Menuju e-gov yang efektif dan efesien harus menjadi pemikiran bersama oleh seluruh SKPD di jajaran Pemko Payakumbuh. Walikota Riza Falepi, minta pimpinan SKPD yang berurusan dengan pelayanan publik, tahun ini sudah harus mampu memberikan pelayanan secara online.
“Saya minta seluruh SKPD yang banyak terkait dengan pelayanan publik, dalam tahun ini sudah mampu memberikan pelayanan secara online. Jangan ada lagi, pimpinan SKPD yang gagap tekhnologi, sehingga tak mampu memberikan pelayanan maksimal kepada publik” tegas Walikota Riza Falepi, ketika memimpin rapat persiapan menuju Payakumbuh e-Government di Balairung rumah dinas kediaman walikota, Jum’at (24/4).
Menurut Walikota, mengembangkan dunia TIK dengan biaya besar bukanlah sebuah keistimewaan. Makanya, kota-kota besar dengan PAD dan APBD-nya yang sangat besar, tak mudah baginya dalam mengembangkan TIK. Sebut saja kota megapolitan DKI Jakarta, Surabaya dan Bandung, dunia IT sangat baik dan pesat sekali. Namun, biaya yang dikeluarkan kota-kota tersebut juga cukup besar, puluhan milyar rupiah.
Bagi kita di Payakumbuh, sebut walikota, bagaimana mendapatkan tekhnologinya yang maju, tapi efesien dengan penganggaran. “Saya banyak teman di ITB Bandung yang mampu melakukan perekayasaan tekhnologi IT dengan biaya murah,” ungkapnya.
Tahun ini, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Payakumbuh yang bertanggung jawab dengan e-gov di kota ini, akan memasang kabel FO dibeberapa ruas jalan dalam kota, selain membangun data centre, sesuai dengan master plan e-Gov yang sudah dibuat pemko tahun 2014, yang akan menjadi referensi dalam pembangunan e-gov ke depan.
Dalam rangka penghematan anggaran, tahun depan SKPD tak boleh membeli bandwith atau jasa layanan internet sendiri-sendiri. Tapi, pembelian bandwith tersebut dilakukan sepenuhnya oleh Dishubkominfo, untuk selanjutnya dikoneksikan kepada SKPD lain, melalui radio. Cara itu, dikatakan walikota akan hemat biaya cukup besar.
Sementara itu, dalam hal aplikasi yang akan digunakan pada setiap SKPD, walikota juga akan memanfaatkan layanan aplikasi yang ada pada Kementerian Kominfo. Sepanjang ada aplikasi bebas bayar disediakan pemerintah, kenapa harus mencari aplikasi berbayar mahal yang disediakan oleh pihak ketiga.
Untuk itu, Bappeda, Dishubkominfo dan Humas diminta walikota melakukan koordinasi dengan kementerian terkait atau provinsi,kota dan kabupaten yang telah menerapkan kemajuan IT murah, simpulnya.
