25 C
Padang
Jumat, Januari 21, 2022
spot_imgspot_img
Beritasumbar.com

Belanja Daerah Payakumbuh Naik 0,59%, WALIKOTA SAMPAIKAN KUPA DAN PPAS 2014
B

Kategori -
- Advertisement -

Belanja daerah Kota Payakumbuh tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan, hanya mencatat 0,59% atau sebesar Rp5,77 Miliyar. Dari APBD 2014 awal, berjumlah Rp644,29 Miliyar, setelah perubahan menjadi Rp650,06 Miliyar. Gambaran belanja daerah Kota Payakumbuh itu disampaikan Wakil Walikota H. Suwandel Muchtar, dalam acara rapat paripurna DPRD, dipimpin ketua dewan H. Wilman Singkuan, Sabtu (16/8).

Dalam nota penjelasan Walikota Payakumbuh terhadap Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2014 itu, Wawako Suwandel Muchtar, menyampaikan asumsi mendasar perubahan APBD tersebut. Di antaranya, disebabkan kondisi ekonomi makro daerah dan nasional yang terjadi akhir-akhir ini. Nilai tukar rupiah yang menyentuh angka Rp11.000 per dolar AS, juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang kurang menguntungkan.

Dalam kebijakan umum anggaran perubahan itu, Wawako Suwandel Muchtar, menyebutkan terjadi peningkatan pendapatan daerah yang cukup lumayan besar, yaitu mencatat Rp12.845.607.054 (2,19%), dari pendapatan sebelumnya Rp587.035.946.858 menjadi Rp599.881.553.912. Sumber pendapatan ini berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Untuk PAD, terjadi kenaikan Rp1.365.584.003 (2,24%). Sebelumnya Rp60.965.911.396 menjadi Rp62.331.495.399. Kemudian, dana perimbangan turun Rp426.129.469 (0,09%). Sebelumnya Rp459.342.842.982 menjadi Rp458.916.713.513. Dana perimbangan ini turun berdasarkan PP dan Permenkeu, tentang bagi hasil pajak/bukan pajak dan bagi hasil PBB.

Sementara itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah, mengalami kenaikan Rp11.906.152.520 (17,84%), dari awalnya Rp66.727.192.480, naik menjadi Rp78.633.345.000. Kenaikan disebabkan pendapatan hibah dari pemerintah pusat, tunjangan sertifikasi dan tambahan penghasilan guru, dana bagi hasil pajak provinsi serta bantuan keuangan provinsi.

Terhadap belanja daerah, perubahan yang diusulkan, meliputi belanja tidak langsung dari kondisi awal 53,78%, maka dalam PPAS Perubahan menjadi 51,98%. Belanja langsung dari 46,28% naik menjadi 48,02%. Rinciannya, belanja tidak langsung awalnya dianggarkan Rp346.105.113, turun menjadi Rp342.872.057.842, atau mengalami perubahan Rp3.232.972.271 (0,93%). Sedangkan belanja langsung, sebelumnya Rp298.189.741.827 berubah menjadi Rp307.195.864.925, atau naik Rp9.006.123,098 (3,02%).

Rancangan perubahan belanja daerah total Rp Rp650,06 Miliyar lebih yang diperuntukkan buat belanja langsung 31SKPD itu, disusun berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan. Rincian perubahan anggaran buat 28 SKPD yang menangani urusan wajib itu, masing-masing, Dinas Pendidikan, mengalami kenaikan Rp4,88 Miliyar (16,66%) dari anggaran sebelumnya Rp30,23 Miliyar menjadi Rp35,12 Miliyar.

Dinkes, dari plafon awal Rp13,91 M naik menjadi Rp16,13 M (15,93%), RSU Adnaan WD dari Rp29,15 M turun menjadi Rp28,87 M (0,96%), Dinas PU dari Rp78,08 M turun menjadi Rp76,39 M (2,15%), Dinas Tata Ruang dan Kebersihan dari Rp9,45 M naik menjadi Rp11,43 M (20,99%), Bappeda dari Rp3,83 M naik menjadi Rp4,09 M (6,80%), Dishubkominfo dari Rp6,32 M turun menjadi Rp6,23 M (1,46%), Kantor LH dari Rp1,95 M naik menjadi Rp1,97 M (2,04%), Disdukcapil dari Rp1,47 M turun menjadi Rp1,45 M (1,31%), BPMP-KB dari Rp3,74 M naik menjadi Rp3,77 M (0,90%).

Dinsosnaker dari Rp2,73 M naik menjadi Rp2,81 M (2,72%), Dinas Koperindag dari Rp6,57 M naik menjadi Rp6,74 M (2,67%), BPMPTSP dari Rp2,49 M naik menjadi Rp2,57 M (3,23%), BPBD dari Rp3,21 M naik menjadi Rp3,88 M (20,68%), Kesbangpol dari Rp1,43 M naik menjadi Rp2,65 M (85,03%), Satpol PP dari Rp4,07 M dikurangi hanya Rp7.450, Sekretariat Daerah dari Rp16,51 M naik menjadi Rp16,65 M (0,84%), Sekretariat DPRD dari Rp21,57 M turun menjadi Rp20,56 M (4,67%).

Berikutnya, DPPKA dari Rp18,69 M naik menjadi Rp22,01 M (17,78%), Inspektorat dari Rp1,54 M naik menjadi Rp1,60 M (3,5%), BKD dari Rp3,49 M naik menjadi Rp4,09 M (16,89%), Kecamatan Payakumbuh Barat dari Rp1,84 M naik menjadi Rp2,15 M (17,04%), Kecamatan Payakumbuh Utara dari Rp1,81 M naik menjadi Rp1,84 M (1,47%), Kecamatan Payakumbuh Timur dari Rp1.401 M tidak mengalami perubahan, Kecamata Payakumbuh Selatan dari Rp1,36 M naik menjadi Rp1,39 M (2,68%), Kecamatan Latina dari Rp1,24 M naik menjadi Rp1,26 M (1,59%), Kantor Ketahanan Pangan dari Rp897,63 juta dikurangi Rp100, Kantor Arsip dn Perpustakaan dari Rp821,81 juta naik menjadi Rp832,93 juta (1,3i5%).

Sementara itu, urusan pilihan buat 3 SKPD, masing-masing Dinas Tanaman Pangan, Pekebunan dan Kehutanan, plafon sebelumnya Rp9,15 M, mengalami penurunan menjadi Rp7,81 M (14,58%), Dinas Perikanan dan Peternakan, dari Rp6,93 M turun menjadi Rp6,91 M (0,01%), serta Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga, dari Rp12,09 M turun menjadi Rp9,39 M (22,35%).

- Advertisement -
- Advertisement -

BERITA PILIHAN

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Tulisan Terkait

- Advertisement -spot_img