Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) cukup membebani keuangan daerah. Karena itu, seyogianya pihak BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan, bersama mitra kerjanya melakukan peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Walikota Payakumbuh Riza Falepi minta pelayanan kesehatan, mulai dari tingkat puskesmas sampai ke rumah sakit rujukan, benar-benar satu sikap dan perbuatan dalam melayani warga yang memanfaatkan JKN.
Didepan puluhan awak media dalam pertemuan pers di Balaikota di Bukik Sibaluik Payakumbuh, Rabu (26/2), Walikota Riza Falepi, menegaskan, hingga sekarang yang muncul ke permukaan nada-nada miring terhadap JKN.
“Kita sering membaca di media cetak dan media elektronik, keluhan-keluhan warga terhadap mutu pelayanan di puskesmas dan rumah sakit rujukan, yang belum sesuai harapan publik. Peserta JKN kadangkala harus dibebani membeli obat yang seharusnya ditanggung BPJS. Karena itu, koordinasi BPJS dengan puskesmas serta rumah sakit penyelenggara perlu diperkuat,” kata Walikota.
Program JKN, dikatakan cukup strategis sekali. Peserta JKN, terutama dari kalangan keluarga miskin, akan dapat pelayanan pengobatan dan perawatan hingga dirujuk ke rumah sakit nasional di Jakarta. Karena itu, SKPD terkait beserta BPJS harus lebih gencar melakukan sosialisasi kepada publik, termasuk kepada jajaran kesehatan atau paramedisnya. “Sekali-kali, pasien JKN jangan sampai disia-siakan atau diterlentarkan,” tegasnya.
Sebelum JKN diberlakukan tahun ini, sebelumnya Pemko Payakumbuh sudah menganggarkan dana Rp3-4 Miliyar per tahun, dalam program Jamkesko. Alokasi dana Jamkesko itu, paling tinggi terpakai hanya sekitar 75% per tahun.
Lewat JKN, tahun ini pemko mengalokasikan dana Rp9 Miliyar yang harus disetor ke BPJS. “Sakit tak sakit, dimanfaatkan buat pengobatan warga atau tidak,” uang Pemko tetap masuk ke kas BPJS. Dana yang cukup besar itu, seyogianya diikuti dengan pelayanan prima,” simpul Riza.
