27 C
Padang
Senin, Oktober 25, 2021
spot_imgspot_img
Beritasumbar.com

Kejaksaan Lidik Persoalan Perpakiran di Bukittinggi
K

Kategori -
- Advertisement -

Bukittinggi, beritasumbar.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bukittinggi melakukan penyelidikan terhadap pengelolaan perpakiran, yang dikelola mitra kerja Dinas Perhubungan (Dishub) kota setempat.

“Kita tengah menyelidiki persoalan perparkiran. Pihak-pihak tertentu terkait perpakiran sudah dipanggil untuk dimintai keterangan,” kata Kasi Pidsus Kejari Bukittinggi, Mulyadi didampingi Kasi Intel, Zulfikar di Bukittinggi, Selasa (12/5/2021).

Menurut dia, meski pun yang dipanggil baru sebatas dimintai keterangan, tidak tertutup kemungkinan statusnya bisa naik ketingkat penyidikan.

“Kejari sendiri dalam menangani persoalan perparkiran, dengan memanggil pihak terkait yang mengelola perparkiran untuk dimintai keterangan, sudah berjalan sebulan,” ucapnya.

Ia mengatakan, jika persoalan pengelolaan parkir naik statusnya, tentu setelah ditemukan alat bukti yang cukup.

“Meminta keterangan ahli, Kejari juga akan melakukannya agar dapat mengetahui apakah ada kerugian negara di dalamnya. Bisa jadi kita minta dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan Sumbar,” sebutnya.

Wakil Wali Kota Bukittinggi, Marfendi, berharap persoalan pengelolaan parkir kini diusut Kejari, sehingga menemukan apa dan bagaimana permasalahan sebenarnya.

“Saya berharap pihak kejaksaan terus berkerja untuk mengusutnya, guna dapat menuntaskan persoalan perparkiran di kota Bukittinggi,” ungkapnya.

Marfendi mengaku heran kenapa Pendapat Asli Daerah (PAD) kota Bukittinggi dari retribusi parkir jauh lebih rendah dibandingkan dengan PAD kota Payakumbuh.

“Masak iya tinggi pula PAD parkir kota Payakumbuh dari Bukittinggi, jelas Bukittinggi merupakan kota sejarah dan kota wisata,” paparnya.

Untuk diketahui, pengelolaan parkir di Bukittinggi pada 2020 diserahkan ke pihak ketiga. Dilaporkan sejumlah keluhan muncul di tengah masyarakat, seperti tarif parkir mahal diminta juru parkir.

Bahkan dikabarkan setoran parkir oleh mitra kerja Dishub, tidak terealisasi sesuai kontrak yang telah disepakati nilainya selama setahun. Sebagaimana pernah dikonfirmasikan ke Kepala Bidang Lalulintas dan Parkir Dishub Bukittinggi, Marshal Danil mengaku, sejak pandemi covid-19, pengunjung yang datang ke Bukittinggi tak ramai seperti biasanya, maka dilakukan evaluasi besaran setoran dari mitra kerja kerja Dishub.

Mengenai berapa besarnya setoran parkir seharusnya oleh mintra kerja ke Dishub ditengah pandemi covid-19, Danil tak dapat memberi keterangan, dengan alasan bidangnya hanya mengkaji dimana saja titik-titik parkir.

“Untuk berapa nilai setoran, tanyakan langsung ke UPTD Parkir,” katanya seraya menyebutkan, tarif parkir kendaraan roda empat Rp5 ribu dan roda dua sebesar Rp2 ribu.

Menurut dia, titik-titik parkir di Bukittinggi sudah diatur sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwako).

“Di titik parkir yang tidak masuk Perwako, misalnya di depan Hotel Jogja, ada informasi yang menyebutkan pakir diminta Rp200 ribu,” katanya. (adil)

- Advertisement -
- Advertisement -

BERITA PILIHAN

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Tulisan Terkait

- Advertisement -spot_img