatan tersebut tentunya berdampak pada penetapan cawagub Sumbar terpilih karena akan terjadi penundaan penetapan calon terpilih jika gugatan tersebut telah teregistrasi,” kata Ketua KPU Sumbar, Amnasmen di Padang, Rabu.

Ia mengatakan berdasarkan aturan yang ada terkait telah teregistrasinya gugatan di MK, maka KPU melakukan penundaan dari jadwal yang ditetapkan Rabu hingga menunggu surat hasil keputusan dari MK tersebut.

“Berdasarkan aturan yang ada, jika suatu gugatan diproses dan sampai sidang maka MK mempunyai waktu hingga Maret. Namun jika hasil verifikasi menunjukkan gugatan tidak memenuhi syarat, maka maksimal Januari telah dilakukan penetapan calon terpilih,” katanya.

Gugatan Muslim Kasim – Fauzi Bahar (MK-FB) tersebut telah tercatat di MK termasuk dari laman web mahkamahkonstitusi.go.id dengan nomor registrasi 129/PAN.MK/2015 dan MK-FB akan menghadirkan beberapa saksi di antaranya salah seorang masyarakat Roni Putra, mantan Panwaslu Pesisir Selatan Bustanul Arifin, Novrizal dan Yusril sebagai saksi ahli.

Selain itu, MK-FB juga telah memasukkan pengaduan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membatalkan keputusan KPU terkait penetapan Irwan Prayitno – Nasrul Abit (IP-NA) sebagai pasangan terpilih karena dinilai tidak memenuhi syarat.

Kuasa hukum MK-FB, Ibrani mengatakan gugatan yang dimasukkan di antaranya ialah terkait penghitungan suara yang telah ditolak dari awal pleno serta hal lain bersifat substantif pelanggaran yang mempengaruhi perolehan suara.

“Kami telah menyiapkan sekitar 25 alat bukti dan akan terus bertambah termasuk terkait kelengkapan administrasi Nasrul Abit berupa ijazah yang menyalahi aturan,” ujarnya.

Sementara sebelumnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar telah memutuskan laporan dari MK-FB terkait dugaan ijazah palsu calon NA tidak terbukti dan bukan pelanggaran berdasarkan hasil kajian dan klarifikasi kedua belah pihak termasuk para saksi pelapor dan terlapor.

Anggota Bawaslu Divisi Penanganan Pelanggaran Sumbar, Aermadepa menyampaikan adanya kesimpulan Bawaslu terkait dugaan ijazah palsu NA itu ialah berdasarkan bukti baru pelapor dan saksi dari mantan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pesisir Selatan 2010 Bustanul Arifin yang tidak membuktikan adanya pelanggaran.

Ia mengatakan Bawaslu telah melakukan pembandingan antara hasil kajian Panwaslu 2010 yang asli dengan penyampaian dari Bustanul Arifin yang berbeda sehingga terkesan mengada-ada.

“Kajian yang diperlihatkan Bustanul terdiri dari enam halaman dan seperti ada tambahan poin dari kajian Panwaslu asli yang terdiri hanya lima halaman,” ujarnya. (Ant/Oleh Altas Maulana)

- Advertisement -
- Advertisement -

BERITA PILIHAN

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Tulisan Terkait

- Advertisement -spot_img