30.1 C
Padang
Rabu, Mei 18, 2022
spot_imgspot_img
Beritasumbar.com

Kilas Balik Kasus Tambang Yang Masih Ngambang
K

- Advertisement -

Limapuluh Kota, BeritaSumbar.com – Pasca bencana banjir, longsor dan tanah retak di Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Limapuluh Kota bulan Desember silam menuai kontroversi antar tokoh di Kabupaten Limapuluh Kota. Kuat dugaan, serangkaian bencana itu terjadi karena maraknya aktivitas tambang dengan bahan peledak.
Namun dugaan itu masih mengambang, Wakil Ketua DPRD dari Dapil II Pangkalan dan Kapur IX, Syamsul Mikar mengatakan “ada informasi dari masyarakat setempat, terus kita investigasi ke lapangan ternyata benar. Lalu kita angkat persoalannya dan Pemda mengundang tokoh masyarakat Koto Alam, tetapi dalam pertemuan tersebut mereka menyatakan tidak ada masalah seperti yang kita sampaikan,” katanya bulan desember lalu di grup Whatsapp Menuju Pilkada.
Senada dengan itu, pihak pemerintah daerah mengklaim persoalan izin tambang wewenangnya ada di Provinsi. Tetapi Walhi Sumbar meminta Pemerintah Provinsi Sumbar untuk menghentikan sementara aktivitas pertambangan yang ada di Nagari Koto Alam Kabupaten 50 Kota. “Penghentian aktivitas tambang itu dilakukan sampai ada evaluasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumbar sendiri serta keluar hasilnya.” Hal tersebut diungkapkan oleh Staf Advokasi dan Penegakan Hukum Walhi Sumbar, Zulpriadi, saat dihubungi media ini, Sabtu (14/12/2019) lalu.
Hal senada juga pernah diungkapkan Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan, ia meminta Pemerintah Provinsi Sumbar untuk segera mengevaluasi beberapa perusahaan tambang yang beroperasi di Kenagarian Koto Alam, Kabupaten Limapuluh Kota. Atas operasional perusahaan tambang ini, terjadi dampak yang berpotensi merugikan masyarakat banyak. Pasalnya, izin pertambangan, sudah menjadi wewenang pemerintah provinsi.
“Saya sudah tahu apa persoalan di Koto Alam. Masyarakat sudah lama mengadu soal dampak aktivitas tambang di sana,” kata Ferizal kepada media ini, Kamis (12/12/2019) lalu.
Sejauh ini baru permintaan dari Walhi tersebut solusi yang lahir, kemudian tim dari Provinsi Sumbar turun ke Koto Alam, puncaknya ketika Wamen PU berkunjung ke Pangkalan dan meminta agar Bupati 50 Kota berkirim surat ke kementrian. Dari pemerintah daerah Kabupaten Limapuluh Kota sendiri, sejauh ini belum ada laporan terkait aktivitas – aktivitas tambang yang menyebabkan bencana tersebut. (frp)
“foto screnshoot video peledakan tambang di salah satu akun fb pekerja tambang”

- Advertisement -
- Advertisement -

BERITA PILIHAN

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Tulisan Terkait

- Advertisement -spot_img